Oleh: Diautoriq Husain*
BARISAN.CO – “Jika selama ini belum terlalu disadari betapa erat jerat internet di kehidupan sehari-hari, pandemi COVID-19 mungkin dapat menunjukkan makin bergantungnya manusia terhadap teknologi ini,” tulis Satrio Pangarso Wisanggeni dalam ‘Internet yang Kian Erat Mencengkeram’, dimuat di Kompas Senin (21/12) lalu.
Begitulah saat ini, potret kehidupan manusia modern yang amat bergantung dengan internet. Tak terkecuali di Indonesia, bahkan sebelum pandemi COVID-19 datang, 64 persen penduduknya sudah memakai akses internet, dikutip dari hasil riset Hootsuite dan We Are Social yang dirilis pada akhir Januari 2020 lalu.
Apalagi ketika pandemi melanda, menurut We Are Social pada semester pertama tahun 2020, terjadi peningkatan akses pengguna internet mencapai 6 jam 43 menit per hari. Maka, dalam kondisi demikian agaknya sulit membayangkan jika dalam sehari saja kita tidak bisa mengakses internet.
Jangankan internet, tentu kita tidak lupa ketika whatsapp, youtube, dan instagram down, betapa bisingnya masyarakat mengeluhkan hal itu. Karena memang, Internet dan media sosial tidak dapat dinafikan lagi perannya amat vital dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari sekedar bertukar kabar, membaca berita, bahkan sampai mencari uang.
Terlebih lagi saat pandemi, ketika perekonomian dunia lumpuh karenanya. Justru, raksasa teknologi “Big Tech” malah mampu meraup untung besar. Misalnya saja, platform konferensi video seperti Zoom, yang pada tahun ini pendapatannya melonjak hingga 367 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Di mana partisipannya pada tahun sebelumnya hanya 10 juta per hari, kini mampu mencapai 300 juta per hari.
Bahkan, industri game juga ikut tumbuh akibat pandemi, lantaran banyak orang berupaya mengisi waktu luangnya ketika terisolasi di rumah. Dilansir dari laporan Newzoo, firma riset pasar, selama tahun 2020, industri game tumbuh hingga 19,6 persen, sebanyak 174,9 miliar dollar AS. Raihan ini melampaui prediksi awal, sebesar 159,3 miliar dollar AS.
Di samping itu, hoaks (berita bohong) dan peretasan masih menjadi momok masalah. Bahkan, saat pandemi pun hoaks dan disinformasi marak terjadi. Hal itu oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) disebut sebagai infodemics. Yakni, tatkala informasi yang berkembang tentang pandemi malah lebih membahayakan dari pandemi itu sendiri.
Lagi-lagi, masih segar di ingatan kita, ketika awal pandemi beredar kabar yang mengklaim bahwa meminum klorin mampu mematikan virus SARS-CoV-2, penyebab COVID-19. Sebaliknya, jangankan untuk diminum, klorin sendiri juga berbahaya untuk pemakaian luar tubuh kita.
Sayangnya, sampai penghujung akhir tahun 2020, hoaks tentang COVID-19 tak juga kunjung surut. Melainkan, topiknya bergeser menyoal vaksin yang pengujiannya sudah mulai memasuki tahap akhir. Walhasil, pada paruh kedua tahun 2020, hoaks yang menyebutkan vaksin sebagai alat kontrol populasi dan konon juga mengandung microchip menjadi dua topik yang sering disebut-sebut.
Dalam catatan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), hoaks pada tahun 2020 malah lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya. Padahal, 2019 adalah tahun politik, yang mana pemilu tahun itu bak puncak gunung hoaks. Namun, pandemi malah mengakselerasinya. Dilihat dari angkanya, pada tahun 2018, tercatat 997 hoaks. Sementara, pada tahun selanjutnya meningkat 22 persen mencapai 1.221 hoaks. Dan, terakhir pada akhir November 2020, sudah tercatat terjadi 2.024 hoaks.
Pada konteks lain, soal peretasan, benar adagium yang menyebutkan “bukan persoalan apakah bakal diretas, melainkan kapan diretas.” Pasalnya, selama pandemi ini, kita menyaksikan sejumlah peristiwa peretasan. Mulai dari dibobolnya sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah AS, firma teknologi, perusahaan keamanan siber, sampai di Indonesia sendiri salah satu platform perdagangan daring terbesarnya, Tokopedia, juga kena bobol. Tentu, masih ada banyak lagi kasus peretasan yang merugikan banyak orang, dan luput dari mata kita.
Pada akhirnya, ancaman peretasan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Sehingga, besar harapannya untuk pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi bisa segera rampung secepatnya. Apalagi, DPR sudah menjanjikannya akan mengesahkan RUU ini di tahun 2021 mendatang.
Mungkin sesekali kita perlu mencoba hidup sehari tanpa internet. Barangkali dengan begitu hidup kita lebih baik dan pikiran kita menjadi lebih beres.
Diautoriq Husain, Penulis, tinggal di Jakarta
Diskusi tentang post ini