Pemerintah Kota Semarang membuka akses pembiayaan kredit bagi pelaku UMKM lokal dengan plafon Rp2 juta hingga Rp5 juta melalui program Waras Ekonomi yang didukung APBD serta pendampingan usaha menyeluruh.
BARISAN.CO, SEMARANG – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Semarang berpeluang mendapatkan fasilitas kredit dengan plafon Rp2 juta hingga Rp5 juta melalui program Waras Ekonomi.
Pemerintah Kota Semarang menyiapkan skema pembiayaan tersebut untuk membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal sekaligus meningkatkan kapasitas bisnisnya.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan, kemudahan akses permodalan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha kecil. Karena itu, pemerintah berupaya menghadirkan pembiayaan yang dapat dijangkau pelaku UMKM lokal.
Program tersebut disampaikan Agustina saat menerima kunjungan kerja Komisi VII DPR RI di kawasan Semarang Old Town UNESCO World Heritage Centre, Jumat (13/11/2026).
Melalui fasilitas ini, UMKM dapat mengajukan kredit mulai Rp2 juta hingga maksimal Rp5 juta. Penerima harus merupakan warga Kota Semarang dan memiliki usaha yang telah terdaftar dalam program Waras Ekonomi.
Pembiayaan bersumber dari APBD Kota Semarang melalui kerja sama dengan BPR BKK dan Bank Jateng.
Agustina menegaskan, penguatan UMKM tidak bisa hanya mengandalkan bantuan modal. Pelaku usaha juga membutuhkan dukungan menyeluruh, mulai dari pengurusan perizinan, sertifikasi produk, peningkatan kualitas, hingga perluasan jaringan pemasaran.
“Kami berusaha agar semuanya terfasilitasi, mulai dari NIB, halal, marketing, sampai IP. Jadi bukan hanya membantu modal, tetapi juga bagaimana mereka bisa berkembang,” katanya.
Untuk memastikan bantuan dan pendampingan tepat sasaran, Pemkot Semarang menargetkan sekitar 33.000 UMKM masuk dalam proses pendataan dan pemetaan melalui Waras Ekonomi.
Agustina menjelaskan, pelaku usaha akan dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan perkembangan bisnisnya. Kelompok pertama merupakan UMKM yang menjalankan produksi ketika ada kegiatan pameran atau pesanan tertentu.
Kelompok kedua adalah usaha yang berproduksi secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sementara kelompok ketiga merupakan pelaku usaha yang tengah mengembangkan kapasitas agar dapat meningkatkan skala bisnisnya.
Pengelompokan tersebut menjadi dasar untuk menentukan bentuk pendampingan dan kemitraan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing UMKM.
“Ketiga-tiganya ini memiliki ruang di Waras Ekonomi. Mereka diukur, kemudian dikerjasamakan dengan berbagai pihak, salah satunya dengan Kota Lama dan berbagai hotel,” jelas Agustina.
Pemkot Semarang juga ingin memanfaatkan perkembangan kawasan Kota Lama sebagai peluang memperluas pasar produk lokal. Meningkatnya aktivitas pariwisata di kawasan tersebut diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM setempat.
Agustina menekankan, produk lokal harus memiliki ruang untuk berkembang dan menjadi bagian dari identitas ekonomi Kota Semarang. Jangan sampai tingginya aktivitas wisata justru lebih banyak dimanfaatkan produk dari luar daerah maupun luar negeri.
“Niatan kita, UMKM ini menjadi tuan di Kota Semarang. Kita tidak ingin terjadi kerusakan seperti di kota-kota pariwisata dunia yang lain, ketika kita memberikan karpet kunci, giliran dibalik tulisannya Made in China. Kita tidak mau seperti ini,” ujarnya.
Selain menjajaki pemasaran melalui kawasan wisata, Pemkot Semarang memperluas peluang kerja sama dengan hotel dan pusat perbelanjaan. Langkah ini diharapkan membuka akses bagi produk UMKM agar dapat dipasarkan kepada konsumen yang lebih luas.
Pengembangan kualitas produk juga menjadi perhatian. Melalui kolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranas) dan berbagai pihak di sektor ekonomi kreatif, pelaku usaha didorong meningkatkan desain, kemasan, serta strategi pemasaran.
Di sisi lain, pemerintah juga memfasilitasi penguatan legalitas usaha melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, pemasaran digital, hingga perlindungan kekayaan intelektual atau intellectual property (IP).
Melalui Waras Ekonomi, Pemkot Semarang berharap UMKM tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga memiliki kemampuan produksi, kualitas produk, dan jaringan pemasaran yang lebih kuat sehingga mampu berkembang secara berkelanjutan. []
