Diskusi akademik menyoroti arus modal, tata kelola, dan respons pemerintah pasca evaluasi lembaga global.
BARISAN.CO – Universitas Paramadina menggelar diskusi panel bertajuk “Prospek dan Arah Pasar Modal Indonesia Pasca MSCI dan Moody’s” secara daring Rabu (18/02/2026.
Forum ini membahas dampak evaluasi lembaga internasional terhadap pasar modal Indonesia serta langkah strategis pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan global.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengatakan pasar modal merupakan sektor yang paling sensitif terhadap dinamika ekonomi dan persepsi global.
Menurutnya, pasar modal berfungsi sebagai penghubung utama antara modal domestik dan pasar keuangan internasional.
“Pasar modal adalah koneksi modal keuangan terutama dengan pasar keuangan global. Dia seperti bendungan besar yang bisa mengairi banyak bisnis,” ujar Didik dalam diskusi tersebut.
Ia menyinggung evaluasi MSCI yang dinilai memberi sinyal terhadap kondisi pasar modal nasional. Menurutnya, gejolak di pasar modal kerap menjadi indikator awal adanya persoalan dalam tata kelola ekonomi dan pengelolaan fiskal.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memaparkan bahwa rilis MSCI muncul di tengah tekanan arus modal.
Ia menyebut portofolio investasi Indonesia tercatat negatif sekitar 14 miliar dolar AS sepanjang 2025 hingga kuartal III-2026. Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan meningkatnya arus keluar modal dan kehati-hatian investor asing.
“Keriuhan di pasar modal sebetulnya hanya puncak gunung es dari persoalan yang lebih besar di bawahnya. Ketika sektor pasar modal bermasalah, hampir bisa dipastikan sektor lain juga terdampak,” kata Wijayanto.
Ia juga menyoroti penurunan outlook oleh Moody’s pada 5 Februari lalu. Menurutnya, lembaga pemeringkat tersebut menyoroti aspek tata kelola, risiko fiskal, dan konsistensi kebijakan sebagai faktor utama dalam penilaian.
Di sisi lain, CEO Investortrust Primus Dorimulu menyampaikan pandangan berbeda. Ia menyebut sejumlah indikator makro menunjukkan stabilitas, termasuk pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen secara tahunan.
Primus juga menilai kebijakan injeksi likuiditas ke sektor perbankan yang dilakukan pemerintah sebagai respons atas kesenjangan pertumbuhan dana pihak ketiga dan kredit sebagai langkah stabilisasi yang tepat.
Sebagai respons atas evaluasi MSCI, pemerintah disebut menyiapkan sejumlah langkah reformasi, antara lain peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen dan transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO).
Selain itu, direncanakan penegakan hukum yang lebih tegas, reformasi struktural melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia, serta revisi aturan investasi untuk asuransi dan dana pensiun.
Pemerintah juga mendorong penguatan transparansi data oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), peningkatan tata kelola emiten, serta sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Self-Regulatory Organizations (SRO).
Diskusi yang dipandu M. Rosyid Jazuli itu menempatkan evaluasi MSCI dan Moody’s sebagai bagian dari dinamika global yang memengaruhi persepsi risiko terhadap Indonesia.
Para pembicara sepakat bahwa konsistensi kebijakan, perbaikan tata kelola, serta stabilitas fiskal dan moneter menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor dan daya saing pasar modal nasional. []
