Sayangnya, sampai penghujung akhir tahun 2020, hoaks tentang COVID-19 tak juga kunjung surut. Melainkan, topiknya bergeser menyoal vaksin yang pengujiannya sudah mulai memasuki tahap akhir. Walhasil, pada paruh kedua tahun 2020, hoaks yang menyebutkan vaksin sebagai alat kontrol populasi dan konon juga mengandung microchip menjadi dua topik yang sering disebut-sebut.
Dalam catatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), hoaks pada tahun 2020 malah lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Padahal, 2019 adalah tahun politik, yang mana pemilu tahun itu bak puncak gunung hoaks. Namun, pandemi malah mengakselerasinya. Dilihat dari angkanya, pada tahun 2018, tercatat 997 hoaks. Sementara, pada tahun selanjutnya meningkat 22 persen mencapai 1.221 hoaks. Dan, terakhir pada akhir November 2020, sudah tercatat terjadi 2.024 hoaks.
Pada konteks lain, soal peretasan, benar adagium yang menyebutkan “bukan persoalan apakah bakal diretas, melainkan kapan diretas.” Pasalnya, selama pandemi ini, kita menyaksikan sejumlah peristiwa peretasan. Mulai dari dibobolnya sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah AS, firma teknologi, perusahaan keamanan siber, sampai di Indonesia sendiri salah satu platform perdagangan daring terbesarnya, Tokopedia, juga kena bobol. Tentu, masih ada banyak lagi kasus peretasan yang merugikan banyak orang, dan luput dari mata kita.
Pada akhirnya, ancaman peretasan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Sehingga, besar harapannya untuk pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera rampung secepatnya. Apalagi, DPR sudah menjanjikannya akan mengesahkan RUU ini di tahun 2021 mendatang.
Mungkin sesekali kita perlu mencoba hidup sehari tanpa internet. Barangkali dengan begitu hidup kita lebih baik dan pikiran kita menjadi lebih beres.
Diautoriq Husain, Penulis, tinggal di Jakarta
