Perhitungan rasio berdasar data realisasi sementara APBN 2020, menunjukkan rasionya telah mencapai 19,23%. Dari pembayaran bunga utang sebesar Rp314,1 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp1.633,6 triliun.
Adapun tentang Debt to Revenue Ratio dijelaskan oleh BKF Kemenkeu sebagai digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan negara dalam menghimpun pendapatan dibandingkan beban utangnya. Semakin besar rasionya mengindikasikan bahwa beban utang semakin besar, hal ini berarti tingkat kerentanannya semakin meningkat.
Hasil pemeriksaan BPK (2020) menyebut rasio tersebut sebesar 244,31% pada tahun 2019. meningkat dari tahun 2018 yang sebesar 227,55%. BPK memperingatkan bahwa besarannya telah melampaui batas atas yang direkomendasikan oleh IMF yang sebesar 90-150%, dan International Debt Relief (IDR) yang sebesar 92-167%.
Perhitungan rasio berdasar data realisasi sementara APBN 2020, menunjukkan rasionya telah mencapai 371,85%. Dari posisi utang sebesar Rp6.074,56 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp1.633,6 triliun.
Pemerintah tampak cukup menyadari risiko utangnya dan berkomitmen akan mengelolanya secara berhati-hati. Bahkan, Nota Keuangan dan APBN 2021 memberi ruang pembahasan yang lebih panjang lebar dari biasanya atas risiko utang dan kebijakan pengelolaan utang. Sebagiannya telah dikuti pada uraian di atas.
Nota Keuangan dan APBN 2021 secara umum mengakui jika risiko utang termasuk risiko fiskal yang sangat penting. Jika tidak berhasil dikendalikan akan memiliki dampak besar pada APBN keseluruhan. Risiko itu diidentifikasi dalam penggambaran sederhana berupa peta risiko utang. Dampaknya (impact) sebesar 4 dari skala 1 sampai dengan 5, atau berdampak tinggi. Diakui berdasar kondisi terkini, kemungkinan terjadinya (likelihood) sebesar 3, atau mungkin terjadi.
Pemerintah mengaku melakukan berbagai kebijakan pengelolaan utang selama tahun 2021 yang akan menurunkan dampak risiko utang hingga sebesar 2 saja dalam skala itu. Atau hanya berdampak kecil. Tidak dijelaskan upaya menurunkan skala kemungkinannya.