Waspadai Utang Luar Negeri BUMN

  • Whatsapp
Utang luar negeri
Utang luar negeri BUMN/Ilustrasi: Pngtree.com

Oleh: Awalil Rizky*

BARISAN.CO – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai US$413 miliar pada akhir Oktober 2020. Terdiri dari: ULN Pemerintah sebesar US$200 miliar, ULN Bank Indonesia sebesar US$3 miliar, dan ULN swasta sebesar US$211 miliar. Termasuk dalam kategori swasta adalah ULN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai US$59 miliar.

Bacaan Lainnya

ULN Swasta melampaui ULN Pemerintah sejak beberapa tahun sebelum krisis 1997/98, kemudian berangsur turun dan berposisi lebih kecil. Pertumbuhan ULN swasta selanjutnya berlangsung lebih cepat, sehingga kembali melampaui ULN Pemerintah pada tahun 2013-2016. Sempat melambat, dan posisinya lebih kecil pada tahun 2017. Sejak tahun 2018, posisinya melampaui kembali, dengan selisih yang cenderung melebar.   

Dilihat dari denominasi, maka porsi dolar Amerika masih amat dominan, mencapai 88,08% dari total ULN swasta. Porsinya hanya sedikit berfluktuasi di kisaran 88-91% selama periode tahun 2008-2020. Porsinya masih 85,91% pada tahun 2007, meningkat setelahnya, dan sempat mencapai 90,64% pada tahun 2014. Kondisi ini membuat pengaruh kurs rupiah atas dolar sangat besar terhadap beban pembayaran utang dan bunganya.

Meski mata uang dolar Amerika (USD) amat mendominasi, tidak demikian jika dilihat asal negara dari kreditur ULN swasta. Kreditur yang berasal dari Amerika Serikat hanya 15,40%. Asal kreditur dengan nilai terbesar berasal dari Singapore yang mencapai 35,72%. Namun mata uang utang (SGD) yang dipergunakan hanya berporsi 0,31%. Kreditur dari Singapore tampaknya lebih suka memakai USD.

Demikian pula dengan kreditur dari China, yang nilainya mencapai 9,85%. Pemakaian renminbi atau yuan (CNY) hanya sebanyak 1,56%.

Dalam hal perkembangan nilai utang selama periode tahun 2007-2020, kreditur China mengalami peningkatan terpesat. Dari sebesar US$594 juta pada akhir 2007 menjadi US$19,02 miliar pada Oktober 2020. Meningkat hingga 32 kali lipat. Padahal, total ULN swasta pada kurun waktu yang sama hanya tumbuh sekitar 3,5 kali lipat.

Kreditur dari Amerika Serikat dan Singapore juga berhasil meningkatkan porsinya karena mengalami laju kenaikan yang lebih pesat dari rerata. Secara peringkat nilai terbesar pada posisi Oktober 2020 adalah sebagai berikut: Singapore, Amerika Serikat dan China.

Negara asal kreditur utama di masa lalu seperti Jepang masih mengalami peningkatan nilai, namun porsi dan posisinya menurun. Contoh asal negara kreditur yang dahulu berperan penting, namun kini nilainya telah merosot drastis adalah Belanda. 

Secara umum, kondisi terkini dari ULN swasta memang tampak lebih baik dibanding tahun-tahun jelang krisis 1997/1998. Masih terlihat aman jika dilihat dari besarnya cadangan devisa, kinerja Neraca Pembayaran Internasional, dan bahkan dari tekanan defisit Transaksi Berjalan. Bank Indonesia pun tampak percaya diri untuk mengatakan tentang keseluruhan ULN sebagai terkendali dan berstruktur sehat.

Namun, kewaspadaan otoritas ekonomi atas dinamika ULN tetap diperlukan mengingat pandemi covid-19 yang masih melanda dunia. Sebelum pandemi pun, kondisi ekonomi dan keuangan global sebenarnya makin dicirikan oleh ketidakpastian. Padahal, perekonomian Indonesia termasuk yang rentan atas guncangan eksternal. Dari pengalaman terdahulu, dinamika ULN swasta merupakan salah satu faktor yang meningkatkan risiko perekonomian nasional.

