Scroll untuk baca artikel
Analisis

Haqq al-Makhluqat dan Krisis Lingkungan Indonesia: Ketika Merusak Alam Berarti Mengabaikan Amanah Kehidupan

×

Haqq al-Makhluqat dan Krisis Lingkungan Indonesia: Ketika Merusak Alam Berarti Mengabaikan Amanah Kehidupan

Sebarkan artikel ini
haqq al makhluqat
Ilustrasi

Esai ini membedah krisis ekologi di Indonesia bukan sekadar sebagai bencana alam, melainkan runtuhnya amanah teologis manusia terhadap pemenuhan hak asasi seluruh makhluk hidup (Haqq al-Makhluqat).

BARISAN.CO – Krisis lingkungan di Indonesia tidak lagi terbatas pada persoalan penebangan hutan, pencemaran sungai, atau penumpukan sampah.

Dampaknya telah meluas ke keselamatan manusia, ketimpangan sosial, kesehatan masyarakat, dan keadilan antargenerasi. Hilangnya fungsi hutan meningkatkan risiko banjir dan longsor bagi masyarakat di sekitarnya.

Sementara itu, pencemaran udara membuat anak-anak, lansia, dan kelompok rentan menghadapi ancaman kesehatan akibat aktivitas ekonomi yang manfaatnya belum tentu mereka rasakan.

Dalam situasi ini, konsep Haqq al-Makhluqat menjadi relevan karena tanggung jawab manusia kepada Allah tidak dapat dipisahkan dari kewajibannya menjaga kehidupan seluruh makhluk.

Haqq al-Makhluqat dapat dipahami sebagai kerangka etika Islam yang menempatkan hak, keselamatan, kemaslahatan, dan keberlangsungan makhluk sebagai bagian dari tanggung jawab manusia.

Konsep ini bukan istilah yang berasal dari satu bab fikih klasik dengan definisi tunggal dan baku. Ia merupakan sintesis sejumlah pemikiran Islam, seperti huquq al-‘ibad (hak sesama manusia), amanah kekhalifahan, keadilan, kasih sayang, larangan berbuat kerusakan, dan prinsip kemaslahatan.

Oleh sebab itu, pembahasannya tidak cukup berhenti pada anjuran mencintai alam. Hal yang lebih mendasar ialah menilai apakah tindakan, kebijakan, dan kegiatan ekonomi manusia benar-benar menjaga kehidupan atau justru merusaknya.

Persoalan lingkungan di Indonesia menunjukkan bahwa kerusakan ekologis tidak bisa dijelaskan hanya melalui perilaku individu. Ada persoalan tata kelola sumber daya, pola produksi dan konsumsi, perizinan, pengawasan, serta distribusi keuntungan dan kerugian.

Dalam konteks ini, Haqq al-Makhluqat perlu ditempatkan sebagai kerangka etika sekaligus kritik terhadap sistem yang memungkinkan eksploitasi alam berlangsung tanpa pertanggungjawaban yang memadai.

Krisis Ekologi sebagai Krisis Amanah dan Keadilan

Tekanan terhadap lingkungan Indonesia terlihat dari perkembangan deforestasi. Auriga Nusantara mencatat bahwa deforestasi pada 2025 mencapai 433.751 hektare, meningkat 66 persen dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 261.575 hektare.

Penghitungan tersebut menggunakan pemodelan spasial citra Sentinel-2 beresolusi 10 meter, inspeksi visual, dan verifikasi lapangan. Peningkatan juga terlihat di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Forest Watch Indonesia (FWI), dalam lembar fakta yang diterbitkan pada Oktober 2026, menyebutkan bahwa luas hutan alam Indonesia yang tersisa pada 2025 sekitar 88,43 juta hektare atau 47 persen dari total daratan.

FWI juga mencatat kenaikan deforestasi sebesar 37 persen pada periode 2024–2025 dibandingkan periode sebelumnya. Dalam penghitungan regionalnya, Kalimantan menjadi wilayah dengan kehilangan hutan alam terbesar.

Angka dari Auriga dan FWI tidak dapat dibandingkan secara langsung karena perbedaan cakupan, periode, dan metode penghitungan. Meski demikian, keduanya memperlihatkan tekanan yang terus berlangsung terhadap hutan alam Indonesia.

