Menurut Shiskha masa akhir 1990-an menjadi masa kontraksi rezim tata kelola dunia ketika dikaitkan dengan krisis ekonomi/keuangan global yang secara tidak langsung mendorong proses demokratisasi di Indonesia.
“Konstalasi terakhir perang Rusia – Ukraina tidak bisa dilepaskan dari pergesekan China – Amerika Serikat di masa Donald Trump, Tahun 2004 krisis keuangan Eropa, 2008 krisis keuangan global dan USA mendapat tantangan dari China sebagai raksasa ekonomi baru. Trump menolak kebijakan multilateralisme dan memilih back to domestic concern. Terakhir krisis pandemi Covid 19 dan berikutnya krisis pangan dunia saat ini,” ungkapnya.
Posisi dan peran misi damai Indonesia tidak bisa dilepaskan dari mandat Presidensi G20, Politik luar negeri bebas aktif, dan Indonesia juga mendapat mandat PBB sebagai bagian dari global crisis respon group, di tengah keseimbangan baru dunia Rusia-China, USA-G7, dan lainnya.
“Inisiatif perdamaian pemerintah Indonesia untuk Rusia dan Ukraina patut diberi apresiasi. Dalam jangka pendek KTT G20 mendatang diharapkan akan berjalan lancar. Jangka menengah, Indonesia akan concern ke masalah tatakelola keuangan dan fiskal moneter dunia paska pandemi dan imbas perang Rusia-Ukraina terkait juga krisis pangan dunia. Jangka panjang diharapkan Perang Rusia-Ukraina tidak berlarut-larut dan mengganggu keseimbangan baru dunia,” tegasnya.
Masih dalam kesempatan yang sama Dr. Bambang Susanto, Dosen UPN Veteran Jakarta menyatakan bahwa Presiden Jokowi adalah satu-satunya pemimpin di Asia yang melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia yang tengah berperang. Tentunya menjadi sesuatu hal yang patut diapresiasi.
“Dalam situasi yang kurang menguntungkan bagi dunia saat ini, Indonesia menjadi Presidensi G20 dengan agenda KTT G20 pada November 2022 mendatang, memerlukan upaya-upaya keras untuk mensukseskan hajatan tersebut. Diharapkan situasi krisis antara Ukraina dan Rusia bisa terjembatani oleh kunjungan Jokowi ke dua negara tersebut,” pungkasnya.
