Menurut Svolik, yang mendorong politik dalam kediktatoran dan otoritarianisme adalah bahwa rezim-rezim otoriter menghadapi dua konflik mendasar. Pertama, diktator menghadapi ancaman dari massa di mana mereka memerintah – ini adalah masalah kontrol otoriter.
Kedua, adalah masalah pembagian kekuasaan yang otoriter, dan ini muncul dari para elit yang diperintah oleh diktator tsb. Dalam kediktatoran atau otoritarianisme, tidak ada otoritas independen yang memiliki kekuatan untuk menegakkan kesepakatan di antara aktor-aktor kunci, dan oleh sebab itu, kekerasan adalah penengah utama konflik dan perbedaan yang ada.
Harus Fokus
Presiden Jokowi muncul dari rahim sistem politik oligarkis berbaju demokrasi, yang bersenyawa dengan kultur feodal dan primordial masyarakat.
Persenyawaan anasir-anasir ini menjadikan realitas politik Indonesia (politik elektoral, khususnya) sebagai ladang transaksi bagi para pemburu kekuasaan dan uang, serta perselingkuhan oligarki politik dan oligarki kapital dalam lautan literasi politik rakyat yang relative rendah dan lemah.
Kini, dengan kemunduran demokrasi global yang makin deras, maka Indonesia seharusnya tidak boleh terseret ke arah kemunduran tersebut.
Justru Indonesia harus cepat belajar dan secepatnya pula melakukan konsolidasi demokrasi agar demokrasinya tidak mengalami disrupture dan keterputusan (disconnection).
Pemerintah Jokowi harus berani membalikkan situasi/keadaan ke dalam jalur yang benar, on the track.
Perilaku pembangunanisme pemerintahan Jokowi yang dianggap kurang perencanaan yang matang dan relatif ugal-ugalan, membuat public sinis atas proyek-proyek infrastruktur fisik Jokowi.
Apalagi dengan mengorbankan keselamatan lingkungan hidup dan kepentingan rakyat banyak, sehingga mendapat sorotan LSM global dan media internasional.
Sementara itu, Bank Dunia mencatat, jika harga BBM, gas dan tarif dasar listrik, naik sekaligus, tidak terelakkan penduduk miskin dan rentan miskin, yang jumlahnya lebih dari 100 juta jiwa, akan menlonjak, dengan kondisi kehidupan yang semakin terpuruk.
Belum lagi menyebut 115 juta jiwa kelas menengah baru (Aspiring middle class) versi Bank Dunia (2019) dengan pengeluaran hanya berkisar antara 1,5 dan 3,5 kali garis kemiskinan.
Dengan garis kemiskinan nasional sebesar Rp486.168,-/kapita/bulan pada September 2021 (BPS 2022), artinya pengeluaran kelompok tersebut berada di kisaran Rp. 730.000 – Rp. 1.700.000, di bawah Rp2 juta per orang dalam satu bulan.
Lebih jauh, kelaparan masif bisa saja berulang seperti yang pernah dilaporkan ADB (2019), mana kala 22 juta rakyat Indonesia menderita lapar kronis antara 2016 dan 2018.
Sekali lagi, Jokowi harus fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, penguatan demokrasi/reformasi, penegakan hukum dan pelaksanaan keadian sosial dan kesejahteraan rakyat, bukan sibuk mengurus pembangunan IKN ibukota baru, proyek infrastruktur dan proyek mercusuar lain yang mubazir di tengah pandemi dan krisis global dewasa ini.
Sebab kalau tidak fokus, maka Jokowi sedang mengajak rakyatnya menggali lubang kuburnya sendiri. Wallahualam. (Berbagai sumber)
Herdi Sahrasad, Dosen Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina
dan aktivis senior Gerakan 1998