Kerusakan hutan tidak hanya berkaitan dengan berkurangnya tutupan lahan. Hutan memiliki fungsi ekologis yang penting, mulai dari menyimpan air, menjaga struktur tanah, menyediakan habitat bagi keanekaragaman hayati, hingga mengatur iklim mikro.

Ketika fungsi tersebut terganggu, dampaknya dapat meluas ke wilayah lain. Berkurangnya daerah resapan membuat air lebih cepat mengalir menuju permukiman.

Sedangkan hilangnya vegetasi meningkatkan kerentanan tanah terhadap erosi. Masyarakat di wilayah hilir akhirnya ikut menanggung risiko dari kerusakan yang belum tentu mereka sebabkan.

Kondisi tersebut juga perlu dilihat dalam kaitannya dengan data kebencanaan. BNPB mencatat 2.390 kejadian bencana sepanjang 1 Januari hingga 18 November 2026.

Sebanyak 99,24 persen di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi, yang meliputi 644 kejadian banjir, 380 cuaca ekstrem, 116 tanah longsor, serta 14 gelombang pasang dan abrasi.

Data ini tidak membuktikan bahwa seluruh bencana tersebut disebabkan oleh deforestasi atau kerusakan lingkungan.

Cuaca, iklim, kondisi geologi, tata ruang, kepadatan penduduk, dan kualitas infrastruktur juga berpengaruh. Namun, kerusakan ekosistem dapat meningkatkan risiko dan memperbesar dampak bencana di wilayah tertentu.

Bencana kerap dipahami sebagai peristiwa alam yang datang secara tiba-tiba. Padahal, tingkat kerentanan masyarakat juga dibentuk oleh keputusan manusia.

Hujan merupakan fenomena alam, tetapi banjir yang merendam permukiman dapat berkaitan dengan berkurangnya daerah resapan, penyempitan sungai, buruknya drainase, perubahan fungsi lahan, dan pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung lingkungan.

Karena itu, pembahasan mengenai bencana perlu melampaui persoalan penanganan darurat. Perlu ada perhatian terhadap pihak-pihak yang membentuk risiko serta tanggung jawab mereka dalam menguranginya.

Dalam perspektif Haqq al-Makhluqat, persoalan ini berkaitan langsung dengan prinsip amanah. Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ

“Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi.” (QS. Al-An’am: 165).

Kedudukan manusia sebagai khalifah tidak berarti bahwa bumi merupakan milik mutlak yang dapat dimanfaatkan tanpa batas. Kekhalifahan mengandung tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil.

Manusia memang memiliki kemampuan untuk mengambil manfaat dari alam, membangun peradaban, dan mengembangkan kehidupan. Namun, pemanfaatan tersebut tidak boleh menghilangkan hak makhluk lain untuk hidup.

Prinsip amanah menjadi penting ketika pembangunan ekonomi menghasilkan keuntungan bagi kelompok tertentu, sementara dampak ekologisnya ditanggung masyarakat luas.

Pemilik modal atau pihak yang memperoleh keuntungan tidak selalu menjadi pihak yang menghadapi pencemaran air, kehilangan lahan produktif, gangguan kesehatan, dan peningkatan risiko bencana.

Ketimpangan semacam ini bukan hanya persoalan distribusi ekonomi, tetapi juga menyangkut keadilan. Pihak yang menikmati manfaat suatu kegiatan seharusnya tidak melepaskan tanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Al-Qur’an memberikan peringatan:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (Allah) memperbaikinya.” (QS. Al-A’raf: 56).

Larangan fasad fi al-ard dapat dipahami dalam cakupan yang luas, termasuk tindakan yang merusak keseimbangan alam, mencemari sumber air, membakar hutan, mengeksploitasi tanah secara berlebihan, dan menghancurkan habitat.

Penilaian terhadap suatu kegiatan sebagai bentuk kerusakan tentu membutuhkan bukti dan pertimbangan yang cermat. Namun, prinsip etikanya jelas: keuntungan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenaran bagi tindakan yang menimbulkan kerusakan luas.

Persoalan serupa terlihat dalam pengelolaan sampah. Kementerian Lingkungan Hidup mencatat timbulan sampah Indonesia pada 2025 mencapai 20,25 juta ton berdasarkan data dari 206 kabupaten/kota.

Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi jumlah daerah yang melaporkan data juga menurun dari 331 kabupaten/kota pada 2024.

