Peningkatan ULN BUMN tak dapat dilepaskan dari penugasannya untuk mendukung pembangunan sektor prioritas, seperti infrastruktur. Pemerintah dan pihak BUMN terkait sering menjelaskan bahwa kenaikan utangnya diikuti kenaikan aset, kinerja, dan nilai perusahaan. Namun, data-data secara umum kurang memperlihatkan peningkatan yang sebanding. Padahal, risikonya cenderung meningkat pada kondisi perekonomian yang memburuk seperti saat ini.
Masalah bisa saja timbul dari korporasi swasta dan BUMN secara individual ataupun suatu kelompok industri. Salah satu faktor krusialnya adalah jika mereka memiliki ULN dalam denominasi dolar Amerika, namun produksinya dijual dalam rupiah di pasar domestik. Jika terjadi kasus kegagalan membayar kewajiban ULN oleh satu atau beberapa BUMN maka dapat terpicu soalan ekonomi yang lebih kompleks.
Pihak BUMN yang memiliki ULN cukup banyak mesti ekstra hati-hati mengelola keuangannya pada tahun 2021. Pemerintah dan DPR harus lebih waspada dan mengetahui sejak dini jika terdapat gejala yang mengkhawatirkan.
*Awalil Rizky, Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri
