BARISAN.CO – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah akan memberi subsidi ongkos kirim pada Hari Belanja Online (Harbolnas Ramadan) sebesar Rp500 miliar. Niatnya, di saat masyarakat terikat aturan tidak boleh mudik, paling tidak masih bisa mengirim barang ke daerah—pemerintah yang tanggung ongkos logistiknya.
“Untuk hari belanja nasional melalui online itu ditujukan untuk produk nasional, dan pemerintah akan mensubsidi ongkos kirim sehingga pemerintah menyiapkan 500 miliar,” kata Airlangga seusai sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/4) beberapa waktu lalu.
Kata Airlangga, Harbolnas Ramadan akan diselenggarakan mulai H-10 sampai H-6 Lebaran. Pihak-pihak yang terlibat program ini di antaranya platform digital, asosiasi usaha, pelaku UMKM, produsen lokal, serta pelaku logistik lokal. Airlangga menyatakan optimistis bahwa program ini akan dapat mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.
Senada dengan Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, subsidi ongkir dan gerakan belanja online produk dalam negeri ini merupakan titik tengah untuk mendorong aktivitas belanja, sekaligus menekan laju Covid-19.
Seterusnya, Menparekraf Sandiaga Uno, pun mengatakan narasi yang nyaris serupa, bahwa program ini akan mendorong gerakan Bangga Buatan Indonesia dan agar UMKM lokal bisa menangkap tambahan permintaan pada penghujung Ramadan.
“Subsidi ongkos kirim meringankan masyarakat, pelaku ekonomi kreatif, bisa mendorong penjualan parsel Lebaran, sekaligus memajukan UMKM dan menggerakkan logistik,” Kata Sandiaga Uno, dikutip dari Tempo.
Pada yang terdengar, ada semacam narasi-narasi pemihakan terhadap ‘si kecil’ UMKM dan ‘si lokal’ produk buatan Indonesia. Tentu saja narasi demikian sesuai dengan semangat Presiden Joko Widodo yang pernah menyerukan agar masyarakat Indonesia mencintai dan membeli produk-produk lokal. Malahan Presiden mengajak kita untuk benci produk asing.
Sayangnya, secara aneh, justru produk asing yang mesti kita benci itu banyak bertebaran di marketplace. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, 90 persen produk yang dijual di marketplace merupakan produk asing. Sementara hanya 13 persen UMKM yang terhubung di dalam ekosistem belanja daring.
Sebagai penguat, riset yang dilakukan INDEF juga menyebut bahwa ada sebanyak 74 persen barang yang dijual di marketplace berasal dari negara lain—dan produk lokal mengisi sisanya dengan 26 persen saja.
Jadi, ketika dominasi produk asing di e-commerce Indonesia demikian kentara, lantas kepada siapa gelontoran subsidi ongkos kirim Harbolnas sebesar Rp500 miliar ini akan membawa untung? Alangkah membahagiakan jika, di tengah dominasi produk impor itu, pemerintah dapat memastikan prioritas subsidi itu disalurkan ke produk-produk dalam negeri.
Hal demikian disampaikan pula oleh Ekonom Indef Bhima Yudhistira. “Kunci dari kebijakan ini adalah mendorong produk lokal berdaya saing, bukan barang impor. Perlu difokuskan pada produk lokal mengingat 70 persen lebih produk yang dijual di e-commerce adalah barang impor.” Katanya, mengomentari wacana pemerintah tersebut, Kamis (8/4).
Walaupun menyambut baik wacana subsidi ongkir, Bhima melihat kebijakan ini tidak akan secara masif mendorong konsumsi. Selain bahwa Indonesia agak sedikit terlambat dari Malaysia yang sudah lebih dulu memberikan subsidi ongkir, Bhima menilai perlu adanya bauran kebijakan lainnya di sektor industri manufaktur, serta kebijakan yang terkait dengan upaya mengenjot ekspor dan memanfaatkan penurunan bunga kredit.
Jelas bahwa subsidi ongkos kirim ini akan meningkatkan konsumsi produk daring. Tapi dampaknya terhadap perekonomian secara langsung barangkali tidak terlalu signifikan. Apalagi, ekonomi digital hanya menyumbang sekitar 2 persen terhadap struktur Produk Domestik Bruto Indonesia.
Pada gilirannya, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, subsidi ongkir tetap perlu memperhatikan kesinambungannya dengan aturan lain.
Beberapa di antaranya, semisal, memastikan THR dapat diterima secara penuh oleh kalangan pekerja/buruh, mengendalikan kenaikan harga komoditas pangan untuk stabil dalam skala yang masih bisa ditoleransi kelas menengah ke bawah, serta mempercepat penyaluran bantuan sosial maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 20 juta keluarga penerima manfaat. []
Diskusi tentang post ini