Dengan demikian, penurunan tersebut belum dapat langsung dianggap sebagai bukti keberhasilan nasional dalam mengurangi sampah. Pada 2025, sisa makanan menjadi komponen terbesar dengan persentase 40,79 persen, disusul sampah plastik sebesar 19,95 persen.

WRI Indonesia pada Agustus 2026 menyebutkan bahwa sekitar 96 persen dari 511 tempat pemrosesan akhir atau landfill di Indonesia masih menggunakan sistem open dumping.

Sampah organik menjadi bagian terbesar dari timbulan sampah dan dapat menghasilkan metana ketika mengalami pembusukan dalam kondisi tertentu.

Sebagai gas rumah kaca yang kuat, metana membuat persoalan sampah berkaitan langsung dengan perubahan iklim. Artinya, pengelolaan sampah tidak cukup dipandang sebagai urusan kebersihan dan estetika perkotaan.

Gambaran tersebut diperkuat oleh laporan kinerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang diberitakan Katadata pada 19 November 2026.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Indonesia pada 2025 tercatat hanya 18,8 poin dari target 58 poin. Dari 511 kabupaten/kota, sebanyak 110 daerah belum dapat dinilai karena data pengelolaannya belum lengkap atau belum tervalidasi.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan sampah tidak semata-mata disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat. Keterbatasan infrastruktur, pembiayaan, kapasitas pemerintah daerah, sistem pemilahan dan pengolahan, serta pelaksanaan kebijakan juga menjadi bagian dari masalah.

Dalam kerangka Haqq al-Makhluqat, sampah berkaitan dengan perlindungan hak manusia sekaligus keberlangsungan makhluk lain. Masyarakat membutuhkan lingkungan yang sehat, air yang layak, dan ruang hidup yang aman.

Hewan serta tumbuhan juga membutuhkan habitat yang tidak tercemar limbah berbahaya. Oleh karena itu, membuang sampah sembarangan tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran ketertiban. Tindakan tersebut dapat memindahkan risiko kesehatan dan kerusakan lingkungan kepada pihak lain.

Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi orang lain.”

Hadis tersebut dikenal dalam tradisi fikih sebagai salah satu dasar kaidah penghilangan kemudaratan.

Jika diterapkan pada persoalan lingkungan, prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan individu maupun lembaga memiliki batas ketika tindakan yang dilakukan membahayakan kehidupan pihak lain.

Pembuangan limbah beracun ke sungai, pembakaran lahan, dan kegiatan yang merusak sumber air masyarakat perlu dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan, bukan hanya berdasarkan izin administratif atau keuntungan ekonominya.

Udara bersih juga merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) pada November 2026 memperkirakan bahwa polusi udara berkaitan dengan sekitar 5.310 kematian di Indonesia pada September 2026.

Sekitar 3.560 di antaranya dikaitkan dengan asap kebakaran hutan dan lahan, sedangkan 1.750 lainnya berkaitan dengan polusi non-kebakaran dari sumber perkotaan dan industri.

CREA juga memperkirakan rata-rata konsentrasi PM2.5 berbobot populasi nasional mencapai 36 mikrogram per meter kubik pada September, atau lebih dari tujuh kali pedoman tahunan WHO sebesar 5 mikrogram per meter kubik.

Angka kematian tersebut merupakan hasil estimasi pemodelan dampak paparan, bukan penghitungan langsung berdasarkan sertifikat kematian. Karena itu, data tersebut lebih tepat dibaca sebagai gambaran perkiraan risiko kesehatan pada tingkat populasi.

Polusi udara memperlihatkan bahwa krisis lingkungan berhubungan langsung dengan kondisi tubuh manusia. Dampaknya dirasakan melalui udara yang dihirup, air yang digunakan, makanan yang dikonsumsi, dan lingkungan tempat anak-anak tumbuh.

Ketika kualitas udara menurun akibat kebakaran lahan maupun aktivitas industri, kelompok rentan sering kali memiliki pilihan paling terbatas untuk menghindari paparan.

Dalam perspektif Haqq al-Makhluqat, pencemaran udara merupakan persoalan kemaslahatan karena mengancam kesehatan dan keselamatan manusia.

Al-Qur’an mengingatkan:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia.” (QS. Ar-Rum: 41).

