BGN mendapat alokasi terbesar di RAPBN 2027, tetapi pola realisasi belanja menunjukkan Kemenhan masih berpeluang menjadi institusi dengan belanja terbesar.
BARISAN.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi kementerian/lembaga (K/L) dengan alokasi anggaran terbesar dalam RAPBN 2027, yakni Rp240 triliun. Namun, besarnya alokasi tersebut belum tentu menjadikan BGN sebagai institusi dengan realisasi belanja terbesar.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menilai posisi tersebut perlu dilihat dengan membandingkan alokasi anggaran dan realisasi belanja pemerintah.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, alokasi anggaran BGN tercatat Rp240 triliun. Angka itu turun dibandingkan alokasi BGN dalam APBN 2026 yang mencapai Rp268 triliun, tetapi tetap menempatkan BGN di posisi teratas dari sisi alokasi.
Menurut Awalil, pemberitaan mengenai besarnya alokasi anggaran K/L perlu dibedakan dengan realisasi belanja. Pasalnya, alokasi pada dasarnya merupakan batas atas belanja yang direncanakan, sementara realisasi dapat lebih rendah maupun, dalam kondisi tertentu, melampaui alokasi, Selasa (18/8/2026).
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi salah satu contoh institusi yang realisasi belanjanya melampaui alokasi.
Pada APBN 2024, Kemenhan memperoleh alokasi Rp139,27 triliun, tetapi realisasinya mencapai Rp190,46 triliun atau 136,76 persen dari alokasi.
Kondisi tersebut berlanjut pada 2025. Dengan alokasi Rp166,26 triliun, realisasi belanja Kemenhan mencapai Rp348,94 triliun atau 209,87 persen.
Sementara pada APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp187,1 triliun untuk Kemenhan. Dalam outlook pemerintah, realisasinya diperkirakan mencapai Rp285,31 triliun atau 152,49 persen dari alokasi.
Awalil menyebut realisasi 2026 masih berpotensi berubah karena angka tersebut merupakan outlook pemerintah. Ia juga menyoroti bahwa realisasi akhir dapat berbeda dari proyeksi, sebagaimana terjadi pada 2025.
Belanja Alutsista Jadi Faktor Utama
Menurut Awalil, lonjakan belanja Kemenhan terutama terlihat pada program modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), nonalutsista, dan sarana prasarana pertahanan.
Kemenhan memiliki tujuh program, dengan tiga program utama antara lain Program Dukungan Manajemen; Program Modernisasi Alutsista, Nonalutsista, dan Sarpras Pertahanan; serta Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit.
Pada realisasi APBN 2025 dan outlook APBN 2026, program modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana prasarana menjadi salah satu komponen yang mengalami peningkatan signifikan.
Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, peningkatan terutama terjadi pada belanja modal. Komponen tersebut berkaitan antara lain dengan pengadaan alutsista strategis.
Peningkatan realisasi belanja modal Kemenhan turut berkontribusi terhadap kenaikan realisasi belanja modal Pemerintah Pusat yang melampaui nilai yang ditetapkan dalam APBN.
Realisasi BGN Justru di Bawah Alokasi
Kondisi BGN berbeda dengan Kemenhan. Berdasarkan data yang dikutip Awalil, realisasi BGN pada 2025 masih berada di bawah alokasi.
Pada APBN 2025, BGN memperoleh alokasi Rp71 triliun, sementara realisasinya tercatat Rp51,59 triliun atau 72,66 persen.
Pada APBN 2026, alokasi BGN meningkat tajam menjadi Rp268 triliun. Namun, pemerintah memperkirakan realisasinya hanya mencapai Rp214 triliun atau sekitar 74,83 persen.
Perbedaan antara alokasi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa posisi K/L berdasarkan besaran anggaran yang dialokasikan tidak otomatis sama dengan posisi berdasarkan belanja yang benar-benar terealisasi.
Kemenhan Berpeluang Kembali Jadi yang Terbesar
Dengan pola tersebut, Awalil menilai Kemenhan berpotensi kembali menjadi institusi dengan realisasi belanja terbesar pada 2025 dan 2026.
Pada RAPBN 2027, Kemenhan memang berada di urutan kedua dari sisi alokasi setelah BGN. Namun, apabila pola realisasi belanja sebelumnya berlanjut, Kemenhan berpeluang kembali menempati posisi pertama ketika realisasi APBN 2027 telah tersedia.
Dengan demikian, besarnya alokasi BGN dalam RAPBN 2027 tidak serta-merta berarti BGN akan menjadi K/L dengan realisasi belanja terbesar. Perbandingan tersebut baru dapat dipastikan setelah realisasi APBN 2027 diketahui. []
