Fenomena itu terkonfirmasi pula dari posisi utang yang terus bertambah tiap tahun. Jika sebagian saja dari utang dapat dibayar dengan pendapatan, maka posisi utang akan berkurang.
Sejak tahun 2012, bukan hanya pelunasan utang lama dengan utang baru. Melainkan pembayaran bunga utang pun dengan utang baru. Pandemi covid-19 membuat kondisinya menjadi makin buruk. Berdasar prakirakan Pemerintah sendiri, kondisi ini belum sepenuhnya membaik hingga tahun 2025.
Kajian ilmiah tentang utang menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan primer anggaran pemerintahan suatu negara, terutama negara berkembang, amat menentukan kesinambungan fiskalnya. Dikatakan kesinambungan fiskal dapat dipertahankan melalui pemenuhan pembayaran bunga utang dengan pendapatan negara dan bukan pengadaan atau penerbitan utang baru.
Pandangan lain yang lebih hati-hati bahkan menyebut tidak cukup hanya sekadar surplus, melainkan nilai surplusnya harus meningkat. Peningkatan itu setidaknya dapat mempertahan surplus dengan rasio yang setidaknya tetap (finite) atas PDB. Oleh karena nilai PDB meningkat tiap tahun, maka surplus keseimbangan primer juga harus bertambah.
Hal ini tampaknya cukup disadari oleh Pemerintah. Terbukti dari target APBN beserta narasi argumennya dalam Nota Keuangan, yang menargetkan KP menjadi surplus, setidak hanya sedikit defisit atau nilai negatif yang kecil.
Komitmen senada disampaikan dalam narasi RPJMN 2020-2024. Dikatakan bahwa Pemerintah akan menjaga kesinambungan fiskal dengan APBN yang sehat, seraya tetap memberikan stimulus terhadap perekonomian. Salah satunya ialah mengarahkan keseimbangan primer menuju positif dengan rata-rata 0,1%-0,3% dari PDB selama periode lima tahun ke depan.
Padahal yang terjadi saat ini dan beberapa tahun ke depan antara lain pembayaran bunga utang akan makin membebani. Sedangkan perekonomian masih butuh waktu untuk pemulihan. Ketika Pendapatan Negara masih akan terkendala, pemerintah justru diharapkan terus memberi stimulus melalui belanjanya.
Terlepas dari masih perlu dikaji tentang bagaimana pola kelanjutannya, Bank Indonesia telah bekerja sama dengan menanggung sebagian beban. Selain soal ketersediaan sumber dana utang, APBN memperoleh sedikit keringanan dalam hal pembayaran bunga utang.
Kesinambungan fiskal akan mendapat tantangan sangat berat. Jika perhitungan Pemerintah tidak cermat, dan kebijakan kurang tepat, maka yang terjadi adalah kesinambungan utang.
Pemerintah jelas butuh bantuan dan koordinasi yang kuat dan sinergis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasinya. Dan yang tidak kalah pentingnya, segala pertimbangan kebijakan sebaiknya disampaikan secara lebih terbuka kepada publik, agar bisa diawasi bersama. Hal ini menyangkut nasib bangsa lintas generasi.
