Bahkan, kebutuhan daging sapi sering kali ditutupi dengan impor untuk menjaga harga domestik. Ketergantungan ini membuat harga pangan semakin rentan bergejolak ketika permintaan meningkat.
Persoalan permodalan juga menjerat petani dan nelayan. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal memaksa mereka bergantung pada tengkulak atau rentenir.
Akibatnya, meskipun harga jual di pasar tinggi, keuntungan tidak dinikmati oleh produsen, melainkan habis di tangan perantara. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama kemiskinan yang terkonsentrasi di pedesaan dan wilayah pesisir.
Koperasi yang seharusnya menjadi solusi kelembagaan ekonomi rakyat pun tidak berkembang optimal. Di negara maju, koperasi menjadi motor utama pertanian.
Di Selandia Baru, koperasi susu Fonterra mampu mengonsolidasikan ribuan peternak sapi perah dan menjadi pemain global.
Namun di Indonesia, koperasi sering terjebak masalah tata kelola, intervensi politik, dan lemahnya komitmen pemerintah. Hanya sebagian kecil koperasi, seperti koperasi susu di Jawa Barat, yang berhasil menunjukkan keberhasilan.
Dengan semua persoalan tersebut, jelas bahwa potensi pertanian Indonesia belum teroptimalkan. Padahal, Indonesia merupakan produsen besar dunia untuk komoditas seperti kelapa sawit, karet, kakao, kopi, hingga beras.
Jika hilirisasi berjalan dan rantai pasok diperbaiki, sektor pertanian bukan hanya menopang ketahanan pangan, tetapi juga mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Ke depan, kunci perbaikan terletak pada political will yang kuat, peralihan subsidi ke mekanisme yang lebih tepat sasaran, industrialisasi pertanian melalui hilirisasi, serta penguatan koperasi dan kelompok tani.
Tanpa langkah berani tersebut, pertanian Indonesia akan terus menjadi sektor “penampung sementara” bagi tenaga kerja yang terpinggirkan, alih-alih menjadi sektor unggulan yang menyejahterakan petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi. []
