Pemimpin yang terpilih dari politik uang akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan. La Ode Basir
BARISAN.CO – Dua puluh empat tahun lebih sudah berlalu sejak tumbangnya Orde Baru, namun salah satu masalah terberat bagi bangsa Indonesia adalah money politic alias politik uang.
La Ode Basir, Presidium Nasional Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) beberapa waktu lalu mengatakan, agar masyarakat tidak memilih pemimpin seperti itu. Menurutnya, pemimpin yang terpilih dari politik uang akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan.
Dia menjelaskan, karena politik uang ini, katanya, teori mereka, hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh.
“Maka, pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan, dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Dia akan lebih senang memberikan sumbangan sumbangan terus sumbangan terus supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan,” ungkapnya kepada barisanco, Jum’at (30/12/2022).
Dengan begitu, La Ode berpendapat, sehingga ekonomi dan pendidikan di masyarakat tersebut menjadi tidak maju.
“Supaya apa? Lima tahun ke depan, pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. Mau begitu terus kita?” tegasnya.
Dilansir dari Vanguard, politik uang bukan hanya merusak tatanan masyarakat, juga demokrasi. Ini membuat munculnya kandidat yang tepat untuk mengisi sebuah posisi menjadi sangat sulit, merusak keputusan pemilu yang adil, dan menghancurkan perilaku profesional dan independen dari pejabat dan badan publik lainnya yang terlibat dalam pemilu.
Yang lebih mengkhawatirkan sebenarnya, kemungkinan besar uang hasil kejahatan dapat masuk melalui pencucian uang. Di samping itu, penggunaan uang merusak sangat meningkatkan kemungkinan kekerasan pemilu karena mentalitas ‘menang dengan segala cara’ di antara para kontestan, yang akan menghasilkan banyak uang dalam pemilu.
Jika uang dibiarkan bebas mengendalikan pemilu, maka tidak ada jaminan bahwa pemilu akan kredibel, transparan, dapat diterima, dan bebas dari dendam.
Sementara, Robert Reich, penulis, “THE SYSTEM: Who Rigged It, Who Fix It” menilai, menghilangkan politik uang merupakan hal terpenting yang perlu dilakukan untuk menyelamatkan demokrasi. Itu menjadi prasyarat dalam mencapai hal lain.
Seperti yang digambarkan di Amerika, Robert mengungkapkan, uang besar merusak politik di sana – menciptakan lingkatan setan yang menyalurkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan pada mereka yang berada di atas dan mengikis demokrasi.
“Dalam pemilihan paruh waktu 2018, donor kaya dan Super-PAC menggelontorkan jutaan dolar ke dalam kampanye anggota parlemen yang sama, yang memilih meloloskan pemotongan pajak 2017, yang memberi mereka rejeki nomplok begitu besar,” tulisnya. [rif]
Mega donor dan perusahaan menyalurkan sebagaian dari uangnya kembali ke sistem politik untuk mempertahankan antek-anteknya tetap berkuasa. Selanjutnya, politisi mengusulkan pemotongan pajak, subsidi, atau dana talangan agar mendapat lebih banyak bantuan.
“Kita harus mengakhiri lingkaran setan ini untuk merebut kembali demokrasi,” jelas Richard. [rif]
