Aktivitas pariwisata dan transaksi digital yang meningkat dinilai belum mencerminkan kekuatan ekonomi riil, sebab mayoritas warga kelas bawah justru berjuang menghadapi kemerosotan upah riil serta ketergantungan pada utang.
BARISAN.CO – Pemerintah menilai daya beli masyarakat Indonesia tetap kuat meskipun sejumlah ekonom menyoroti tekanan ekonomi rumah tangga. Perbedaan penilaian ini memunculkan pertanyaan penting mengenai ketepatan pemerintah dalam membaca kondisi ekonomi masyarakat.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo, membantah anggapan bahwa daya beli masyarakat sedang melemah. Dalam konferensi pers di Badan Pusat Statistik (BPS), ia mengutip data konsumsi, pariwisata, dan transaksi digital sebagai indikator aktivitas ekonomi yang tetap kuat.
Namun, ekonom Awalil Rizky mempertanyakan kesimpulan tersebut melalui ulasannya dalam kanal Komentar Berita. Menurutnya, peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor tertentu belum tentu mencerminkan perbaikan daya beli mayoritas masyarakat.
Pertumbuhan Konsumsi Belum Tentu Menandakan Daya Beli Menguat
Pemerintah mengacu pada pertumbuhan konsumsi masyarakat yang mencapai sekitar lima persen untuk menunjukkan ketahanan ekonomi. Namun, angka agregat tersebut belum cukup untuk menjelaskan kondisi keuangan rumah tangga pada setiap kelompok pendapatan.
Pertumbuhan konsumsi menunjukkan peningkatan pengeluaran secara keseluruhan, sedangkan daya beli berkaitan dengan kemampuan masyarakat memperoleh barang dan jasa. Masyarakat bisa mempertahankan pengeluaran meskipun menghadapi kenaikan harga, penurunan pendapatan riil, atau berkurangnya tabungan.
Karena itu, pemerintah perlu melihat lebih jauh komposisi konsumsi dan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tanpa analisis tersebut, angka pertumbuhan konsumsi berisiko menutupi tekanan ekonomi yang dialami kelompok masyarakat tertentu.
Transaksi Digital Meningkat, Apakah Daya Beli Benar-Benar Bertambah?
Pemerintah juga menyoroti peningkatan transaksi digital sebagai bukti kuatnya aktivitas belanja masyarakat. Namun, Awalil mengingatkan bahwa perpindahan transaksi dari toko fisik ke platform digital tidak otomatis meningkatkan daya beli.
Masyarakat mungkin membeli barang yang sama melalui marketplace karena menawarkan harga lebih murah atau akses lebih mudah. Dalam kondisi tersebut, perubahan kanal belanja hanya menunjukkan pergeseran perilaku konsumsi, bukan peningkatan kemampuan membeli.
Pemerintah perlu membandingkan perkembangan transaksi digital dengan penjualan ritel konvensional dan pasar tradisional. Analisis tersebut dapat membantu membedakan pertumbuhan belanja yang nyata dari perpindahan transaksi antarkanal perdagangan.
Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan cara masyarakat membiayai konsumsinya selama periode tersebut. Jika rumah tangga mempertahankan pengeluaran dengan mengurangi tabungan atau menambah utang, peningkatan transaksi belum tentu mencerminkan kesejahteraan yang membaik.
Pariwisata dan Mobilitas Tidak Mewakili Seluruh Masyarakat
Pemerintah turut menggunakan peningkatan aktivitas pariwisata dan mobilitas sebagai indikator ketahanan konsumsi masyarakat. Awalil menilai pemerintah perlu memeriksa siapa yang melakukan perjalanan, bagaimana mereka membiayainya, dan seberapa luas peningkatan tersebut.
Kenaikan kunjungan wisata, misalnya, dapat berasal dari wisatawan asing atau kelompok domestik berpendapatan tinggi. Pemerintah tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mengalami peningkatan kemampuan belanja berdasarkan indikator tersebut.
Data transportasi juga memerlukan penjelasan lebih terperinci agar pemerintah tidak menarik kesimpulan secara tergesa-gesa. Peningkatan angkutan barang, misalnya, dapat mencerminkan aktivitas logistik atau perdagangan, bukan semata-mata kenaikan konsumsi rumah tangga.
Peningkatan penggunaan transportasi umum pun bisa mencerminkan perubahan pilihan masyarakat dalam bepergian. Namun, pemerintah perlu membedakan perubahan moda transportasi dari peningkatan frekuensi perjalanan dan kemampuan masyarakat membiayai mobilitas.
