Klien tetap mereka di antaranya PT Kalimantan Prima Persada/KPP (anak usaha dari PT Pama Persada Nusantara), PT Pama Persada Nusantara, Semen Indonesia, PLN, dan industri lainnya.
Greenpeace Indonesia dalam laman resminya pun menyayangkan regulasi pemerintah justru memudahkan pengusaha batu bara. Regulasi seperti UU Minerba dan UU Cipta Kerja berpotensi memberi hak istimewa usaha tambang. Kebijakan itu seolah berseberangan dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
Peninjauan Presiden Joko Widodo: Dok. Biro Pers Sekretariat Presiden.
Curah Hujan
Tim tanggap darurat bencana LAPAN melakukan analisa penyebab banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. LAPAN menyatakan hasil analisis curah hujan dengan data satelit Himawari-8 menunjukkan bahwa liputan awan penghasil hujan di wilayah Kalsel terjadi sejak tanggal 12-13 Januari 2021 dan masih berlangsung hingga 15 Januari 2021.
“Curah hujan ini menjadi salah satu penyebab banjir yang melanda Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 13 Januari 2021,” bunyi kutipan ringkasan laporan hasil analisis tersebut dirilis melalui akun facebook resmi LAPAN RI pada Minggu, (17/1/2021).
LAPAN sekaligus menganalisis pula perubahan penutup lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, untuk mengamati fenonema banjir di Kalsel. Analisis LAPAN dilakukan dengan menggunakan data mosaik Landsat untuk mendeteksi penutup lahan DAS Barito pada periode tahun 2010 dan 2020.
“Pengolahan data dilakukan secara digital menggunakan metode random forest sehingga mampu lebih cepat dalam menganalisis perubahan penutup lahan yang terjadi,” terang LAPAN.
Hasil analisis LAPAN tersebut adalah: selama periode 10 tahun (2010-2020), memang ada penurunan luas hutan primer, hutan sekunder, sawah, dan semak belukar. Sebaliknya, terjadi perluasan area perkebunan yang cukup signifikan sebesar 219 ribu hektar dalam kurun waktu 2010-2020.
“Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberi gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana,” demikian keterangan LAPAN. ⠀
Sehari kemudian, Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK MR Karliansyah mengatakan banjir ini lebih disebabkan oleh tingginya curah hujan, bukan soal luas hutan.
Menurut dia, terjadi peningkatan 8-9 kali lipat curah hujan dari biasanya. Sehingga, air masuk ke Sungai Barito di Kalimantan Selatan sebanyak 2,08 miliar meter kubik (m3). “Sementara, kapasitas sungai kondisi normal hanya 238 juta m3,” kata Karliansyah.
Ini persis dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi saat turun ke lokasi bencana di Kabupaten Banjar pada Senin 18 Januari 2021. Jokowi juga menyatakan bencana alam berupa banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan adalah yang terbesar selama 50 tahun terakhir.
“Sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di provinsi Kalimantan Selatan,” katanya ketika meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021).
Curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut, tutur kepala negara, menyebabkan daya tampung Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik tidak lagi mampu menampung debit air yang mencapai sebesar 2,1 miliar kubik air.
Sementara itu, Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL) KLHK, Belinda Arunarwati Margono, membenarkan penurunan luas tutupan lahan ini. Salah satunya di DAS Barito di Kalimantan Selatan.