Ekonomi

Ada 5 Tantangan Ekonomi yang Mesti Dijawab Pemerintah

Avatar
×

Ada 5 Tantangan Ekonomi yang Mesti Dijawab Pemerintah

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi: ANTARA FOTO/Aprilio Akbar.

BARISAN.COEkonom Narasi Institute Fadhil Hasan mengatakan pada triwulan I-2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih negatif di kisaran 1,5 persen sampai negatif 0,5 persen.

Menurutnya, salah satu indikator penting yang perlu ditelaah secara cermat ialah pertumbuhan kredit.

“Negatifnya pertumbuhan kredit sampai bulan Maret 2021 menjadi sinyal ekonomi kuartal I dunia usaha masih lemah,” Ujar Fadhil Hasan dalam webinar Narasi Institute, Jumat (30/4/2021).

Diketahui, pertumbuhan kredit pada Januari 2021 masih sebesar -2,1 persen. Kredit bulan Februari negatif sebesar -2.3 persen. Dan kredit bulan Maret -3,7 persen secara tahunan (YoY).

“Penyebab masih negatifnya pertumbuhan kredit adalah masih besarnya credit risk di berbagai sektor walau kredit investasi di beberapa sektor usaha sudah mulai menunjukkan pemulihan pada awal tahun ini, kendati mayoritas masih tetap mencatatkan koreksi secara tahunan.” Ujar Fadhil Hasan.

Fadhil Hasan menilai, selama optimisme pelaku usaha untuk mulai ekspansi masih rendah, kinerja kredit investasi pun kemungkinan akan tetap terbatas. Untuk itulah ia berpendapat agar pemerintah mampu memastikan program seperti PEN berjalan efektif dan efisien.

Selain itu, Fadhil juga menyarankan agar pemerintah dapat menjawab tantangan ekonomi tahun 2021. Di antaranya adalah sisi permintaan dunia usaha yang masih lesu.

“Permintaan belum tumbuh kuat meski sudah ada intervensi. Namun berita baiknya, perkembangan indikator ekonomi secara bulanan mengalami perbaikan terutama dari sisi ekspor akibat peningkatan harga produksi ekspor andalan Indonesia dan produksi ditunjukkan oleh PMI yang meningkat,” demikian Fadhil Hasan.

Tantangan kedua adalah sisi kecepatan waktu pemulihan dibandingkan negara lain. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi di China melesat tumbuh 18,3 persen. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat Q1-2021 tumbuh 6,4 persen (yoy).

China dan AS mengalami pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Dari sisi ekspor, ini kabar baik bagi Indonesia sebab kedua negara tersebut merupakan negara mitra dagang utama. Namun, di sisi lain, ada potensi Bank Sentral AS dan China akan lebih cepat meningkatkan suku bunganya sehingga Rupiah Indonesia terdampak buruk pada sisi nilai tukar. 

“Kondisi pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih lambat dari ekonomi negara maju akan menyebabkan risiko nilai tukar yang serius seperti kondisi taper tantrum 2013-2015 di mana nilai tukar rupiah melemah 25%.” Jelas Fadhil.

Tantangan ketiga ada pada pengelolaan utang. Kementerian Keuangan merilis jumlah utang pemerintah Indonesia mencapai Rp6.445,07 triliun per Maret 2021 atau setara 41,64 persen dari PDB.

Jumlah itu meningkat Rp84,05 triliun atau 1,32 persen dari Rp6.361,02 persen pada Februari 2021. Dari sisi persentase, rasio utang tersebut telah melewati batas yang selama ini berusaha dijaga pemerintah, yaitu 30 persen dari PDB, namun belum melewati batas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu 60 persen dari PDB.

Makin banyaknya utang dengan sendirinya sangat berisiko bagi kesehatan keuangan negara. Selain itu, semakin susah juga untuk mencari pihak yang mau memberikan pinjaman baru kepada Indonesia. Oleh sebab itu Fadhil menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan untuk menjadwalkan ulang berbagai proyek infrastruktur yang kurang memiliki dampak jangka pendek-menengah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *