Tingkat kepercayaan publik terhadap otoritas pajak mulai turun.
BARISAN.CO – Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy, anak dari mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo, berbuntut panjang. Selain urusan hukum, kini institusi tempat Rafael bekerja juga ikut terseret.
Publik geram setelah tahu Mario suka pamer harta di medsos. Publik juga mempertanyakan dari mana asal-muasal kekayaan Rafael yang mencapai Rp56 miliar. Kombinasi anak-bapak ini kemudian menggerus kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.
“Jangan-jangan, duit pajak yang kita bayar dipakai untuk memperkaya petugas pajak, bukan dipakai buat kepentingan negara,” tulis seorang warganet Twitter.
Di media sosial, mulai muncul meme bernada olok-olok terhadap otoritas pajak. Ada pula video aksi seorang pemuda yang menyebar poster bertuliskan “Stop Bayar Pajak” di depan kantor Dirjen Pajak.
Terkait itu, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menduga sedikit banyak kasus Mario-Rafael akan merambat pada tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak.
“Hak masyarakat untuk kecewa, saya sendiri kecewa,” kata dia kepada wartawan, Senin (27/2/2023).
Meski demikian, Fajry menuturkan bahwa publik harus tetap dewasa bersikap. Apalagi bagi wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan, membayar pajak adalah kewajiban.
“Bukan berarti dengan adanya kasus ini masyarakat jadi menolak bayar pajak. Ada denda dan sanksi jika kita menolak bayar pajak,” katanya.
Menurutnya, pajak tetap merupakan salah satu penggerak utama negara. Uang pajak yang masuk ke kas negara adalah uang yang kemudian dipakai menggaji ASN, guru, tentara, dan lain-lain.
Pajak juga adalah sumber subsidi yang diberikan kepada masyarakat kelas bawah. “Mulai dari berikan bantuan sosial, membangun sekolah, rumah sakit, dan hal vital lainnya,” kata Fajry.
Ia mengimbau agar masyarakat tak khawatir dengan uang pajaknya. Dalam pada itu, ia pun berharap agar gelombang penolakan terhadap bayar pajak ini tidak membesar.
“Kecewa boleh, kita sama-sama kecewa tapi harus dewasa. Biarkan proses pemeriksaan bekerja. Apalagi di bawah Sri Mulyani yang kita akui integritasnya. Kita percayakan tapi perlu terus kita pantau,” kata Fajry. [dmr]