BARISAN.CO – Direktur Pelayanan Kesehatan RSPAD Gatot Soebroto, Brigjen TNI Nyoto Widyo Astoro memastikan penelitian vaksin nusantara yang menggunakan sel dendritik sesuai kaidah ilmiah.
“Ini adalah suatu penelitian sel dendritik di RSPAD. Dan penelitian ini nanti harus mengikuti kaidah-kaidah ilmiah,” kata Nyoto dalam konferensi pers di Markas Besar TNI Cilangkap, Senin (19/4).
Nyoto menjelaskan pengobatan berbasis sel dendritik ini sebetulnya sudah diaplikasikan untuk pengobatan kanker, namun saat ini dikembangkan untuk penanganan Covid-19.
“Memang ini dicoba barangkali untuk membuat vaksin yang dari dendritik terutama ditujukan untuk vaksin, diharapkan untuk vaksin Covid-19,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia memastikan penelitian Vaksin Nusantara akan dilakukan secara baik sehingga bisa sesuai kaidah ilmiah yang berlaku.
“Jadi ini harus diterima secara ilmiah dan harus disetujui oleh beberapa pemangku untuk melegalkan dendritik tersebut untuk pembuatan vaksin,” ujarnya.
Mengenai gejala ikutan sebagai akibat pemberian vaksin, di antaranya rasa sakit, demam dan lainnya, kata dia, hal itu merupakan hal biasa.
“Semua vaksin itu protein asing, jadi pasti kalau disuntikkan menyebabkan gejala. Tapi itu kan gejala-gejala yang bisa diatasi selama gejalanya normal. Yang jelas gejala-gejala dalam penelitian pasti akan dicatat dengan baik dan dilaporkan kepada pemangku karena ini penelitian menyangkut manusia,” jelasnya.
Ia memastikan TNI tidak akan menutup-nutupi semua gejala yang muncul selama proses penelitian.
“Semua gejala dilaporkan. Nanti tentu saja yang akan menilai adalah BPOM, apakah gejala ini layak (dalam proses vaksinasi),” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI) Mayjen Achmad Riad menegaskan Vaksin Nusantara bukan program TNI. Meski begitu, dia mengatakan TNI akan mendukung pengembangan vaksin tersebut bila memenuhi kriteria BPOM.
Diketahui, BPOM hingga kini belum mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik (PPUK) fase II vaksin besutan eks Menkes Terawan Agus Putranto ini. BPOM menemukan bahwa penelitian vaksin Nusantara tidak didukung fasilitas pengolahan yang memadai, pelaksanaannya tidak bertahap, tidak ada review data safety monitoring board, serta tidak ada pengujian mutu setiap produk.
Namun, vaksin Nusantara mendapatkan dukungan dari legislator dan beberapa politisi. Sejumlah nama seperti mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, dan beberapa anggota DPR telah menjalani proses pengambilan sampel darah untuk Vaksin Nusantara di RSPAD. [dmr]