Ayat ini menunjukkan hubungan antara tindakan manusia dan kerusakan kehidupan. Namun, penggunaannya dalam pembahasan lingkungan perlu dilakukan secara hati-hati.

Tidak tepat jika setiap banjir, kekeringan, atau bencana langsung dinyatakan sebagai hukuman atas dosa masyarakat yang mengalaminya.

Ayat tersebut lebih tepat dijadikan landasan untuk mengevaluasi perilaku dan sistem yang menghasilkan kerusakan, sekaligus mendorong perbaikan hubungan manusia dengan alam.

Pembahasan Haqq al-Makhluqat juga perlu membedakan pengertian haqq, maslahah, hurmah, dan amanah. Haqq berkaitan dengan hak atau klaim yang patut dilindungi.

Maslahah mengacu pada kemanfaatan dan kesejahteraan. Hurmah berkaitan dengan kehormatan atau status yang harus dihormati, sedangkan amanah menunjuk pada tanggung jawab yang dibebankan kepada manusia.

Keempat istilah tersebut saling berkaitan, tetapi memiliki makna yang berbeda. Hewan, tumbuhan, sungai, dan hutan tidak harus diberi kedudukan sebagai subjek hukum yang sama dengan manusia agar manusia tetap memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindunginya.

Landasan perlindungan terhadap hewan dapat ditemukan dalam hadis tentang seorang perempuan yang mendapat azab karena mengurung kucing hingga mati, serta kisah seseorang yang memperoleh ampunan karena memberi minum anjing yang kehausan.

Nabi Muhammad saw. bersabda:

فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

“Pada setiap makhluk hidup yang memiliki hati basah terdapat pahala.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Pesan hadis tersebut menunjukkan bahwa kehidupan makhluk lain memiliki nilai yang patut dihormati. Perlindungan terhadap hewan tidak terbatas pada larangan menyiksa binatang peliharaan.

Izzuddin ibn Abd al-Salam, misalnya, membahas sejumlah kewajiban manusia terhadap hewan, seperti menyediakan makanan dan minuman, tidak memberikan beban di luar kemampuannya, serta menghindarkannya dari perlakuan yang menyakitkan.

Pemikiran ini memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap makhluk hidup telah memiliki landasan dalam tradisi keilmuan Islam.

Pemikiran Al-Ghazali mengenai maqashid al-syari’ah juga dapat digunakan untuk memahami persoalan lingkungan. Perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan tujuan pokok syariat.

Kerusakan sumber air dapat mengancam keselamatan jiwa, pencemaran udara membahayakan kesehatan dan kemampuan berpikir, sedangkan kerusakan lahan dapat mengganggu penghidupan keluarga. Kehancuran ekosistem juga berpotensi mengurangi sumber daya yang dibutuhkan generasi berikutnya.

Sejumlah pemikir Muslim kontemporer mengembangkan pembahasan hifz al-bi’ah atau perlindungan lingkungan sebagai perluasan penting dalam kajian maqashid.

Mohammad Hashim Kamali, misalnya, menghubungkan perlindungan lingkungan dengan tauhid, kekhalifahan, amanah, keseimbangan (mizan), dan larangan berbuat kerusakan.

Pendekatan ini memperlihatkan bahwa persoalan ekologis dapat dibahas melalui tujuan-tujuan syariat, bukan ditempatkan sebagai isu yang terpisah dari ajaran Islam.

Berdasarkan landasan tersebut, Haqq al-Makhluqat dapat dikembangkan melalui enam prinsip.

Pertama, tauhid, yaitu kesadaran bahwa alam merupakan ciptaan Allah dan bukan sekadar benda yang bebas dieksploitasi.

Kedua, khilafah dan amanah, yang menempatkan manusia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan bumi.

Ketiga, keadilan (al-‘adl), yang menuntut pembagian manfaat dan beban pembangunan secara proporsional.

Keempat, rahmah dan ihsan, yaitu memperlakukan makhluk dengan kasih sayang dan kepatutan.

Kelima, kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (daf’u al-mafasid), yang mengharuskan setiap tindakan mempertimbangkan dampaknya.

Keenam, keseimbangan (mizan) dan keberlanjutan, yakni pemanfaatan sumber daya harus tetap memperhatikan kemampuan alam dalam menopang kehidupan.

