BARISAN.CO – Suciwati mempertanyakan aparatur hukum negara yang tidak serius menyelesaikan soal pelanggaran berat HAM di masa lalu. Sikapnya tersebut menguat setelah hilangnya laporan Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan Munir yang dipegang Kementerian Sekretariat Negara (Kemesetneg).
“Bagaimana dokumen penting pun dengan mudah hilang, tidak tahu apakah setelahnya itu selesai persoalannya? Enggak ada rasa tanggung jawab sedikit pun tidak ada. Dan mereka merasa baik-baik saja,” ujar Suciwati.
Ia sudah meminta Ombudsman RI untuk menelaah kembali dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh negara tersebut. Suciwati menilai, hilangnya dokumen penting TPF kasus Munir adalah bukti bahwa Kemensetneg tidak bekerja secara profesional.
Padahal, Tim Pencari Fakta kasus Munir dibentuk atas Keputusan Presiden, tetapi Sekretariat Negara dengan mudahnya menyatakan dokumen TPF kasus Munir telah hilang, seolah itu bukan hal besar.
“Jadi pengabaian atas kejahatan yang serius tadi kan dalam kasus Munir soal pemufakatan jahat, dalam kasus ini dan para pelakunya dibiarkan bebas tanpa peradilan yang adil,” kata Suciwati dalam webinar yang digelar LP3ES bertajuk Peradilan dan Impunitas, Selasa (16/3/2021).
Begitupun bagi Suciwati, hanya menghukum para petugas lapangan yang membunuh suaminya masihlah terlalu sumir. Siapa dalang sesungguhnya menjadi gelap karena tokoh-tokoh yang dicurigai mempunyai kaitan erat dengan kasus tersebut tiba-tiba dibebaskan begitu saja. Meski ditemukannya bukti-bukti jejaring komunikasi intens antara terdakwa Polycarpus dengan petinggi badan intelijen negara.
Pengabaian komitmen negara terhadap penegakan hukum tentu bukan perkara sembarangan. Itu harus diselesaikan karena berkaitan dengan etika hukum dan moralitas. Apalagi, Presiden Jokowi telah beberapa kali berjanji kepada para pencari keadilan dalam aksi Kamisan dan berkomitmen soal ini. []
