Masa Depan Demokrasi Kita
Bagaimanapun, sekelompok kecil orang yang menguasai dan menentukan arah masa depan bangsa ini bukanlah pilihan yang tepat dalam demokrasi kita. Kita menginginkan demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, yang menjadi spirit mengapa pendiri bangsa ini memilih demokrasi sebagai sistem politik kita, bukan sistem yang lain.
Karena itu, jika kita ingin mengembalikan semangat demokrasi yang sebenarnya tersebut, ada beberapa perubahan yang harus dilakukan bangsa ini.
Pertama, partai politik harus dibiayai oleh APBN. Dengan demikian parpol dilarang mencari sumber pendanaan lain yang berpotensi menjadi sumber korupsi.
Dalam kondisi ini, parpol harus mengelola dana rakyat ini secara benar, terbuka, dan akuntabel. Rakyat juga akan mempunyai ruang untuk melakukan kontrol terhadap parpol melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-undang.
Cara ini sekaligus mengurangi kekuasaan kaum oligarki yang mempunyai kekayaan besar untuk menguasai dan melakukan kontrol terhadap parpol. Cara ini juga bisa meringankan KPK dalam menangkap elite partai politik karena terlibat dalam berbagai kasus korupsi.
Kedua, hapus presidential threshold. Rakyat menginginkan lahirnya banyak pemimpin nasional, terutama mereka yang mempunyai kapasitas intelektual dan kepemimpinan kuat, khususnya calon-calon pemimpin yang lahir dari perjuangan (achieved status), untuk memimpin bangsa ini dalam menghadapi kompeksitas perubahan di masa yang akan datang.
Jika presidential threshold dipertahankan, kita akan mematikan potensi lahirnya banyak pemimpin nasional berkualitas. Dalam kondisi ini, aturan presidential threshold ini hanya akan menguntungkan elite oligarki untuk bisa lebih mudah berkuasa secara politik, dan sekaligus mempertahankan akses terhadap sumber daya dalam waktu yang lebih lama.
Ketiga, menciptakan mekanisme politik elektoral murah. Dalam kondisi sistem elektoral mahal seperti selama ini, maka yang bisa berkuasa adalah kaum oligarki yang mempunyai kekuasaan ekonomi dan atau kharisma.
Karena itu, anak-anak bangsa yang lemah secara ekonomi namun mempunyai kapasitas intelektual dan kepemimpinan kuat, cenderung tersisih dalam proses politik elektoral kita. Konsekuensinya adalah pemimpin nasional dan pemimpin-pemimpin daerah yang dihasilkan adalah mereka yang tetap dikontrol oleh kaum oligarki.
Tentu saja tidak mudah melakukan perubahan-perubahan mendasar secara politik, mengingat sebagian kecil orang di dalam kekuasaan, sudah merasa nyaman dengan sistem yang ada.
Meskipun perubahan dari atas cenderung lambat, dan kaum oligarki tetap akan berkuasa dalam waktu yang lebih lama, namun jika sistem ini berdampak memperbesar ketimpangan secara politik dan ekonomi, maka cepat atau lambat, akan terjadi goncangan-goncangan (shocks) sebagai konsekuensi dari perubahan sosial itu sendiri.