Gaya Hidup Berubah atau Ketimpangan Ekonomi Meningkat?
Pernyataan pemerintah mengenai pergeseran pola konsumsi akibat perubahan gaya hidup juga memerlukan pengujian lebih mendalam. Peningkatan belanja pada sektor tertentu tidak otomatis membuktikan bahwa masyarakat secara luas memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik.
Sebagian kelompok berpendapatan tinggi mungkin meningkatkan pengeluaran untuk perjalanan, hiburan, atau perawatan pribadi. Pada saat yang sama, kelompok berpendapatan rendah mungkin mengurangi belanja kebutuhan lain demi mempertahankan pengeluaran pokok.
Kondisi tersebut dapat mencerminkan ketimpangan konsumsi, bukan pergeseran pola belanja yang merata di seluruh masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memeriksa distribusi pengeluaran berdasarkan kelompok pendapatan sebelum menyimpulkan adanya perubahan gaya hidup nasional.
Data agregat sering menyembunyikan perbedaan kondisi ekonomi antarkelompok masyarakat. Pemerintah perlu menguraikan data menurut desil pendapatan, wilayah, jenis pekerjaan, dan kelompok pengeluaran agar analisisnya lebih akurat.
Upah Riil dan Tekanan Ekonomi Rumah Tangga
Persoalan daya beli juga berkaitan erat dengan perkembangan upah riil atau kemampuan upah membeli barang dan jasa. Ketika kenaikan upah nominal tertinggal dari kenaikan harga, pekerja kehilangan sebagian kemampuan belanjanya meskipun menerima gaji lebih besar.
Awalil menyoroti laporan Bank Dunia mengenai tekanan upah riil pekerja Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Temuan tersebut, jika merujuk pada periode dan kelompok pekerja yang sesuai, perlu pemerintah pertimbangkan saat menilai ketahanan konsumsi rumah tangga.
Pemerintah sebaiknya tidak hanya melihat pertumbuhan konsumsi, tetapi juga membandingkannya dengan perkembangan upah, harga kebutuhan pokok, dan pendapatan rumah tangga. Perbandingan tersebut membantu menjelaskan apakah masyarakat meningkatkan kesejahteraan atau sekadar mempertahankan konsumsi di tengah tekanan ekonomi.
Pinjaman dan Gadai Bisa Menopang Konsumsi Sementara
Awalil juga mengingatkan bahwa masyarakat mungkin mempertahankan konsumsi melalui pinjaman daring dan layanan gadai. Jika rumah tangga mengandalkan utang untuk memenuhi kebutuhan, ketahanan konsumsi belum tentu mencerminkan kekuatan ekonomi yang berkelanjutan.
Utang memang dapat membantu masyarakat menghadapi kebutuhan mendesak atau mengatur arus kas sementara. Namun, ketergantungan pada pinjaman untuk kebutuhan rutin dapat meningkatkan beban cicilan dan mempersempit ruang keuangan pada masa mendatang.
Karena itu, pemerintah perlu memeriksa pertumbuhan konsumsi bersama data utang rumah tangga, tabungan, dan kemampuan membayar kewajiban. Langkah tersebut membantu pemerintah menilai apakah masyarakat memiliki daya beli yang sehat atau sekadar mempertahankan pengeluaran dengan mengorbankan keamanan finansial.
Pemerintah Perlu Membaca Data secara Lebih Menyeluruh
Perdebatan mengenai daya beli seharusnya mendorong pemerintah memperkuat analisis, bukan sekadar mempertahankan optimisme berdasarkan indikator tertentu. Pemerintah perlu menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, upah riil, distribusi pendapatan, tabungan, utang, dan pola konsumsi masyarakat.
BPS juga perlu menyajikan data yang membantu publik membedakan perubahan perilaku belanja dari perubahan kemampuan ekonomi. Rincian menurut kelompok pendapatan dan jenis pengeluaran dapat memperjelas siapa yang menikmati pertumbuhan konsumsi dan siapa yang masih menghadapi tekanan.
Kritik terhadap pemerintah bukan berarti mengabaikan indikator ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan positif. Kritik tersebut justru mengingatkan bahwa angka makroekonomi perlu mencerminkan pengalaman nyata masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pada akhirnya, peningkatan transaksi digital, pariwisata, dan konsumsi agregat belum cukup membuktikan bahwa daya beli seluruh masyarakat menguat. Pemerintah perlu menguji setiap indikator secara menyeluruh agar kebijakan ekonomi benar-benar menjawab persoalan warga, bukan sekadar menghasilkan kesimpulan yang terdengar optimistis. []
