CELIOS menyebut kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla 2026 berpotensi mencapai Rp123,1 triliun hingga Agustus.
BARISAN.CO – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 berpotensi menimbulkan beban ekonomi dan kesehatan yang sangat besar. Center for Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan total kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla selama Januari-Agustus 2026 mencapai Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.
Angka tersebut menunjukkan dampak karhutla tidak hanya berhenti pada lahan yang terbakar. Aktivitas ekonomi, penerimaan pajak daerah, hingga biaya pengobatan masyarakat ikut terdampak akibat kebakaran dan paparan asap.
Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan potensi kerugian tertinggi sebesar Rp123,1 triliun setara dengan 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah pada 2026.
“Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi PDRB Kalimantan Tengah tahun 2026,” kata Huda.
Menurut dia, angka tersebut belum memasukkan kemungkinan karhutla meluas hingga akhir 2026. Karena itu, nilai kerugian riil berpotensi lebih besar jika kebakaran terus terjadi dalam beberapa bulan ke depan.
Karhutla 2026 Melonjak 366 Persen
CELIOS mengacu pada data penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang mencatat jumlah kejadian karhutla pada Januari-Juni 2026 meningkat 366 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Sementara berdasarkan data SIPONGI KLHK, luas areal terbakar secara nasional sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai 202.010,96 hektare.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan luas areal terbakar terbesar, yakni 38.310,86 hektare. Angka tersebut hampir 1,5 kali luas areal terbakar di Papua Selatan yang berada di posisi kedua dengan 25.838,53 hektare.
Papua Tengah menjadi provinsi dengan luas areal terbakar paling rendah di antara wilayah yang tercatat, yakni 2.519,88 hektare.
CELIOS menilai pola karhutla pada 2026 menunjukkan perubahan. Kebakaran tidak lagi hanya terkonsentrasi di wilayah gambut Sumatra dan Kalimantan seperti yang terlihat dalam krisis 2015 dan 2019.
Papua Selatan kini masuk sebagai salah satu wilayah dengan areal terbakar terbesar. CELIOS juga mencatat provinsi non-gambut seperti Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur turut terdampak.
Kerugian Ekonomi Karhutla Capai Rp29,54 Triliun
Dari sisi ekonomi, CELIOS memperkirakan kerugian akibat hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp29,54 triliun atau sekitar 0,23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Perhitungan tersebut tidak hanya memasukkan nilai lahan atau aset yang terbakar. Dampak lanjutan terhadap aktivitas perdagangan, pertanian, akomodasi, serta usaha makanan dan minuman juga diperhitungkan.
Kalimantan Barat menjadi provinsi dengan dampak ekonomi nominal terbesar, yakni sekitar Rp5,7 triliun. Berikutnya Papua Barat dengan Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp2,8 triliun.
Menurut CELIOS, kondisi tersebut memperlihatkan dampak karhutla semakin luas secara geografis dan tidak lagi hanya menjadi persoalan wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Karhutla juga berpotensi mengurangi penerimaan daerah. CELIOS menghitung potensi penerimaan pajak bersih yang hilang akibat karhutla pada 2026 mencapai sekitar Rp269,86 miliar.
Jawa Timur menjadi provinsi dengan potensi kehilangan penerimaan pajak terbesar, yakni Rp93,8 miliar, disusul Kalimantan Barat sebesar Rp28,9 miliar.
Dampak fiskal tersebut, menurut CELIOS, dapat merambat ke daerah lain melalui keterkaitan antarsektor, termasuk industri pengolahan kayu, pulp and paper, serta furnitur.
Biaya Kesehatan Bisa Capai Rp93,56 Triliun
Selain kerugian ekonomi, CELIOS menghitung besarnya beban kesehatan yang mungkin muncul akibat karhutla.
Perhitungan dilakukan menggunakan dua skenario. Pertama, masyarakat yang benar-benar didiagnosis mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) oleh tenaga kesehatan.
Dalam skenario tersebut, jumlah masyarakat yang terdampak diperkirakan mencapai 1,78 juta orang. Total biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp9,75 triliun.
Biaya itu terdiri atas biaya kesehatan langsung, seperti rawat jalan dan rawat inap, sebesar Rp7,13 triliun serta biaya kesehatan tidak langsung sebesar Rp2,63 triliun.
Namun, jika masyarakat yang mengalami gejala ISPA tetapi tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan turut diperhitungkan, jumlahnya melonjak menjadi sekitar 17,4 juta orang.
Dalam skenario kedua itu, total biaya kesehatan diperkirakan mencapai Rp93,56 triliun. Nilainya setara dengan 67,6 persen dari total anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026.
Jawa Timur Masuk Tiga Besar Dampak Biaya Kesehatan
Menariknya, provinsi dengan biaya kesehatan akibat karhutla terbesar tidak selalu sama dengan daerah yang memiliki luas lahan terbakar paling tinggi.
CELIOS mencatat Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Riau menjadi tiga provinsi dengan estimasi biaya kesehatan terbesar.
Nusa Tenggara Barat berada di posisi teratas dengan potensi biaya kesehatan Rp19,01 triliun, disusul Jawa Timur Rp13,65 triliun dan Riau Rp10,31 triliun.
Kondisi tersebut dipengaruhi jumlah penduduk yang terpapar. Wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dapat mengalami beban kesehatan lebih besar meskipun luas lahan yang terbakar relatif lebih kecil.
CELIOS pun mengingatkan Jawa Timur agar meningkatkan kewaspadaan terhadap titik-titik kebakaran lahan di wilayahnya.
CELIOS Dorong Pemerintah Perkuat Penanganan
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira mengatakan perubahan pola karhutla membutuhkan penyesuaian strategi mitigasi pemerintah.
Menurut dia, pencegahan tidak cukup hanya berfokus pada wilayah gambut di Sumatra dan Kalimantan. Perluasan titik kebakaran ke Papua dan sejumlah wilayah non-gambut menunjukkan ancaman yang lebih luas.
“Karhutla bukan semata anomali cuaca Super El-Nino, tapi juga ulah korporasi,” kata Bhima.
CELIOS mendorong pemerintah mengambil sejumlah langkah, mulai dari penetapan status bencana nasional karhutla 2026, penyediaan tempat pengungsian yang aman, hingga evakuasi medis bagi kelompok rentan.
CELIOS juga meminta pemerintah mengevaluasi izin usaha perkebunan sawit, termasuk yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), serta izin pertambangan melalui audit menyeluruh.
Menurut Bhima, audit tersebut harus disertai sanksi tegas apabila ditemukan pelanggaran, termasuk pencabutan izin, dan hasilnya dibuka kepada publik.
Selain itu, CELIOS mendorong pembentukan tim pemulihan ekosistem terpadu. Tim tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat pemulihan wilayah terdampak karhutla sekaligus terintegrasi dengan evaluasi terhadap izin usaha.
Dengan luas lahan terbakar yang telah mencapai lebih dari 202 ribu hektare hingga Agustus 2026, CELIOS menilai penanganan karhutla perlu melihat persoalan secara lebih luas.
Dampaknya tidak hanya berupa kerusakan lingkungan, tetapi juga menyentuh kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan kemampuan fiskal daerah. []
