Walhi Jateng juga mensoroti, pemerintah Indonesia juga sama sekali tidak konsisten dalam menekan laju emisi karbon dengan tetap menghasilkan energi kotor dari PLTU Batubara. Setidaknya terdapat sebanyak 57 PLTU dengan total kapasitas 8.887 MW dalam status beroperasi dan 31 PLTU lain dalam ragam tahap pembangunan dan dengan total kapasitas 6.950 MW, berada di kawasan risiko gempa bumi.
Selain itu, hal yang patut di soroti adalah privatisasi pulau-pulau kecil dan pembangunan kawasan industri di kawasan pesisir yang menyebabkan tingginya laju penurunan muka air tanah. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan bencana-bencana di berbagai wilayah di Indonesia termasuk, hilangnya wilayah pesisir.
Belum adanya komitmen pemerintah Indonesia dan pentingnya COP26 ini, kampanye-kampanye kreatif dilakukan untuk memperlihatkan bahwa krisis iklim telah merenggut ruang hidup masyarakat dan menyebabkan krisis sosial-ekologis.
Aksi penenggelaman patung-patung pejabat pemerintah di wilayah pesisir ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintah punya andil yang besar dalam menekan laju krisis iklim. (Luk)