Scroll untuk baca artikel
Blog

Blusukan Bukan Hal Baru, tetapi Selalu Mengandung Kesungguhan

Redaksi
×

Blusukan Bukan Hal Baru, tetapi Selalu Mengandung Kesungguhan

Sebarkan artikel ini

BARISAN.CO Tri Rismaharini mengejutkan kita sebentar pada hari-hari pertamanya bekerja sebagai Menteri Sosial. Ia blusukan, seperti dulu dilakukannya waktu jadi Walikota Surabaya.

Akan halnya sebagai perbuatan, kita tentu tak asing dengan blusukan sebagai istilah. KBBI sudah memasukkannya ke dalam kelas verba, yang mengandung arti: “Masuk ke suatu tempat dengan tujuan untuk mengetahui sesuatu.”

Risma blusukan, pertama-tama, ke kolong jembatan belakang kantornya di Jalan Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat. Sepertinya ia punya kecenderungan untuk memulai sesuatu dari yang tampak dan dekat, dan itu bagus dilihat dari sisi manapun. Risma bertemu banyak gelandangan di situ, dan menjanjikan hunian yang layak pada mereka.

Ia melanjutkan blusak-blusuk ke Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pengemis ‘Pangudi Luhur’ di Bekasi, Jawa Barat. Lalu selang beberapa hari ke Yayasan Mojopahit di Balong Cangkring (BC), Kota Mojokerto, untuk bertemu anak-anak jalanan di sana. Lalu ke Dolly Surabaya.

Meski kalau dicermati aktivitas Risma sebetulnya lebih mirip kunjungan resmi yang tertata, formal, dan terjadwal—ditambah statusnya sebagai menteri sehingga tidak bisa seenaknya menentukan protokol waktu—kita tetap dapat merasakan spirit blusukan yang serba informal dan penuh improvisasi kuat dimiliki Risma.

Dalam khazanah Jawa, blusukan paling banyak mencerminkan kesungguhan dalam mencari. Mungkin serupa tapi tak sama dengan penelitian lapangan pada tradisi saintifik. Dengan demikian boleh disebut, betapapun blusukan Risma diberitakan miring, jelas masih terkandung makna positif atas upayanya tersebut.

Namun jika diteruskan, tentu sulit mencari model blusukan yang efektif bagi orang sekelas menteri. Ada sekurangnya 74.957 desa di Indonesia, dan semuanya butuh kehadiran Risma sebagai penanggung jawab kesejahteraan sosial.

Perkara sosial adalah perkara yang kompleks. Risma, dalam kapasitasnya sebagai orang nomor satu yang mengurusi perkara sosial, perlu hadir di hadapan seluruh masyarakat Indonesia dengan aturan main yang memungkinkannya melakukan hal demikian.

Di satu sisi, tentu menyenangkan melihat menteri blusukan. Dulu begitu sekarang juga begitu. Apalagi dari hasil blusukan, kita menjadi tahu di jantung ibukota masih ada rakyat yang tidak punya rumah layak. Kenyataan itu sangat menggugah dan penting.

Proses awal Risma menjadi menteri sosial sudah benar. Itu dapat dilihat dari kesungguhan dan ketulusannya bertugas—dan kita juga sudah melihat itu sejak 10 tahun ia memimpin Surabaya. Tapi mari jujur katakan saja: kita butuh Risma yang lebih. [Dmr]