Ketegangan geopolitik di kawasan ini, terutama antara Iran dan negara-negara Barat, kerap mengancam kelancaran pelayaran dan mengakibatkan fluktuasi harga minyak dunia.
SERANGAN udara yang dilancarkan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir utama Iran yakni Fordow, Natanz, dan Isfahan telah memicu ketegangan luar biasa di kawasan Timur Tengah.
Operasi militer yang diklaim oleh Presiden Donald Trump sebagai “kesuksesan spektakuler” ini tak hanya menyulut amarah publik Iran, tetapi juga memantik krisis geopolitik yang kini merambat ke berbagai belahan dunia.
Tak lama berselang, Teheran memberi peringatan tegas bahwa segala opsi terbuka, termasuk langkah strategis yang paling ditakuti: penutupan Selat Hormuz.
Selat Hormuz adalah jalur pelayaran yang menjadi nadi perdagangan minyak dunia. Sekitar 20% dari total pasokan minyak global—sekitar 17 juta barel per hari melewati jalur sempit ini yang memisahkan Teluk Persia dari Laut Arab.
Jika Iran menutup selat ini, sebagaimana yang telah mereka lakukan sebagian dalam insiden-insiden sebelumnya, maka dampaknya akan sangat destruktif.
Iran memiliki kapasitas militer untuk melumpuhkan jalur ini melalui penyebaran ranjau laut, penggunaan kapal cepat, rudal anti-kapal, bahkan drone kamikaze. Bukan isapan jempol semata, kemampuan ini telah mereka perlihatkan dalam konflik-konflik terbatas dekade terakhir.
Dampak pertama dari penutupan Selat Hormuz tentu saja adalah kenaikan drastis harga minyak dunia. Sejumlah proyeksi internasional, termasuk dari Bloomberg dan International Energy Agency (IEA), memprediksi harga minyak bisa melonjak hingga USD 130 bahkan 150 per barel jika jalur ini terganggu lebih dari satu minggu.
Lonjakan harga ini akan menyulut inflasi global, memperberat beban fiskal negara berkembang, dan mengganggu stabilitas ekonomi makro secara umum. Indonesia, sebagai negara net importir minyak, jelas akan menjadi salah satu pihak yang terkena dampak secara langsung.
Bagi Indonesia, kenaikan harga minyak akan menekan anggaran negara melalui lonjakan subsidi energi, khususnya bahan bakar bersubsidi seperti Pertalite dan Solar.
Ketika harga minyak melonjak di pasar internasional, pemerintah harus mengalokasikan dana lebih besar untuk menjaga kestabilan harga domestik. Ini berpotensi memangkas anggaran sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
Selain itu, tekanan terhadap neraca perdagangan bisa meningkat karena nilai impor migas membengkak, sementara pendapatan ekspor belum tentu mengikuti.
Rupiah pun bisa tertekan, melemah terhadap dolar AS, yang pada akhirnya memperbesar beban pembayaran utang luar negeri dan meningkatkan harga barang impor.
Dalam situasi seperti ini, Indonesia tidak boleh diam. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, anggota aktif Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan pemimpin dalam kelompok negara berkembang D-8, Indonesia memiliki mandat moral dan legitimasi politik untuk tidak sekadar menjadi penonton.
