Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan
SELAMAT ulang tahun Bung Karno, semoga Allah SWT memberikan tempat yang indah bagimu di alam barzah.
Tulisan ini saya uraikan untuk merenungkan tahun kelahiran Bung Karno, putra sang fajar. Di mana penderitaan hidupnya telah mengantarkan Indonesia bebas dari penjajahan Belanda, selama 350 tahun. Disamping itu, terkait juga dengan cucunya, Puan Maharani, yang beberapa hari terakhir ini diperbincangkan sebagai duet capres/wapres Indonesia 2024.
Apalagi setelah beredar foto-foto Puan melakukan umroh, membuat pengajian dengan Emha Ainun Nadjib dan terakhir foto selfinya bersama Anies Baswedan. Apakah sesungguhnya Puan berhak mewakili ruh perjuangan Bung Karno?
Siapa Sukarno? Pertanyaan ini untuk mendeskripsikan sejarah secara dialektik, bukan deskriptif. Beberapa tahun lalu saya bertanya kepada almarhumah Rahmawati Sukarnoputri, dapatkah dia menjelaskan tentang bapaknya yang bersekutu dengan penjajah Jepang, ketika Jepang menjajah Indonesia?
Rahmawati dengan lantang menjawab bahwa bapaknya harus bersekutu dengan Jepang, untuk mengusir Belanda, yang sudah menzalimi Indonesia 3,5 abad. Itu sebuah pilihan sulit. Dan pilihan itu jelas mengantarkan Indonesia merdeka.
Di luar urusan bersekutu dengan Jepang, saya meyakini Sukarno tidak ada keraguan dalam berjuang. Dalam buku saya, “Menggugat Indonesia Menggugat”, 2022, dan tulisan saya di RMOL , 2022, “Mengenang Ideologi Sukarno Muda” dan “Syahganda: Bung Karno Menghancurkan Oligarki, tapi Sekarang Oligarki Kembali Berkuasa”, diuraikan bahwa Sukarno telah memilih sintesis Sosialisme dan Islamisme dalam ideologi pilihannya.
Sukarno menguraikan cita-cita PNI (Partai Nasional Indonesia) selain memajukan ekonomi rakyat miskin, juga memuat pernyataan anti riba. Dari semua rujukan Bung Karno untuk berjuang, dia menyebutkan Partai Syarikat Islam, Budi Utomo dan ISDV (Organisasi yang dibangun Henk Snevlit dengan spirit Sosialisme) sebagai contoh yang patut diteladani.
Ketika Sukarno berkuasa, Sukarno menjadikan Sosialisme sebagai arah pembangunan. Sukarno membatasi non pribumi masuk berbisnis ke desa-desa untuk memperkuat ekonomi pribumi. Atau dalam bahasa Mahathir Mohamad di Malaysia sebagai “affirmative policy”, ketika dia mencontoh cara Sukarno membagi “kue ekonomi” nasional.
Sukarno juga membangun pengusaha pribumi dalam tataran nasional, seperti TD. Pardede, Das’ad, Hasjim Ning, Muhammad Gobel, Hadji Kalla, Ahmad Bakrie, Soedarpo, dan lain sebagainya, dalam kebijakan Program Benteng.
Kebijakan Bung Karno ini untuk mengkoreksi dominasi Belanda, Eropa dan Tionghoa selama ratusan tahun mendominasi perdagangan di nusantara. Selain itu, tentu saja Bung Karno ingin menjadikan Bangsa Indonesia menjadi tuan di negeri sendiri, bukan bangsa budak.
Cita-cita Bung Karno untuk memerdekakan Indonesia, merdeka tanah airnya dan merdeka bangsanya merupakan isi pledoi Bung Karno di Laanrad, pengadilan kolonial di Bandung. Bung Karno meminta “Zelf Bestuur”, meminta Indonesia mengurus sendiri bangsanya. Karena Sukarno minta merdeka, maka Belanda memenjarakan Sukarno selama 4 tahun (dijalani selama 2 tahun).
“Hiduplah tanahku…” dan “Hiduplah Indonesia Raya…” dalam lagu kebangsaan kita sejalan dengan ruh merdeka yang dimaksud Bung Karno dalam pledoinya itu. Karena merdeka itu menurutnya adalah pembebasan dari kolonialisme Belanda.
Apa itu Kolonialisme Belanda? Dalam pledoinya Bung Karno mengungkapkan kolonialisme itu adalah anak dari Imperialisme dan cucu dari Kapitalisme. Selama Kapitalisme itu berkuasa maka Indonesia belum merdeka. Selama Kapitalisme itu berkuasa maka hanya segelintir pengusaha yang mengendalikan kekuasaan sebuah negeri.
