Menjelang perhelatan demokrasi politik ini biasanya suhu menghangat. Itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat
BARISAN.CO – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa kita telah sepakat Pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada dilaksanakan pada bulan November 2024. Tahapan Pemilu itu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, Senin (11/4/2022)
“Jadi, semua itu sudah jelas,” tegasnya
Selanjutnya, Jokowi menyampaikan 12 April nanti KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan dilantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.
“Saya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan Pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan Presiden, dan juga yang berkaitan dengan soal tiga Periode,” terangnya.
Jokowi mengatakan menjelang perhelatan demokrasi politik ini biasanya suhu menghangat.
“Itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” sambungnya dikutip dari status Facebook Presiden Joko Widodo.
Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI), A. Khoirul Umam mempertanyakan ketegasan sikap Presiden Jokowi terkait wacana penundaan pemilu.
“Seharusnya presiden bersikap jelas dan tegas, tidak diam atau mendiamkan,” terangnya.
Menurutnya, sikap diam Jokowi hanya menandakan bahwa kepala negara berada dalam barisan yang mendukung penundaan Pemilu 2024 untuk memperpanjang kekuasaan.
“Mendiamkan wacana itu, lanjutnya, berarti ada tanda, kalkulasi, dan strategi di baliknya. Kalau hal itu terjadi, masyarakat mempertanyakan kembali komitmen reformasi yang dititipkan kepada Jokowi saat ini,” imbuhnya.
Sementara, itu Direktur LP3ES Wijayanto mengatakan penundaan pemilu memberi catatan lain semakin memperburuk kemunduran demokrasi di Indonesia.
Begitu juga dengan Juru Bicara Nurai 98, Ubedilah Badrun meminta Jokowi segera menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa tidak akan bersedia demi dan untuk tujuan apapun memperpanjang masa jabatan atau periode presiden.
Ubedilah juga mendesak Jokowi mencopot menteri yang meniupkan wacana penundaan pemilu.
“Menteri-menteri tersebut diyakini telah bekerja secara tidak profesional bahkan di luar tupoksinya,” terangnya.
