Tulisan opini Andi W. Syahputra ini membedah secara hukum peluang dan celah upaya hukum lanjutan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pasca-putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikannya.
Oleh: Andi W Syahputra
(Government watch (GOWA))
SELASA pagi, 10 November 2026, kompleks Istana Kepresidenan baru saja terlihat bergeliat memulai aktivitas. Seperti tak biasanya. Pagi itu Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka menyambangi Presiden Prabowo Subianto untuk berdiskusi terkait kelanjutan masa depan jabatan Wakil Presiden yang diembannya.
Diskusi itu cukup lama hingga menghabiskan waktu 2,5 jam. Selepas pertemuan, kepada media Gibran Rakabuming Raka menyatakan akan melakukan perlawanan hukum terhadap putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan dirinya. Ia mengklaim upaya itu selepas memperoleh masukan dari Presiden Prabowo.
Tak lama selepas pernyataan Gibran tersebut, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,tegas menyatakan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan kasasi MA a quo sehingga Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dinilai sah digunakan sebagai dokumen kesetaraan pendidikan menengah.
Yusril berpendapat bahwa putusan kasasi MA telah bersifat final dan tak perlu mendapatkan pengujian dari upaya hukum apa pun karena alasan pertimbangan tidak tersedia lagi upaya hukum Peninjauan Kembali (PK).
Yusril beralasan karena dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), hak mengajukan PK berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi hanya diberikan kepada pihak Pengugat, bukan Pejabat Pemerintahan yang menjadi Tergugat.
Pernyataan tersebut memang memiliki dasar dalam konteks perkara yang telah diputus. Namun, terdapat persoalan hukum lain yang tak boleh disimpulkan ssecara sederhana bahwa semua jalur hukum bagi Gibran telah tertutup rapat.
Ada tiga persoalan hukum yang mesti dipisahkan secara tegas dan persoalkan sebelum menyakini kesimpulan Yusril tersebut benar.
Pertama, finalitas putusan kasasi. Kedua, siapa pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan PK. Dan, ketiga, apakah putusan kasasi tersebut menutup kemungkinan adanya upaya hukum luar biasa guna menguji persoalan hukum penyetaraan Pendidikan menengah Gibran.
Finalitas Putusan Kasasi
Pengertian ini mesti berangkat dari adanya pomahaman terbitnya Putusan Kasasi tak serupa dengan hilangnya semua hak hukum Gibran. Para ahli hukum sependapat terkait putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang telah mengabulkan Pemohon kasasi, Subhan Palal, dengan amar putusan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, serta menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.DI/KS/2019 tentang Penyetaraan Pendidikan Menengah Gibran tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Konsekuensinya, pemerintah wajib melaksanakan amar putusan MA.
Dalam konteks ini, Yusril benar ketika menyatakan bahwa pemerintah tidak dapat mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Akan tetapi, finalitas suatu putusan harus dipahami dalam batas objek sengketa dan para pihak yang terikat dalam perkara tersebut. Putusan kasasi yang telah inkracht memang tidak dapat begitu saja diperiksa ulang melalui banding atau kasasi kedua.
Namun, hal itu tidak serta-merta menghapus hak setiap orang yang berkepentingan dan beritikad baik untuk menempuh mekanisme hukum lain yang memang disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
Gibran selaku pihak yang berkepntingan yang beritikad baik dapat mengajukan kembali dari awal kepada Kementerian dengan dalil bahwa Kementerian tak berwenang untuk menerbitkan kembali Surat Keterangan perihal apa pun yang telah dibatalkan oleh Putusan MA.
Dengan demikian, perlu dibedakan antara tidak adanya upaya hukum biasa terhadap putusan kasasi serta tidak adanya kemungkinan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan akibat hukum putusan tersebut.
Gibran Tak Lagi Punya Hak
Dalam hukum acara TUN, mekanisme PK tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah, serta perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pihak yang memiliki hak mengajukan PK dalam sengketa TUN.
Dalam perkara a quo pihak Tergugat adalah pejabat administrasi pemerintahan yang menerbitkan surat keterangan penyetaraan, sedangkan Gibran bukan pihak tergugat dalam perkara tersebut. Persoalan ini memang penting untuk menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berperkara.
Oleh karenanya, apabila putusan MK yang dirujuk Yusril memang membatasi hak PK bagi pihak Pengugat, mesti dinilai secara tepat apakah pembatasan tersebut hanya berlaku terhadap pejabat pemerintahan sebagai Tergugat atau juga mencakup pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum secara angsung.
Di sinilah diperlukan kehati-hatian. Gibran bukan hanya sekadar pihak yang tidak berkaitan dengan perkara. Ia merupakan pihak yang secara langsung terdampak oleh pembatalan surat keterangan tersebut. Bahkan, dalam perkara PTUN lain mengenai objek yang sama, Gibran tercatat sebagai tergugat II intervensi.
Namun, harus diakui bahwa kepentingan langsung tidak otomatis memberikan hak mengajukan PK. Hak tersebut tetap harus memenuhi persyaratan kedudukan hukum dan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Dengan demikian, pernyataan bahwa Gibran tidak mempunyai hak PK harus didasarkan pada identitas para pihak, status intervensi, amar putusan, dan putusan MK yang relevan, bukan semata-mata karena ia bukan pejabat yang menerbitkan surat tersebut.
