Dwikorita mencontohkan, dahulu pada medio 1900-1950 butuh rentang 50 tahun untuk Jakarta mengalami curah hujan ekstrem dengan intensitas tinggi 145 mm dalam sehari. Namun sejak tahun 1980, kejadian hujan ekstrem tak perlu menunggu 50 tahun, “Itu bisa terjadi hanya 2-5 tahun.” Kata Dwikorita.
Pemerintah Jakarta perlu segera melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim seperti menerapkan ekonomi sirkular, transisi energi, hingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Di sisi lain, upaya yang progresif dalam mengatasi perubahan iklim juga harus dilakukan oleh pemerintah pusat.
Sayangnya, isu perubahan iklim belum menjadi prioritas pemerintah pusat dalam jangka pendek ini. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 yang sedang disusun Bappenas, porsi perhatian pada isu perubahan iklim hanya diberi 1,6% dari total anggaran yang direncanakan, atau sebanyak Rp9,6 triliun dari total Rp577.7 triliun alokasi prioritas nasional.
Angka tersebut tergolong kecil jika dibanding alokasi prioritas nasional lainnya, semisal rencana pengembangan wilayah Ibu Kota baru sebesar Rp106,2 triliun. Dan jauh lebih kecil jika dibanding alokasi infrastruktur yang mencapai Rp125,7 triliun.
RKP ini adalah ancang-ancang rencana dalam APBN 2022 yang diketok palu November nanti. Angka anggaran terhadap isu perubahan iklim, yang terbilang kecil itu, menegaskan betapa ambisi pemerintah dalam melaksanakan komitmen lingkungan makin tidak memadai. Padahal, sudah banyak publikasi menyebut makin gawatnya dampak perubahan iklim. []