Salah satu sumber risiko ULN swasta adalah porsi jangka pendeknya yang cukup signifikan. Jauh lebih besar dari ULN Pemerintah. Dan yang disebut berjangka panjang pun pada umumnya tidak bertenor selama ULN Pemerintah. Sayangnya, tak tersedia data lebih rinci bagi publik dari Bank Indonesia. Data hanya membagi berjangka waktu kurang dari setahun, serta setahun atau lebih.

ULN swasta berjangka pendek (kurang dari sama dengan setahun) menurut waktu asal kini memiliki porsi sekitar 21,16%. Namun dilihat dari jangka waktu sisa pelunasan, telah mencapai 24,16%. Hampir seperempat dari ULN swasta mesti dilunasi kurang dari setahun ke depan, terhitung dari akhir Oktober 2020.

Porsi ini memang cenderung stabil selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, cenderung sedikit turun pada tahun 2018-2020. Namun, porsi lebih dari seperempat utang itu cukup memberatkan dalam kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Salah satunya berupa volatilitas kurs rupiah yang cukup tinggi, dengan kemungkinan pelemahan yang cukup besar. Sementara itu, sebagian cukup besar dari pihak swasta yang memiliki ULN tersebut memiliki pendapatan berupa rupiah.

Salah satu kondisi ULN swasta yang perlu diwaspadai risikonya oleh otoritas adalah ULN BUMN yang telah mencapai US$58,91 miliar. Pertumbuhannya terbilang sangat cepat selama 3 tahun terakhir, jauh melampaui laju ULN swasta yang nonBUMN.

Porsi ULN BUMN dalam keseluruhan ULN swasta cenderung meningkat. Dari hanya 6,51% pada akhir tahun 2007 menjadi 18,77% pada akhir 2014. Peningkatan porsi masih cenderung berlangsung pada tahun-tahun berikutnya, hingga mencapai 27,95% pada Oktober 2020.

Dari statistik ULN (SULNI) yang dipublikasi oleh Bank Indonesia tiap bulan, ULN BUMN dapat dikelompokkan menjadi tiga. Kelompok BUMN Bank mencatat ULN sebesar US$8,92 miliar. BUMN Lembaga Keuangan yang bukan bank sebesar US$3,97 miliar. BUMN yang bukan Lembaga keuangan sebesar US$46,02 miliar.

Utang Luar Negeri BUMN

Porsi kelompok BUMN yang bukan Lembaga keuangan telah mencapai 78,11% dari total ULN BUMN. Selama tiga tahun terakhir, pertumbuhannya memang lebih cepat sehingga porsinya pun meningkat. Termasuk dalam kelompok ini adalah yang bisnis utamanya di bidang infrastruktur dan bidang energi.

Peningkatan ULN BUMN tak dapat dilepaskan dari penugasannya untuk mendukung pembangunan sektor prioritas, seperti infrastruktur. Pemerintah dan pihak BUMN terkait sering menjelaskan bahwa kenaikan utangnya diikuti kenaikan aset, kinerja, dan nilai perusahaan. Namun, data-data secara umum kurang memperlihatkan peningkatan yang sebanding. Padahal, risikonya cenderung meningkat pada kondisi perekonomian yang memburuk seperti saat ini.

Masalah bisa saja timbul dari korporasi swasta dan BUMN secara individual ataupun suatu kelompok industri. Salah satu faktor krusialnya adalah jika mereka memiliki ULN dalam denominasi dolar Amerika, namun produksinya dijual dalam rupiah di pasar domestik. Jika terjadi kasus kegagalan membayar kewajiban ULN oleh satu atau beberapa BUMN maka dapat terpicu soalan ekonomi yang lebih kompleks.

Pihak BUMN yang memiliki ULN cukup banyak mesti ekstra hati-hati mengelola keuangannya pada tahun 2021. Pemerintah dan DPR harus lebih waspada dan mengetahui sejak dini jika terdapat gejala yang mengkhawatirkan.   

*Awalil Rizky, Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Pos terkait