Namun mengacu pada Putusan MK Nomor 24/PUU-XXI)2024 menjadi hambatan bagi pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk dapat mengajukan PK dalam sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 1986 pada peinsipnya memberikan celah bagi Tergugat untuk mengajukan PK kepada pihak-pihak yang berpekara.
Kepentingan Gibran terhadap objek perkara selain sebagai upaya untuk memulihkan tuduhan sebagai pihak yang secara langsung melakukan tindak pidana terkait pemberian keterangan palsu juga untuk menyakinkan bisa tidaknya Pihak yang punya kepentingan langsung mampu melanjutkan proses hukum lanjutan. Finalitas Putusan MA tidak boleh dimaknai sebagai menutup rapat-rapat semua pintu pencari keadilan.
Ruang Langkah Hukum Baru
Apabila masyarakat kemudian memahami bahwa putusan kasasi MA telah menutup semua kemungkinan Gibran selaku Pihak Berkepentingan dalam perkara a quo untuk melakukan langkah hukum lanjutan. Maka dalam konteks negara hukum yang menjunjung prinsip equality before the law pengakhiran putusan pengadilan tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan hak konstitusional seseorang untuk memperoleh perlindungan hukum.
Mesti dibedakan antara menggugat kembali objek yang sama dengan mengajukan perkara baru yang memiliki objek, dasar hukum, dan kepentingan hukum berbeda.
Umpamanya, pembatalan surat keterangan penyetaraan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tidak otomatis menutup kemungkinan untuk menguji tindakan administratif lain yang secara hukum berdiri sendiri, sepanjang terdapat objek sengketa yang nyata, kepentingan hukum, kewenangan PTUN, serta tidak bertentangan dengan asas nebis in idem.
Pun, apabila ternyata Gibran memiliki dokumen pendidikan lain yang secara hukum dapat digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan pendidikan, persoalan tersebut harus diuji berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.
Meski, maksud gugatan yang disertai bukti baru (novum) terkait jenjang Pendidikan biukan dimaksudkan guna menghidupkan kembali surat keterangan yang sudah dibatalkan MA.
Artinya, yang sudah tertutup adalah ruang untuk mempertahankan keberlakuan surat keterangan yang telah dibatalkan melalui perkara yang sama, bukan otomatis seluruh ruang untuk membuktikan fakta atau hak hukum baru yang berbeda turut tak tersedia.
Penutup
Dalam perspektif negara hukum, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hak tersebut tidak berarti seseorang dapat mengabaikan putusan pengadilan yang telah final.
Akan tetapi, hak tersebut juga tidak boleh dihilangkan melalui penafsiran yang terlalu luas terhadap prinsip finalitas putusan. Gibran tetap harus tunduk pada putusan MA. Pemerintah juga wajib melaksanakan amar putusan tersebut.
Namun, apabila terdapat persoalan hukum baru yang memiliki objek dan dasar hukum berbeda, pintu pengadilan tidak dapat ditutup hanya dengan alasan bahwa perkara sebelumnya telah diputus. Di sinilah pentingnya membedakan antara kepastian hukum dan pembatasan hak memperoleh keadilan.
Sedangkan kepastian hukum dalam perkara ini bermakna ganda. Satu sisi melindungi finalitas putusan.Pada sisi lain, terciptanya akses terhadap keadilan guna memastikan bahwa finalitas tersebut tidak digunakan untuk menghalangi pemeriksaan atas persoalan hukum lain yang memang belum pernah diputus.
Pernyataan Yusril bahwa tidak ada lagi upaya hukum untuk mempertahankan Suket penyetaraan pendidikan mesti dapat dipahami apabila yang dimaksud adalah tidak tersedianya upaya hukum biasa untuk membatalkan dan atau mengubah putusan kasasi MA dalam perkara yang sama, serta terbatasnya hak PK menurut hukum acara TUN.
Namun, apabila pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa Gibran sama sekali tidak mempunyai hak melakukan tindakan hukum apa pun setelah putusan kasasi, kesimpulan itu terlalu luas dan perlu diuji kembali.
Finalitas putusan MA harus dihormati, tetapi finalitas bukanlah instrumen untuk menutup seluruh akses terhadap keadilan. Persoalan sesungguhnya bukan lagi bagaimana menghidupkan kembali surat keterangan yang telah dibatalkan, melainkan bagaimana memastikan seluruh konsekuensi hukum dan konstitusional dari putusan tersebut diselesaikan secara benar.
Dalam perpaektif negara hukum, tidak boleh ada keistimewaan bagi pejabat negara untuk menghindari putusan pengadilan. Namun, tidak boleh pula ada pembatasan hak hukum seseorang hanya karena ia menjadi pihak yang terdampak oleh suatu putusan.
Hukum harus berdiri di atas dua prinsip sekaligus: putusan pengadilan wajib dihormati, dan setiap warga negara tetap berhak memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang sah. Allahu’alam bi sawab. []
