Kredit UMKM menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, namun tantangan seperti kesenjangan akses, preferensi bank terhadap aset aman, dan hambatan budaya memerlukan solusi strategis untuk mendorong pertumbuhan inklusif
KREDIT untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Dalam konteks sistem keuangan nasional, UMKM dianggap sebagai motor penggerak utama yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan.
Namun, perkembangan penyaluran kredit UMKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang memerlukan perhatian lebih.
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) memiliki peran strategis dalam menyalurkan kredit kepada UMKM. Bank Umum beroperasi baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, dengan menyediakan berbagai jasa keuangan termasuk lalu lintas pembayaran.
Sebaliknya, BPR memiliki ruang lingkup layanan yang lebih terbatas, tetapi fokus pada pembiayaan sektor-sektor tertentu seperti UMKM.
Hingga Oktober 2024, terdapat 106 Bank Umum dan 1.369 BPR yang aktif beroperasi di Indonesia. Namun, jumlah kantor layanan dari kedua jenis bank ini mengalami penurunan, yaitu 23.919 unit untuk Bank Umum dan 5.960 unit untuk BPR.
Penurunan jumlah kantor layanan ini dapat menjadi indikator perubahan strategi perbankan, termasuk pengalihan fokus ke digitalisasi layanan.
Total aset perbankan per Oktober 2024 mencapai Rp12.373 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari Bank Umum sebesar Rp12.172 triliun, sedangkan BPR menyumbang Rp201 triliun. Meskipun total aset mengalami peningkatan, laju pertumbuhannya cenderung melambat.
Hal ini mencerminkan dinamika yang kompleks di sektor perbankan, termasuk tantangan dalam memperluas basis simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) dan penyaluran kredit.
Data menunjukkan bahwa posisi kredit Bank Umum kepada pihak ketiga mencapai Rp7.659 triliun per Oktober 2024, tumbuh sebesar 10,92% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan stabilitas dan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam tiga tahun terakhir.
Namun, rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) yang terus meningkat pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tekanan bagi bank untuk menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana dan penyaluran kredit.
Kredit UMKM dalam Perspektif Makro
Meskipun secara nominal kredit UMKM terus meningkat sejak 2021, porsinya terhadap total kredit perbankan justru mengalami penurunan. Pada tahun 2021, porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan sebesar 21,02%, namun angka ini menurun menjadi 19,40% pada tahun 2024.
Penurunan ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kredit UMKM lebih lambat dibandingkan dengan kredit korporasi.
Komposisi penyaluran dana Bank Umum juga menunjukkan perubahan signifikan, terutama sejak pandemi COVID-19. Porsi kredit untuk sektor riil menurun drastis dan belum sepenuhnya pulih hingga saat ini.
Sebaliknya, terdapat peningkatan alokasi dana dalam bentuk surat berharga, khususnya Surat Berharga Negara (SBN). Pergeseran ini mencerminkan preferensi bank terhadap aset yang dianggap lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi.
Dalam kategori UMKM, terdapat tiga kelompok utama: usaha mikro, kecil, dan menengah. Data menunjukkan bahwa kredit usaha mikro mengalami peningkatan signifikan, dari Rp247 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp670 triliun pada tahun 2024.
Sebaliknya, kredit usaha menengah justru menurun, dari Rp491 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp340 triliun pada tahun 2024. Kredit usaha kecil relatif stagnan sejak tahun 2022.
Jumlah rekening kredit UMKM juga menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2021, jumlah rekening kredit UMKM meningkat pesat, namun kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024.
Penurunan ini mencerminkan adanya pergeseran status kredit, di mana banyak pelaku usaha yang “turun kelas” dari kategori menengah ke kecil, atau dari kecil ke mikro. Pergeseran ini sering kali dilakukan untuk memenuhi syarat fasilitas tertentu yang lebih menguntungkan bagi kategori usaha mikro.
Salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mendukung pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, klaim keberhasilan program KUR tidak sepenuhnya didukung oleh data.
Meskipun nilai posisi kredit kelompok usaha mikro meningkat pesat sejak 2021, kelompok usaha kecil dan menengah justru menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas program KUR dalam mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh segmen UMKM.
Lebih lanjut, data menunjukkan bahwa jumlah penerima kredit UMKM lebih sedikit dibandingkan dengan penerima kredit korporasi. Hal ini menegaskan adanya tantangan dalam menjangkau pelaku UMKM yang lebih luas, terutama dalam kategori usaha kecil dan menengah.
Penurunan jumlah rekening kredit pada tahun 2023 dan 2024 juga menjadi indikasi perlunya strategi baru untuk memperluas akses kredit UMKM.
Analisis Perspektif Budaya dalam Kredit UMKM
Aspek budaya memiliki peran penting dalam dinamika kredit UMKM di Indonesia. Dalam banyak kasus, budaya lokal dapat memengaruhi cara pelaku UMKM mengelola keuangan dan mengakses kredit.
Sebagai contoh, budaya gotong royong dan kearifan lokal di beberapa daerah sering kali menjadi dasar bagi kelompok usaha untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pendanaan.
Namun, hambatan budaya juga muncul, seperti rendahnya literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM yang dipengaruhi oleh pola pikir tradisional.
Banyak pelaku UMKM yang masih enggan untuk mengakses kredit formal karena kekhawatiran terhadap risiko utang dan kepercayaan yang lebih besar pada sistem informal seperti pinjaman keluarga atau komunitas.
Di sisi lain, perbedaan budaya antar daerah juga memengaruhi pola penggunaan kredit. Misalnya, di daerah dengan budaya dagang yang kuat, pelaku UMKM cenderung lebih terbuka untuk mengambil risiko dalam memanfaatkan kredit sebagai modal usaha.
Sementara itu, di daerah dengan budaya agraris, penggunaan kredit sering kali lebih fokus pada kebutuhan musiman, seperti pembelian bibit atau peralatan pertanian.
Untuk meningkatkan akses, pendekatan berbasis budaya perlu diterapkan. Bank dan lembaga keuangan lainnya dapat mengadopsi strategi yang menghargai nilai-nilai lokal, seperti memberikan pelatihan literasi keuangan yang disesuaikan dengan konteks budaya setempat.
Selain itu, pengembangan produk kredit berbasis syariah juga dapat menjadi solusi untuk menjangkau pelaku UMKM yang memiliki preferensi budaya tertentu. []
