Tumenggung Purbonegoro
Pengamat Demokrasi dan Akademisi
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSI Giring Ganesha melempar fitnah luar biasa kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyanyi yang belum lama terjun ke dunia politik itu, menyebut Anies pembohong dengan terkait gelaran Formula 3 yang disandingkan dengan penanganan pandemi COVID-19.
Tidak hanya sampai di situ, Giring mengarang cerita fiksi dengan membenturkan alokasi anggaran untuk satu kegiatan dengan kondisi darurat pandemi. Seolah karena uang digunakan untuk kegiatan lain maka rakyat terlantar tidak masuk ke rumah sakit yang penuh. Rakyat kesulitan makan karena kehilangan pekerjaan.
Cuitan Giring tidak lebih baik dari aktivis yang baru belajar politik. Asal ngomong tanpa data dan fakta. Uraian di bawah ini akan menjelaskan kebohongan tudingan Giring .
Giring menyebut karena ada anggaran untuk kegiatan lain sehingga rumah sakit penuh dan warga yang terkena Covid-19 tidak tertampung.
Jika yang dijadikan acuan adalah beberapa bulan lalu, ketika terjadi lonjakan kasus harian, maka terlihat sekali Giring tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Sebab terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19 merata secara nasional. Di semua wilayah di Jawa dan Bali pun mengalami hal yang sama karena seperti disampaikan Presiden Joko Widodo, kejadian usai libur panjang tersebut sama sekali tidak diduga.
Jika mau fair, kondisi tersebut bersifat nasional. Penanganan pandemi di Jakarta, termasuk vaksinasi, justru menjadi role bagi model daerah lain seperti yang disampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
DKI Jakarta menjadi daerah pertama yang dapat memenuhi target Presiden terkait vaksinasi. Ini prestasi luar biasa jajaran Forkomindo DKI Jakarta karena seperti kita ketahui, banyak sekali kendala di lapangan terkait hoaks soal vaksin sehingga mempengaruhi warga. Dengan pendekatan dan kampanye yang jelas dan terukur, melibatkan semua pemangku kebijakan dan stakeholders, akhirnya target vaksinasi dapat tercapai. Apakah Giring tahu hal itu?
Pernyataan Giring soal banyaknya warga kelaparan karena kehilangan pekerjaan sangat absurd karena belum pernah ada kasus kelaparan di Jakarta. Tidak ada berita warga kelaparan di media-media mainstream maupun media sosial.
Jika saat ini banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, hal itu juga bukan hanya terjadi di Jakarta. Bahkan di daerah lain, para pedagang dan buruh sudah banyak yang mengibarkan bendera putih. Gelombang PHK akibat pandemi terjadi di seluruh dunia. Tapi di mata Giring dan PSI, yang salah hanya Gubernur DKI.
Pernyataan Giring jika Gubernur Anies menyerah sehingga penanganan pandemi diambil-alih pusat, jelas menunjukkan ketidaktahuannya dengan pola penanganan pandemi. Di awal pandemi, pemerintah pusat menyerahkan penanganan kepada daerah. Namun setiap kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI, termasuk pengurangan moda transportasi untuk menekan mobilitas warga, ditolak oleh Kementerian Perhubungan.
Belakangan Anies meminta agar pemerintah pusat mengkoordinasikan penanganan pandemi di wilayah anglomerasi Jakarta. Sebab berdasar kajian epidemologi, tidak mungkin daerah berjalan sendiri-sendiri dalam menangani pandemi.
Tidak lama setelah itu, pemerintah pusat membentuk Satgas penanganan pandemi Jawa – Bali. Artinya, usulan Gubernur Anies diperluas, bukan hanya Jabodetabek, namun Jawa dan Bali.
Dari fakta itu di mana sisi menyerahnya? Atau mungkin Giring berpikir Anies mestinya bertindak layaknya seorang presiden yang bisa memerintahkan kepala daerah lain? Tidak ada satu pun negara di dunia ini yang menyerahkan penanganan bencana nasional non-alam kepada masing-masing pemerintah daerah. Kebijakan harus terpusat karena locus delicti-nya lintas wilayah.
Kita memaklumi ketidakpahaman Giring karena dua hal. Pertama, Giring bukan politisi yang tumbuh dari bawah. Tidak ada track recordnya sebagai aktivis politik sehingga tidak memiliki basis pemikiran yang jelas. Landasan berpikirnya adalah kekalahan jagoannya dalam kontestasi Pilkada 2017. Semua kebijakan dan pernyataannya hanya dimaksudkan untuk membalas momentum menyakitkan itu.
Kedua, sikap yang dipertontonkan Giring selaras dengan partai tempatnya bernaung yang sepertinya selalu menonjolkan kebencian luar biasa sebagai cara untuk meraih dukungan publik. Sebab masih ada sekelompok orang yang terang-terangan menolak move on dari kekalahan Pilkada DKI 2017. PSI memelihara dukungan kelompok ini dengan cara terus menebar kebencian kepada Gubernur DKI.
Sebagai contoh, tidak ada satu pun kebijakan Pemprov DKI yang benar di mata PSI. Semua persoalan bahkan yang sudah dapat diatasi, dijadikan alat untuk melampiaskan target impiannya menjatuhkan Anies melalui interpelasi. PSI tidak mau melihat fakta bahwa kebanjiran, macet, polusi udara, transportasi publik, penataan ruang publik dan lain-lain sudah dapat diatasi dan dibenahi sehingga kondisi sekarang jauh lebih baik dibanding sebelumnya.
Meski luas wilayah terdampak banjir di Jakarta terus berkurang dan genangan semakin cepat surut, namun PSI menutup mata sehingga ketika ada satu wilayah yang terdampak, langsung menggaungkan interpelasi.
Interpelasi yang sejatinya hak semua anggota dewan, dimanipulasi untuk pencitraan politik PSI. Fakta menunjukkan, tidak ada satu pun inisiatif yang dilontarkan PSI terwujud. Sesungguhnya PSI pun tahu, inisiatif-inisiatif mereka tidak akan pernah mendapat dukungan partai lain karena memang tidak berdasar data dan fakta. Tetapi PSI akan terus melontarkan interpelasi tiap bulan, tiap kesempatan, demi gimmick politik demi memuaskan konstituennya.
Bila perlu ketika ada sekantong sampah di jalan, atau tikus mati di got, dijadikan isu untuk interpelasi oleh PSI. Tidak heran jika akhirnya apa pun ocehan kader-kader PSI, termasuk Giring, mendapat hujatan balik dari partai-partai lain dan bahkan netizen.
Diskusi tentang post ini