Keenam prinsip tersebut perlu diwujudkan melalui tanggung jawab yang jelas. Negara berkewajiban memastikan kebijakan tata ruang, perizinan, pengawasan, dan penegakan hukum melindungi ekosistem serta masyarakat.

Pelaku usaha harus mencegah pencemaran, memulihkan kerusakan yang ditimbulkan, dan tidak menjadikan kepatuhan administratif sebagai alasan untuk mengabaikan dampak kegiatan mereka.

Pemerintah daerah perlu menyediakan sistem pengelolaan sampah dan air yang memadai. Sementara itu, masyarakat dapat berperan melalui pengurangan sampah, perlindungan sumber air, pemeliharaan ruang hijau, dan pengawasan terhadap kebijakan publik.

Meski demikian, tanggung jawab masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk memindahkan seluruh beban krisis lingkungan kepada individu sebagai konsumen.

Perilaku sehari-hari memang berpengaruh, tetapi pencemaran dalam skala besar juga membutuhkan pengawasan terhadap kegiatan industri, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan yang memungkinkan kerusakan berlangsung.

Tanpa pertanggungjawaban dari pihak-pihak tersebut, ajakan untuk menjaga lingkungan berisiko hanya menjadi tuntutan moral kepada masyarakat kecil.

Kritik terhadap pembangunan juga perlu ditempatkan secara proporsional. Islam tidak melarang pemanfaatan sumber daya alam, pertanian, pembangunan infrastruktur, ataupun kegiatan industri.

Semua itu merupakan bagian dari kebutuhan manusia dalam membangun kehidupan. Persoalannya terletak pada cara pemanfaatan tersebut dilakukan.

Kegiatan ekonomi tidak dapat dibenarkan apabila melampaui batas, membahayakan pihak lain, merampas hak masyarakat, atau merusak kemampuan alam untuk memulihkan diri.

Dengan demikian, Haqq al-Makhluqat bukanlah penolakan terhadap pembangunan, melainkan tuntutan agar pembangunan dijalankan dengan tanggung jawab ekologis dan sosial.

Salah satu tantangan dalam penerapan etika lingkungan Islam ialah menghindari penggunaan agama sebatas slogan. Menanam pohon, membersihkan sungai, dan mengurangi plastik merupakan tindakan yang bermanfaat.

Namun, kegiatan tersebut tidak akan cukup apabila tata kelola hutan tetap lemah, perizinan yang merusak ekosistem tidak dievaluasi, sistem pengelolaan sampah tidak diperbaiki, dan pencemar tidak diminta bertanggung jawab.

Kesalehan ekologis perlu diwujudkan dalam perubahan perilaku sekaligus pembenahan kelembagaan. Masjid, pesantren, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah dapat mengambil peran dengan menjadikan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pendidikan akhlak dan praktik sosial.

Keberhasilan Haqq al-Makhluqat tidak cukup diukur dari seberapa sering konsep tersebut dibicarakan. Ukurannya terletak pada perubahan keputusan dan tindakan manusia.

Perlindungan hutan, pengelolaan sungai, perlakuan terhadap hewan, serta pertimbangan keselamatan masyarakat dalam pembangunan merupakan beberapa hal yang dapat digunakan untuk menilai penerapannya.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena menunjukkan apakah nilai amanah benar-benar menjadi dasar pengambilan keputusan atau hanya berhenti sebagai wacana keagamaan.

Alam bukan sekadar ruang tempat manusia menjalankan ibadah. Keberadaannya memungkinkan manusia bernapas, memperoleh makanan dan air, bekerja, membangun keluarga, serta menjalankan kehidupan beragama.

Karena itu, kerusakan alam tidak hanya menunjukkan kegagalan tata kelola atau kesalahan dalam pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kelalaian manusia dalam menjalankan amanah sebagai khalifah.

Haqq al-Makhluqat menegaskan bahwa penghambaan kepada Allah harus tercermin dalam cara manusia memperlakukan seluruh ciptaan-Nya.

Kesalehan tidak cukup diwujudkan melalui hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga perlu terlihat dalam keadilan terhadap sesama manusia dan tanggung jawab menjaga keberlangsungan kehidupan. []

Lukni Maulana,
Pengkaji Sosial Humaniora & Media Digital di Suluh Nusantara dan Pimred Barisan.co