BARISAN.CO – Calon Presiden Ganjar Pranowo menyatakan bahwa penegakan hukum pemerintahan Presiden Joko Widodo mendapatkan nilai 5.
Jawaban Capres Ganjar saat ditanyai sorang panelis pada gelar acara Sarasehan Nasional 2023 oleh Ikatan Alumni Universitas Negeri Makassar tentang penegakan hukum era Presiden Jokowi.
Publik mengarahkan persoalan penegakan hukum terhadap Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo sendiri yakni Mahfud MD, karena beliaulah yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam RI).
Bahwasanya Ganjar salah sasaran, seharusnya yang bertanggung jawab Mahfud MD yang saat ini menjadi Cawapresnya.
Meski jawaban Ganjar mendapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti saat berkunjunga ke Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahwasanya Jusuf Kalla juga sependapat dengan jawaban Ganjar soal nilai lima terkait penegakan hukum era pemerintahan Jokowi.
Bahkan Puan Maharani turut memberikan pembelaan terhadap Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa Ganjar Pranowo memiliki data soal penegakan hukum Pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Namun publik tetap mengarahkan kesalahan rendahnya nilai penegakan hukum era pemerintahan Jokowi kepada Mahfud MD.
Mahfud MD melalui akun Instagramnya memberikan klarifikasi atas penilaian dirinya terhadap penegakan hukum. Ia menuliskan ada upaya pembelokan persepsi ketika Mas Ganjar di Makassar mengatakan bahwa nilai penegakan hukum di Indonesia sekarang hanya 5 (skor 1 – 10). Lalu ada yang bilang bhw itu tanggungjawab Menko Polhukam.
“Padahal, Mas Ganjar bilang itu dalam konteks sekarang, yakni setelah tragedi vonis MK dan sanksi yg dijatuhkan MKMK. Ada pun sebelum itu, sampai September 2023, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang dirilis bulan September 2023, penegakan hukum reratanya bagus, mencapai 61,9 persen, angka terbaik yg diraih selama ini,” sambungnya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, bahkan yang sangat spaktakuler pembangunan bidang Politik dan Keamanan, justeru melebihi tingkat rerata kepuasan terhadap pemerintah (74,3 persen) yakni Polkam mencapai 79,3 persen. Itu Menko Polhukamnya adalah saya. Silakan lihat hasil survei Litbang Kompas yang dirilis September tahun ini.
“Jadi penilaian Mas Ganjar itu konteksnya jelas “sekarang ini”, pasca tragedi panas di MK sesuai pertanyaan panelis di sana. Itu sama dgn statement saya 2 minggu sebelum vonis MK. Ingat, MK itu lembaga yudikatif yang independen, bukan di bawah Pemerintah,” tutupnya.***
