Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Barisan.co
Tak ada hasil
Lihat semua hasil
Beranda Terkini Politik & Hukum

Revisi UU ITE, Emosi Ketakutan Menyampaikan Kritik Pemintaan Jokowi

:: Redaksi
20 Februari 2021
dalam Politik & Hukum
Jokowi dan UU ITE

Jokowi dan UU ITE/Ilustrasi: CNNIndonesia

Bagi ke FacebookCuit di TwitterBagikan ke Whatsapp

BARISAN.CO – Gagasan revisi Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi sorotan semenjak Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk merevisi UU ITE. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) mengusung tema Kuasa Digital, Pembungkaman Kritik, dan Wacana Revisi UU ITE dalam webinar kemarin, (19/09/2021).

Associante Peneliti LP3ES Herlambang Wiratman menyampaikan webinar kali ini adalah untuk merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan akan merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Persoalan UU ITE bukan hanya usulan revisi yang memang diperlukan, tetapi terdapat persoalan yang lebih mendasar pada tingkat kebijakan di ranah digital,” sambungnya.

Menurut Herlambang, telah terjadi proses pembungkaman kritik dan kebebasan sipil yang berakibat munculnya regresi demokrasi di Indonesia. Sehingga untuk itulah wacana revisi UU ITE memang harus direvisi tetapi perlu melihat dengan lebih jeli persoalan yang lebih luas dan mendasar.

BACAJUGA

50 Tahun Jurnal Prisma

50 Tahun Jurnal Prisma dan Tantangan Insan Akademis

4 Desember 2021
Sukses Melakukan Pelemahan KPK

Direktur LP3ES: Jokowi Kepala Negara Paling Sukses Melakukan Pelemahan KPK

20 September 2021

Sementara itu Saiful Mahdi dari akademisi Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) mengatakan, revisi UU ITE jika secara parsial maka hanya menyentuh persoalan di hilir. Sedangkan soal besar sebetulnya ada di hulu yakni terjadinya serangan terhadap demokrasi.

Tantangan terbesar bagi pejuang demokrasi setelah reformasi 98 ternyata terjadi fase otoriter luar biasa,” tutur Saiful yang pernah menjadi korban penerapan UU ITE karena melontarkan kritik atas pimpinan Unsyiah di Forum WA Grup.

Respons Warganet

Direktur Cente for Media & Democracy LP3ES, Wijayanto menyampakan respons warganet atas permintaan Jokowi yang minta dikritik.

Muncul pertanyaan publik terang Wijayanto, apakah permintaan kritik tersebut memang suatu poilitical will yang muncul dari kesadaran genuine presiden tentang demokrasi dan kebebasan bicara sipil? Apakah hanya sekadar lip service agar bagi pendukung pihak yang sedang berkuasa tidak dikenakan UU ITE bila melanggar?

LP3ES melaksanakan riset sejak tanggal 12 Februari – 19 Februari 2021 di media sosial, tercatat ada 126.970 percakapan internet di berbagai media sosial terkait pemintaan kritik dari presiden.

Namun, ternyata muncul 44% sentimen negatif terhadap statement presiden tersebut, yang meragukan bahwa presiden benar-benar memiliki kesadaran genuine, di tengah telah semakin seriusnya persoalan kebebasan sipil di Indonesia.

Rilis Economic Intelligence Unit menyatakan, telah terjadi penurunan kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia sejak 14 tahun terakhir.

Percakapan sebagian besar pengguna internet terdata narutal, artinya betul-betul interaksi manusia sungguhan, dan bukan robot.

Yang menarik, ketika dilakukan analis emosi netizen, tenyata lebih besar emosi ketakutan pada 2900 twitt, Anger 1000, dan joy 1100 twitt. Ketakutan telah mendominasi ruang digital netizen.

Wijayanto mencontohkan, betapa takutnya ekonom senior Kwik Kian Gie ketika harus menyampaikan kritik. Kwik menyebut suasana ketakutan yang amat dirasakan saat ini ketimbang ketika dia mengkritik di masa orde baru.

“Atau ketika Jusuf Kalla menyarankan kepada publik agar ditanyakan dulu bagaiman cara mengkritik agar tidak terkena masalah. Ungkapan Jusuf Kalla cukup banyak di retweet oleh netizen,” terangnya.

Publik lebih berprinsip bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang minta dikritik. Diikuti dengan permintaan kepada Polri agar tidak semua kasus dilanjutkan, justru dibaca sebagai niat yang meragukan, apakah benar muncul dari usul genuine presiden.

