Menurut Bahlil, BKPM juga harus berperan dalam transformasi ekonomi. Salah satu indikatornya adalah bagaimana bisa memberikan nilai tambah dengan instrument investasi.
“Setelah era kejayaan hasil hutan kayu, emas dan perikanan yang kini telah kalah kinerjanya dengan Vietnam dan Thailand, maka sekarang harus dapat mengoptimalkan sumber daya alam, seperti Nikel yang dimiliki Indonesia,” tuturnya.
Tiga Agenda
Ketua Umum IKA Universitas Brawijaya Ahmad Erani Yustika menuturkan peta ekonomi politik global dan Landskap investasi dalam beberapa puluh tahun terakhir dan strategi Indonesia ke depan. Pada beberapa kurun waktu terakhir telah terjadi pergeseran yang luar biasa.
Ahmad Erani mengatakan bagi Indonesia yang sebelum pandemi digolongkan negara berpendapatan menengah ke atas, sebetulnya punya komposisi sekitar 20 persen penduduk yang berpendapatan menengah tinggi (50-60 juta jiwa) yang punya kemampuan daya beli luar biasa besar.
“Kelompok ini yang mampu menggerakkan ekonomi, dan kelompok ini juga pendapatan per kapitanya sama dengan Malaysia. Jadi Indonesia memiliki ruang yang besar untuk memasuki pasar internasional. Jika konsistensi dijaga maka prediksi beberapa lembaga pemeringkat internasional ihwal Indonesia yang akan ada di 5 besar ekonomi dunia pada 2050 tidak mustahil terjadi,” tegas Ahmad Erani.
Menurut Ahmad Erani ada 3 agenda yang harus dilakukan terkait investasi dan perkembangan ekonomi domestik yakni Pertama, Demokratisasi ekonomi dalam kaitannya dengan pemerataan, utamanya multipolar. Pemerataan wilayah, pemerataan antar pelaku ekonomi di berbagai sektor, antar alat produksi dan seterusnya. Juga distribusi alat alat ekonomi kepada UMKM dan seterusnya. BKPM harus terus bisa mendampingi UMKM agar terus bisa tumbuh.
“Kedua, Literasi Teknologi dalam ekonomi yang merupakan intisoal. Ke depan, teknologi tidak akan mungkin bisa dijauhkan dari aktivitas ekonomi. Maka pemerataan akses teknologi dan digitaliasi menjadi hal pokok. Ketiga, Inklusivitas Investasi, yakni menyangkut penyerapan tenaga kerja lokal di daerah, investasi daerah, green investasi atau kesejahteraan lingkungan, yang menjadi bagian dari mandat inklusivitas investasi,” tutupnya.
