BARISAN.CO – Dampak meningkatnya kadar emisi karbon makin ramai dibicarakan menjelang Konferensi Perubahan Iklim ke-26 (COP26) yang akan digelar di Glasgow, 1-12 November 2021 mendatang.
Menurut analisa tim lingkungan hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa, kadar emisi karbon yang tinggi adalah biang naiknya suhu bumi. Jika kemudian kenaikan suhu itu melebihi 1,5 derajat Celcius dalam kurun 5 tahun ke depan, akan ada kerusakan yang tidak bisa ditanggulangi.
Banyak pemimpin mulai mengoreksi pengelolaan negaranya demi menjaga agar kadar emisi tidak naik. Upaya yang sudah dilakukan di antaranya pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), skema perdagangan karbon, hingga cara-cara alamiah seperti mencegah deforestasi, mencegah degradasi lahan, mengurangi sampah plastik, dan menjaga ekosistem laut serta perairan.
China, misalnya, menjadi salah satu negara yang menyatakan ambisinya dalam hal ini. Pada Sidang Umum PBB 21 September 2021 yang lalu, Presiden China Xi Jinping berjanji negaranya tak akan membiayai pembangkit batu bara baru di luar negeri.
Presiden Xi menyadari batu bara merusak keseimbangan alam dan ia berjanji akan menggencarkan ekonomi dengan cara yang lebih ramah lingkungan. “Kita perlu meningkatkan tata kelola lingkungan global, secara aktif menanggapi perubahan iklim, dan menciptakan komunitas kehidupan bagi manusia dan alam,” katanya.
China disebut-sebut juga akan memperbarui target untuk dapat menurunkan emisi sampai ke titik nol netto (net zero emission) sebelum tahun 2060. Namun begitu, hingga artikel ini dibuat, China baru pada taraf pengajuan rencana; belum resmi memasukkan rencana pengurangan emisi tersebut dalam komitmen tertulis.
Sementara itu, melampaui China, negara yang sudah menuliskan komitmennya ke dalam dokumen resmi antara lain Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Inggris, dan lain-lain termasuk Etiopia.
Bagaimana Indonesia? Tampaknya pemerintah tak ambisius menurunkan emisi, cenderung adem ayem dan tenang-tenang saja di tengah isu yang makin bergerak ke arah serba serius ini.
Dalam dokumen pembaruan yang telah dikirim pemerintah kepada PBB, tak ada angka-angka target baru. Yang ada hanya angka target lama yang disertai “penjelasan baru” (untuk tidak menyebut berbelit) bahwa Indonesia berkomitmen tentang perubahan iklim atau hal-hal semacam itu.
Terkait hal tersebut, pemerintah bukan tanpa pembelaan. Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, seperti dikutip dari Antara, “Dokumen pembaruan ini [justru] menunjukkan peningkatan komitmen Indonesia melalui penguatan program, strategi, tindakan, adaptasi, kerangka, transparansi, dan implementasi.”
Tidak terbaca arah yang jelas dari ucapan Menteri Siti Nurbaya. Ia menyebutkan semua hal tetapi tidak menjelaskan alasan mengapa target penurunan emisi Indonesia masih terpaku pada angka-angka lama, yakni penurunan emisi 29-41 persen sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Paris tahun 2016 lalu.
Pembelaan yang agak lincah datang dari bawahan Siti di KLHK. Ialah Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Laksmi Dhewanthi, yang mengatakan bahwa, “Hal terpenting bukanlah menaikkan target persentase jumlah penurunan emisi, melainkan upaya atau ambisi dalam memastikan target tersebut tercapai,” sebagaimana dikutip dari Kompas.
Pemerintah berkeras bahwa target penurunan emisi yang ada sejauh ini sudah realistis. Namun secara implisit, bisa dibaca bahwa ‘realistis’ dalam hal ini berkelindan dengan masih kuatnya kepentingan terhadap batu bara sebagai sumber penerimaan utama negara dan sumber energi domestik.
Alih-alih semisal mengelaborasi energi terbarukan, energi kotor batu bara justru diberi stimulus yang cukup baik oleh pemerintah. Sebut saja di dalam UU Cipta Kerja, yang salah satu pasalnya menyebutkan royalti untuk batu bara yang dapat diberikan sebesar nol persen—kita tidak bisa menemukan kalimat semacam itu yang diberikan kepada energi terbarukan.
Alhasil, tidak ada akselerasi penggunaan energi baru yang cepat dan selaras dengan visi ramah lingkungan. Dalam konteks ini, target memperkecil ketergantungan terhadap batu bara dalam bauran energi pun masih jauh dari sasaran.
Padahal dunia sudah menunjukkan gejala-gejala nyata perubahan iklim. Energi bersih diperlukan, pengelolaan ekonomi yang ramah lingkungan diperlukan, aksi nyata diperlukan, dan semua bentuk implementasi strategi yang jelas diperlukan.
Pada COP26 nanti, Pemerintah harus membuktikan bahwa komitmen yang sudah diucapkan maupun dituliskannya bukanlah sama dengan menggantang angin. [dmr]
