Scroll untuk baca artikel
Berita

LP3ES Luncurkan Buku “Pasukan Siber” Bahas Operasi Pengaruh dan Demokrasi Indonesia

×

LP3ES Luncurkan Buku “Pasukan Siber” Bahas Operasi Pengaruh dan Demokrasi Indonesia

Sebarkan artikel ini
LP3ES Luncurkan Buku Pasukan Siber
LP3ES Luncurkan Buku Pasukan Siber

Riset ini mengungkap peran pasukan siber dalam menggiring opini publik, menyerang oposisi, hingga menguatkan oligarki politik.

BARISAN.CO – Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) meluncurkan buku berjudul Pasukan Siber: Operasi Pengaruh dan Masa Depan Demokrasi Indonesia di Hotel Aryaduta, Senin (25/08/2025).

Buku ini merupakan hasil riset panjang yang mengungkap praktik pasukan siber dalam menggiring opini publik serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Peluncuran buku digelar secara hybrid dan dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Komisioner KPU Betty Idores, Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini, Pemimpin Redaksi Kompas Yogi Arif Nugraha, Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, serta perwakilan Kedutaan Besar Belanda.

Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, menegaskan demokrasi membutuhkan pengawalan serius di tengah derasnya arus manipulasi digital.

Senada, Ketua Dewan Pengurus LP3ES Abd. Hamid menilai fenomena hoaks adalah ancaman nyata bagi tatanan sosial.

Penulis utama buku, Wijayanto, menjelaskan bahwa pasukan siber terbukti memainkan peran strategis dalam isu besar, termasuk revisi UU KPK pada 2019.

Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam dengan 102 anggota pasukan siber serta analisis big data media sosial.

Hasil riset menemukan pasukan siber aktif tidak hanya pada pemilu, tetapi juga dalam menggiring isu kebijakan dan menyerang oposisi.

Temuan ini diperkuat pandangan akademisi internasional seperti Prof. Ward Barenschot dari KITLV Leiden dan Ika Karlina Idris dari Monash University, yang menilai operasi siber mengancam kualitas debat publik dan kebebasan berekspresi.

Diskusi ditutup dengan peringatan bahwa demokrasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sipil kuat dan memiliki akses informasi yang bersih dari manipulasi digital. []