BARISAN.CO – APBN 2021 memang disusun sebagai anggaran yang bersifat defisit, rencananya sebesar Rp1.039 triliun. Rencana belanja negara sebesar Rp2.750 triliun, melebihi target pendapatan negara yang hanya Rp1.744 triliun. Untuk menutupi atau membiayainya terutama dilakukan dengan akan berutang.
Dalam realisasinya sepanjang tahun, berutang dilakukan terlebih dahulu agar tersedia dana yang bisa langsung dipakai. Berdasar pengalaman pengelolaan APBN selama ini, realisasi berutang sekurangnya lebih banyak dari realisasi akumulasi defisit pada waktu berjalan.
Menkeu Sri Mulyani melaporkan realisasi APBN 2021 sampai dengan akhir Juni pada konferensi pers, hari Rabu sore (21/07/2021). Antara lain disampaikan sebagai berikut: Pendapatan sebesar Rp886,89 triliun, Belanja sebesar Rp1.170,13 triliun, dan defisit sebesar Rp283,24 triliun.
Pada periode yang sama, Pemerintah membayar sejumlah pelunasan pokok utang lama sekaligus menarik utang baru. Nilai bersihnya dicatat sebagai pembiayaan utang sebesar Rp443,04 triliun.
Pemerintah memiliki pengeluaran lain selain belanja, yang merupakan pengeluaran pembiayaan. Antara lain untuk investasi dan pemberian pinjaman. Tidak dimasukan ke dalam belanja, karena sifatnya yang menimbulkan hak di masa mendatang. Seperti kepemilikan modal, bagi hasil investasi dan pengembalian pinjaman.
Pembiayaan investasi antara lain kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Lembaga/Badan Lainya, dan Lembaga atau Badan Usaha Internasional. Sedangkan pinjaman diberikan kepada BUMN, BLU, Pemerintah Daerah, dan Badan lainnya.
Tidak semua pos pembiayaan bersifat pengeluaran bagi APBN. Diantara yang bersifat penerimaan adalah pengembalian pinjaman dan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Secara teknis bisa saja penerimaan pembiayaan berupa penjualan aset dan saham pemerintah pada BUMN atau sebagian nilai investasi pada badan usaha lainnya. Dalam yang disebut belakangan, belum terjadi hingga akhir Juni.
Nilai besaran pos pembiayaan bersih sampai dengan akhir Juni 2021 mencapai Rp419,16 triliun. Telah memperhitungkan semua pos dalam pembiayaan, yang bersifat penerimaan dan pengeluaran. Nilai bersih itu bersifat penerimaan, terutama didukung oleh besarnya pembiayaan utang neto.
Per definisi, pembiayaan anggaran adalah untuk menutupi defisit anggaran. Oleh karena defisit baru sebesar Rp283,24 triliun, maka terjadi kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp135,92 triliun. Besaran ini biasa disebut Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Bisa diartikan bahwa per akhir Juni, Pemerintah sedang memiliki dana sebesar itu yang dapat dipakai secara langsung dalam pengelolaan APBN 2021. [rif]