Porsi organisasi internasional sebesar 15,95%. Urutannya: IBRD, ADB, IDB, dan IDA. Porsi lainnya mencapai 71,11%. Lainnya ini terutama pihak asing yang memiliki SBN.
Perlu diingat pula bahwa cukup besarnya porsi ULN Pemerintah dalam mata uang rupiah disebabkan kepemilikan pihak asing atas SBN berdenominasi rupiah atau dikenal juga sebagai SBN Domestik. Karena dimiliki asing, maka dicatat sebagai ULN dalam SULNI Bank Indonesia.
Hampir seluruh ULN Pemerintah merupakan utang berjangka panjang ketika transaksi dilakukan. Dicatat dalam SULNI sebagai Posisi Utang Luar Negeri Menurut Jangka Waktu Asal. Jangka panjang dimaksud adalah lebih dari satu tahun. Porsinya mencapai 99,94% pada akhir tahun 2020.
Oleh karena utang bersifat akumulasi dari transaksi sebelumnya, maka sebagian ULN yang semula berjangka pendek, telah ada yang harus dibayar cicilan pokoknya atau bahkan harus dilunasi. SULNI mencatat nilai yang harus dibayar dalam waktu sampai dengan setahun ketika posisi ULN dipublikasi. Disebur sebagai Posisi Utang Luar Negeri Menurut Jangka Waktu Sisa. Porsi jangka panjangnya turun menjadi 93,16% pada akhir tahun 2020.
Grafik Posisi ULN Pemerintah (2004-2020)
Sumber data: Bank Indonesia.
Porsi ULN Pemerintah yang berjangka pendek mencapai US$14,11 miliar atau 6,84% pada akhir tahun 2020. Senilai itu pokok ULN yang mesti dibayar oleh Pemerintah selama setahun ke depan.
Secara keseluruhan, ULN Pemerintah cenderung bertambah selama belasan tahun terakhir. Laju kenaikannya berfluktuasi, namun relatif cukup tinggi selama periode 2015-2019. Pertumbuhan agak rendah hanya dialami pada tahun 2018, yang sebesar 3,32%
Rata-rata pertumbuhan ULN Pemerintah selama era SBY I (2005-2009) sebesar 5,24% per tahun. Sedikit meningkat pada Era SBY II (2010-2014) mennjadi sebesar 6,57% per tahun. Meningkat pesat pada era Jokowi I (2015-2019) menjadi 10,12% per tahun.
Pada tahun 2020 ketika dampak pandemi melanda hampir seluruh aspek ekonomi, ULN pemerintah justeru tumbuh melandai. Salah satu penyebabnya adalah fenomena pengurangan kepemilikan asing atas SBN domestik. Sempat terjadi arus penjualan bersih SBN domestik pada awal pandemi, namun kemudian perlahan terjadi pembelian kembali. Posisi akhir SBN domestik yang dimiliki asing pada akhir tahun relatif stagnan dibanding akhir tahun 2019.
Bagaimanapun, ULN pemerintah pada tahun 2020 tetap meningkat sebesar 3,25% dibanding tahun sebelumnya. Relatif stagnannya kepemilikan asing atas SBN diimbangi oleh penarikan sebagian komitmen pinjaman dari lembaga multilateral yang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menangani pandemi COVID-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). []