Karena itu, anak-anak bangsa yang lemah secara ekonomi namun mempunyai kapasitas intelektual dan kepemimpinan kuat, cenderung tersisih dalam proses politik elektoral kita. Konsekuensinya adalah pemimpin nasional dan pemimpin-pemimpin daerah yang dihasilkan adalah mereka yang tetap dikontrol oleh kaum oligarki.
Tentu saja tidak mudah melakukan perubahan-perubahan mendasar secara politik, mengingat sebagian kecil orang di dalam kekuasaan, sudah merasa nyaman dengan sistem yang ada.
Meskipun perubahan dari atas cenderung lambat, dan kaum oligarki tetap akan berkuasa dalam waktu yang lebih lama, namun jika sistem ini berdampak memperbesar ketimpangan secara politik dan ekonomi, maka cepat atau lambat, akan terjadi goncangan-goncangan (shocks) sebagai konsekuensi dari perubahan sosial itu sendiri.
Di sisi lain, saat demokrasi sudah kita pilih sebagai sistem berpolitik dan bernegara, maka yang perlu dipikirkan adalah bagaimana demokrasi ini harus memberi manfaat besar kepada rakyat, bukan hanya kepada sekelompok kecil kaum oligarki.
Jika demokrasi bisa memberi jawaban terhadap cita-cita bersama, maka rakyat akan menolak apapun upaya untuk mengganti demokrasi dengan sistem lain, seperti khilafah yang menjadi diskursus politik dalam beberapa tahun terakhir.
Karena itu, elite politik dan kaum intelektual perlu memikirkan kembali secara mendasar, bahwa demokrasi kita harus dijalankan secara benar, untuk mewujudkan cita-cita bersama yang sudah dirumuskan oleh pendiri bangsa dalam konstitusi, yakni “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia..”. Semoga! [dmr]