Topik: Lembaga Penelitian Pendidkan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)Revisi UU ITE
Redaksi

Redaksi

Media Opini Indonesia

POS LAINNYA

Walikota Pekanbaru Dinyatakan Terbukti Melawan Hukum Terkait Pengelolaan Sampah di Pekanbaru
Politik & Hukum

Walikota Pekanbaru Dinyatakan Terbukti Melawan Hukum Terkait Pengelolaan Sampah di Pekanbaru

4 Agustus 2022
Berkaca pada Kasus Dugaan Pelecehan Gofar Hilman: Speak Up Bisa Bantu Korban untuk Ringankan Beban
Politik & Hukum

Banyak Kasus Kekerasan Seksual yang Berujung Damai Membuat Korban Makin Terpojok

31 Juli 2022
Tahapan Pemilu: Pendaftaran Parpol Dibuka 1 Agustus, KPU Ingatkan Kelengkapan Dokumen
Politik & Hukum

Tahapan Pemilu: Pendaftaran Parpol Dibuka 1 Agustus, KPU Ingatkan Kelengkapan Dokumen

29 Juli 2022
relawan anies depok
Politik & Hukum

La Ode Basir Minta Relawan Jaga Dukungan Warga Pada Anies di Depok

25 Juli 2022
PKB Semarang Launching Ambulan
Politik & Hukum

Harlah ke-24, PKB Semarang Launching Ambulan dan Pendaftaran Caleg

23 Juli 2022
Alasan MK Tolak Ganja Medis, Meski Banyak Negara Melegalkannya
Politik & Hukum

Alasan MK Tolak Ganja Medis, Meski Banyak Negara Melegalkannya

20 Juli 2022
Lainnya
Selanjutnya
Revisi UU ITE

Riset LP3ES: Netizen Meragukan Permintaan Kritik Jokowi

Mengerti Utang Pemerintah [Bagian Enam]

Mengerti Utang Pemerintah [Bagian Sebelas]

Diskusi tentang post ini

TRANSLATE

TERBARU

hadits tentang senyum

Hadits Tentang Senyum: Sedekah Penuh Pahala

10 Agustus 2022
perkembangan anak

5 Bidang Perkembangan Anak Usia Dini, Perlu Diperhatikan

9 Agustus 2022
pembunuhan berencana

Pembunuhan Berencana

9 Agustus 2022
Catatan atas Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2022 (Bagian Satu)

Catatan atas Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II-2022 (Bagian Satu)

9 Agustus 2022
Melawan Osteoporosis

Pemprov DKI Canangkan Gerakan DKI Jakarta  Melawan Osteoporosis

9 Agustus 2022
trauma kasus polisi tembak

Trauma Kasus Polisi Tembak

9 Agustus 2022
Hari Masyarakat Adat Internasional

Hari Masyarakat Adat Internasional 2022, Tema: Peran Perempuan Adat

9 Agustus 2022

SOROTAN

Kaum Khawarij Modern
Opini

Potret Keberagamaan yang Ekslusif Kaum Khawarij Modern

:: A. Ramdani
9 Agustus 2022

Kaum Khawarij Modern

Selengkapnya
Sejarah Penetapan Tahun Hijriah dan Arti Bulan-Bulan dalam Kalender Islam

Sejarah Penetapan Tahun Hijriah dan Arti Bulan-Bulan dalam Kalender Islam

1 Agustus 2022
satu abad chairil anwar

Satu Abad Chairil Anwar, Puisi dan Doa

26 Juli 2022
Film Invisible Hopes

Film Invisible Hopes Mengungkap Sisi Gelap Anak-Anak yang Lahir di Jeruji Penjara

23 Juli 2022
Beredar Surat Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS, Begini Penjelasan Kemen PANRB

Pegawai Negeri Dibutuhkan, Tetapi Cenderung Tidak Diapresiasi

21 Juli 2022
Marak Praktik Penipuan Mystery Box, Celios Sarankan E-Commerce Lebih Proaktif

Marak Praktik Penipuan Mystery Box, Celios Sarankan E-Commerce Lebih Proaktif

18 Juli 2022
  • Tentang Kami
  • Kontak
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Indeks Artikel

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang

Tak ada hasil
Lihat semua hasil
  • Terkini
  • Senggang
  • Fokus
  • Opini
  • Kolom
    • Esai
    • Analisis Awalil Rizky
    • Pojok Bahasa & Filsafat
    • Perspektif Adib Achmadi
    • Risalah
    • Kisah Umi Ety
    • Mata Budaya
  • Sastra
  • Khazanah
  • Katanya VS Faktanya
  • Video

BARISAN.CO © 2020 hak cipta dilindungi undang-undang