Target pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% pada 2029 digadang-gadang sebagai lompatan besar, tetapi benarkah skenario ini realistis atau sekadar angan-angan?
BARISAN.CO – Skenario pertumbuhan ekonomi menuju 8% yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dinilai hanya bersifat harapan tanpa strategi yang jelas.
Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, menilai bahwa target pertumbuhan tersebut lebih bersandar pada keinginan daripada rencana kebijakan yang konkret.
Dalam lampiran I Peraturan Presiden No. 12/2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada 2025, 6,3% pada 2026, 7,5% pada 2027, 7,7% pada 2028, dan akhirnya mencapai 8% pada 2029. Namun, menurut Awalil Rizky, dokumen RPJMN tidak menyertakan langkah-langkah strategis yang memadai untuk mendukung pencapaian target tersebut.
“Sebagian besar dokumen RPJMN berisi pernyataan keinginan dan harapan. Kurang terlihat keterkaitan antara langkah-langkah kebijakan dengan upaya pencapaian target pertumbuhan,” ujar Awalil, Minggu (09/03/2025)
Awalil menyoroti beberapa sektor utama yang menjadi penopang ekonomi nasional. Dalam RPJMN, sektor pertanian ditargetkan tumbuh dari 2,20% pada 2025 menjadi 3,46% pada 2029.
Namun, berdasarkan data historis, pertumbuhan sektor ini pada periode 2011-2024 rata-rata hanya mencapai 3,10%, dan dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) justru merosot menjadi 1,41%.
Dengan demikian, target yang ditetapkan pemerintah dinilai cukup tinggi tanpa dukungan strategi yang memadai.
Selain itu, sektor industri pengolahan juga menjadi sorotan. RPJMN menargetkan pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,50% pada 2025 hingga 8,14% pada 2029.
Sementara itu, data menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata sektor ini pada periode 2011-2024 hanya 4,02%, dan dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) berada di angka 4,65%.
Menurut Awalil, untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan reindustrialisasi besar-besaran yang selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak berhasil diwujudkan.
“Jika strategi dan kebijakan yang ditempuh hanya sebatas melanjutkan yang sudah ada, maka kemungkinan besar target ini juga tidak akan tercapai,” kata Awalil.
Sektor pertambangan dan penggalian juga memiliki target yang tinggi, yaitu dari 5,52% pada 2025 menjadi 7,51% pada 2029.
Padahal, realisasi pertumbuhan sektor ini dalam periode 2011-2024 hanya 2,09%, meskipun pada tiga tahun terakhir (2022-2024) meningkat menjadi 5,14%. Menurut Awalil, target ini sangat bergantung pada dinamika pasar global, yang sulit diprediksi.
“Bagaimana mungkin mengklaim transformasi ekonomi jika yang diandalkan masih sektor primer?” tegasnya.
Sementara itu, sektor konstruksi ditargetkan tumbuh dari 7,65% pada 2025 menjadi 9,64% pada 2029.
Target ini dinilai terlalu tinggi karena mensyaratkan intensitas pembangunan infrastruktur yang jauh lebih besar dibanding era pemerintahan Jokowi.
Padahal, dalam periode 2011-2024, rata-rata pertumbuhan sektor ini hanya 5,17%, dan dalam tiga tahun terakhir turun menjadi 4,65%.
Pada sektor perdagangan, RPJMN menargetkan pertumbuhan dari 4,96% pada 2025 menjadi 7,00% pada 2029.
Namun, sektor ini lebih merupakan konsekuensi dari pertumbuhan sektor lain, bukan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.
Jika sektor-sektor utama seperti pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan pertambangan tidak mencapai target, maka pertumbuhan sektor perdagangan juga berisiko tidak tercapai.
Dari sisi pengeluaran, RPJMN juga menetapkan target yang dinilai lebih sebagai harapan daripada strategi konkret. Misalnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dipatok sebesar 5,14% pada 2025 hingga mencapai 7,27% pada 2029.
Namun, dalam periode pemerintahan Jokowi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi hanya mencapai 5,05% pada 2018, dengan rata-rata 4,30% pada 2011-2024. Dalam tiga tahun terakhir, angka ini hanya mencapai 4,90%.
“Apalagi dengan kondisi daya beli masyarakat yang terus menurun, target ini tampak sulit dicapai,” ujar Awalil.
Sementara itu, konsumsi pemerintah juga ditargetkan tumbuh cukup tinggi, dari 6,66% pada 2025 hingga 8,49% pada 2029. Padahal, pertumbuhan rata-rata konsumsi pemerintah pada 2011-2024 hanya 3,21%, dan dalam tiga tahun terakhir hanya 1,74%.
“Pada 2024, pertumbuhan konsumsi pemerintah memang naik hingga 6,61%, tapi itu karena efek dari Pemilu. Ke depan, dengan rencana efisiensi anggaran yang ketat, target pertumbuhan ini akan sulit tercapai,” jelas Awalil.
Lebih lanjut, target investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dalam RPJMN juga dinilai terlalu ambisius.
Pemerintah menargetkan investasi tumbuh 5,61% pada 2025 hingga mencapai 9,65% pada 2029. Padahal, selama periode 2020-2024, pertumbuhan investasi selalu di bawah 5%, dan dalam era Jokowi hanya pada 2017-2018 yang berhasil melampaui 6%.
“Secara rata-rata, pertumbuhan investasi selama 2011-2024 hanya 4,66%. Tanpa perubahan kebijakan yang drastis, target yang ditetapkan ini tampak tidak realistis,” kata Awalil.
Secara keseluruhan, Awalil menilai bahwa dokumen RPJMN 2025-2029 tidak menyajikan skenario yang jelas dan meyakinkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.
Narasi dalam dokumen tersebut dinilai normatif dan lebih banyak diisi dengan harapan tanpa dukungan strategi konkret yang dapat memastikan pencapaian target.
“Harapan tumbuh 8% dalam RPJMN ini didukung oleh harapan atas rincian penunjangnya. Jika tidak ada strategi yang lebih konkret, target ini hanya akan menjadi angka di atas kertas,” pungkasnya. []
