BARISAN.CO – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022 beserta Nota Keuangannya telah disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada DPR pada hari ini (16/08/2021).
Belanja Negara direncanakan sebesar Rp2.708,68 triliun. Pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.840,66 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp868,02 triliun.
Defisit itu dinyatakan merupakan 4,85% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Artinya PDB nominal diasumsikan sekitar Rp17.897 triliun.
Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,27 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,41 triliun.
Belanja Pemerintah Pusat dirinci dalam Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp940,57 triliun dan Belanja Non K/L. sebesar Rp997,69 triliun.
Belanja negara dan belanja pemerintah pusat direncanakan meningkat dibanding APBN 2021 dan prakiraan realisasinya (outlook). Akan tetapi, alokasi Belanja K/L justeru menurun. APBN 2021 merencanakannya sebesar Rp1.031,96 triliun, dengan prakiraan realisasi Rp1.059,43 triliun.
Diantara 89 organisasi K/L, ada yang bertambah dan ada yang berkurang alokasi anggarannya pada RAPBN 2022. Diantara yang mengalami penurunan signifikan adalah: Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Diantara yang mengalami peningkatan signifikan secara nominal atau yang dalam persentase adalah: Kementerian Pertahanan, POLRI, Badan Intelijen Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kementerian Dalam Negeri, DPR, Kemenparekraf, dan Kominfo.
Belanja Non K/L yang terbesar berupa pembayaran bunga utang yang mencapai Rp405,87 triliun. Disusul oleh subsidi sebesar Rp206,96 triliun dan Bantuan Sosial sebesar Rp146,52 triliun.
TKDD terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp702,41 triliun dan Dana Desa sebesar Rp68 triliun. Transfer Daerah dalam RAPBN 2022 itu turun atau lebih rendah dari APBN 2021 (Rp795,48 triliun) dan prakiraan realisasinya (Rp770,27 triliun). Begitu pula dengan Dana Desa yang dalam APBN 2021 sebesar Rp72 triliun dan prakiraan realisasinya sebesar Rp71,86 triliun.
Rencana defisit yang cukup lebar dari RAPBN 2022 diupayakan untuk dibiayai terutama dengan sumber pembiayaan utang. Pembiayaan utang secara neto, yang telah memperhitungkan penarikan utang baru dan pelunasan pokok utang lama, ditargetkan sebesar Rp973,58 triliun. Sumber pembiayaan lainnya yang signifikan berasal dari pemakaian Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp77,3 triliun.