Sektor Pertanian: green stimulus Program Peremajaan Perkebunan Rakyat dengan Padat Karya Tunai dan Pengembangan Korporasi Petani
BPS menyebutkan bahwa selama pandemi ini sektor pertanian justru tumbuh sebesar 1,75 persen. Program Peremajaan Perkebunan Rakyat dengan Padat Karya Tunai dan Pengembangan Korporasi Petani diproyeksikan akan menghasilkan 15-17 persen peningkatan hasil panen serta penciptaan lebih dari 150 ribu tenaga kerja.
Sejalan dengan pembangunan rendah karbon, program ini juga diperkirakan dapat mengurangi emisi karbon sebesar 100 juta tCO2 dalam jangka waktu 20 tahun.
Sektor energi: green stimulus pemasangan PLTS Atap pada gedung-gedung yang dikelola oleh 70 Kementerian/Lembaga.
Pemasangan PLTS Atap pada gedung-gedung yang dikelola oleh 70 Kementerian/Lembaga untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perpres 22/2017 tentang Rencana Umum Energi nasional, akan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa Pemerintah memulai pemanfaatan energi terbarukan dari diri sendiri, dan hal ini akan dapat mendorong pertumbuhan produksi energi ramah lingkungan.
Pada pelaksanaannya, program ini dapat berkontribusi mengurangi emisi sebesar 339 ribu tCO2 selama 25 tahun, juga diperkirakan akan menyerap hingga 700 tenaga kerja.
Sektor persampahan: green stimulus program pinjaman lunak dan pendampingan peningkatan kapasitas UMKM.
UMKM persampahan memili kontribusi signifikan terhadap upaya pengurangan dan penanganan sampah, serta menjadi salah satu factor usaha yang masih dapat bertahan meski membutuhkan perjuangan berat selama masa pandemi ini. Generasi Hijau mengusulkan adanya program stimulus pemulihan ekonomi UMKM persampahan berupa program pinjaman lunak serta Pendampingan peningkatan kapasitas UMKM.
Program ini diperkirakan dapat menyasar lebh dari 5.000 UMKM persampahan dan meningkatkan daur ulang sampah sampai dengan 40 ribu ton per hari. Nilai tersebut setara dengan manfaat ekonomi senilai Rp23 triliun per tahun dengan potensi penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 15 – 75 ribu orang di tahun 2022, serta berkontribusi terhadap penurunan gas emisi rumah kaca sekitar 105,38 juta tCO2 selama 20 tahun.
Untuk memastikan green stimulus ini masuk dari APBN 2022, Koalisi Generasi Hijau mendesak Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat yang berwenang dalam perumusan APBN 2022 untuk memasukkan secara eksplisit kebijakan pemulihan ekonomi hijau ini dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kerangka Ekonomi Makro dan PokokPokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta diakomodir dalam Nota Keuangan dan APBN 2022. [Dmr]
