Indonesia belum meratifikasi Framework Convenion on Tobacco Control (FCTC), akibatnya potensi penghasilan negara dari cukai rokok menguap
BARISAN.CO – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyebut, Indonesia masih rentan terhadap pengaruh tembakau internasional karena belum menyetujui Framework Convenion on Tobacco Control (FCTC). Menurut WHO, itu menyebabkan perusahaan rokok internasional dapat memberikan pengaruh kepada pengambilan keputusan di Indonesia terkait kebijakan tembakau.
Febri Pangestu dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI mengakui, Indonesia beberapa kali dikritik karena belum meratifikasi FCTC. Itu disampaikan dalam acara webinar bertema “Cukai Rokok di Indonesia: Menghitung Rupiah yang Hilang”.
“Sebenarnya, kalau kita lihat secara jeli, peraturan yang ada di Indonesia PP 109 Tahun 2012 sudah mengadopsi banyak hal yang ada di FCTC. Memang, kita tidak bilang itu sudah ideal atau bagus, tetapi seperti kita tahu pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan revisi PP 109 Tahun 2012 untuk mendukung pengendalian tembakau bisa berjalan lebih efektif,” kata Febri pada Rabu (3/8/2022).
Dia menambahkan, pemerintah tidak lempar tanggung jawab. Febri berpendapat, Indonesia perlu melakukan perbaikan melalui comprehensive roadmad agar dapat mengakomodasi semua pihak.
“Karena memang ini sangat kompleks dan cukup complicated,” tambahnya.
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Iyan Rubiyanto sependapat dengan Febri.
“Betul, kita perlu ada roadmap karena dari situlah kita ada pegangan untuk kedepannya dan artinya jadi dasar kami untuk mengambil kebijakan ke depan,” sambung Iyan.
Namun demikian, pakar ekonomi, Faisal Basri justru mengungkapkan jika pemerintah sudah memiliki roadmap tersebut.
“Yang membuat teman-teman keuangan, Li Chin Wei, yang masuk penjara itu. Waktu itu launchingnya dibuka oleh Deputi Pak Iskandar Simorangkir di propertinya Li Chin Wei di dekat stasiun kota, ada roadmapnya. Tapi, mencerminkan kepentingan pengusaha rokok,” ujar Faisal.
Di tahun 2018, Li Chin Wei telah membuat Roadmap Tobacco dan Industri berbasis Tembakau. Roadmap tersebut bahkan menurutnya telah diidentifikasi butir demi butir oleh Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau.
“Saya juga ikut membuat roadmap industri waktu Kementerian Perindustrian bikin roadmap itu. Ditunjukkan bahwa produksi rokok masih meningkat dari tahun ke tahun,” tuturnya.
Faisal menyampaikan, ini menjadi berbeda seperti yang disampaikan oleh Febri sebelumnya.
“Itu namanya pemerintah masih mempromosikan rokok. Ini faktanya seperti itu,” jelasnya.
Oleh karena itu, Faisal menegaskan, Indonesia butuh kepemimpinan nasional.
“Pak Jokowi bikin satgas Jiwasraya, kok rokok ndak perlu ada upaya khusus?” imbuhnya.
Selain itu, Faisal mengaku pernah dilobi oleh industri rokok untuk mengerjakan riset, namun dia menolaknya.
“Saya aja dilobi, coba bayangkan memangnya saya perumus kebijakan? Tapi, saya mengharamkan dari industri rokok itu,” tegasnya. [rif]