BARISAN.CO – Dampak meningkatnya kadar emisi karbon makin ramai dibicarakan menjelang Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26) yang akan digelar di Glasgow, 1-12 November 2021 mendatang.
Menurut analisa tim lingkungan hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa, kadar emisi karbon yang tinggi adalah biang naiknya suhu bumi. Jika kemudian kenaikan suhu itu melebihi 1,5 derajat Celcius dalam kurun 5 tahun ke depan, akan ada kerusakan yang tidak bisa ditanggulangi.
Banyak pemimpin mulai mengoreksi pengelolaan negaranya demi menjaga agar kadar emisi tidak naik. Upaya yang sudah dilakukan di antaranya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), skema perdagangan karbon, hingga cara-cara alamiah seperti mencegah deforestasi, mencegah degradasi lahan, mengurangi sampah plastik, dan menjaga ekosistem laut serta perairan.
China, misalnya, menjadi salah satu negara yang menyatakan ambisinya dalam hal ini. Pada Sidang Umum PBB 21 September 2021 yang lalu, Presiden China Xi Jinping berjanji negaranya tak akan membiayai pembangkit batu bara baru di luar negeri.
Presiden Xi menyadari batu bara merusak keseimbangan alam dan ia berjanji akan menggencarkan ekonomi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. “Kita perlu meningkatkan tata kelola lingkungan global, secara aktif menanggapi perubahan iklim, dan menciptakan komunitas kehidupan bagi manusia dan alam,” katanya.
China disebut-sebut juga akan memperbarui target untuk dapat menurunkan emisi sampai ke titik nol netto (net zero emission) sebelum tahun 2060. Namun begitu, hingga artikel ini dibuat, China baru pada taraf pengajuan rencana; belum resmi memasukkan rencana pengurangan emisi tersebut dalam komitmen tertulis.
Sementara itu, melampaui China, negara yang sudah menuliskan komitmennya ke dalam dokumen resmi antara lain Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Inggris, dan lain-lain termasuk Etiopia.
Bagaimana Indonesia? Tampaknya pemerintah tak ambisius menurunkan emisi, cenderung adem ayem dan tenang-tenang saja di tengah isu yang makin bergerak ke arah serba serius ini.
Dalam dokumen pembaruan yang telah dikirim pemerintah kepada PBB, tak ada angka-angka target baru. Yang ada hanya angka target lama yang disertai “penjelasan baru” (untuk tidak menyebut berbelit) bahwa Indonesia berkomitmen tentang perubahan iklim atau hal-hal semacam itu.
Terkait hal tersebut, pemerintah bukan tanpa pembelaan. Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, seperti dikutip dari Antara, “Dokumen pembaruan ini [justru] menunjukkan peningkatan komitmen Indonesia melalui penguatan program, strategi, tindakan, adaptasi, kerangka, transparansi, dan implementasi.”
