Oleh: Zaenal Abidin Riam*
Oligarki dan demokrasi merupakan dua istilah yang secara teori berseberangan. Masing-masing berada pada dua kutub yang berbeda, saling menegasikan antara satu dan yang lain.
Sistem oligarki akan membunuh demokrasi, sebaliknya, demokrasi merupakan lonceng kematian bagi oligarki, pandangan seperti ini masyhur diterima saat membincang keduanya pada altar teori.
Masalah kemudian muncul saat pandangan teoritis ini diejawantahkan ke dalam bentuk fakta, seringkali fakta bersebarangan dengan teori, kasus ini juga terjadi dalam hubungan antara oligarki dan demokrasi, dalam tataran praktik, demokrasi tidak sepenuhnya mampu melumpuhkan oligarki, oligarki masih mampu bertahan dalam negara yang mengaku menganut sistem demokrasi.
Dalam konteks dunia modern, oligarki bisa langgeng karena persekongkolan antara pemilik kapital yang memiliki akses besar terhadap sumber daya ekonomi dengan lingkaran elit yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Hubungan antara keduanya saling membutuhkan.
Pengontrol sumber daya ekonomi membutuhkan dukungan kekuasaan untuk terus meningkatkan kekuatan kontrolnya terhadap sumber daya ekonomi. Sebaliknya, lingkaran elit kekuasaan membutuhkan dukungan modal guna merawat kekuasaannya.
Pemilihan langsung yang berbiaya mahal, merupakan pintu masuk persekongkolan antara pengontrol ekonomi dan pengendali birokrasi kekuasaan, atau pihak baru yang berniat menjadi pengendali birokrasi kekuasaan.
Di bagian ini tampak terjadi anomali dalam sistem demokrasi. Di satu sisi pemilihan langsung dan terbuka dimaksudkan agar semua kalangan punya hak yang sama untuk menapaki tangga pemerintahan. Akan tetapi di sisi lain ini juga merupakan kesempatan emas bagi individu atau kelompok yang berkolaborasi dengan oligarki untuk menapaki tangga kekuasaan.
Kaum pengontrol ekonomi akan dengan sangat mudah mengidentifikasi kandidat yang mampu mereka ajak berkolaborasi. Ajakan mereka akan disambut dengan tangan terbuka oleh individu atau kelompok yang punya hasrat besar untuk berkuasa sekaligus minim komitmen demokrasi.
Yang menjadi permasalahan serius karena persekongkolan antara pengontrol ekonomi dan pengontrol birokrasi kekuasaan, yang terjadi saat pemilahan umum tidak bisa dipermasalahkan secara hukum.
Justru hal itu dianggap sebagai kenormalan dalam berdemokrasi, sehingga dengan sangat leluasa oligarki memperalat demokrasi melalui pemilihan umum. Praktik seperti ini yang langgeng selama beberapa periode kepemiluan di Indonesia.
Oligarki yang berupaya ditumbangkan di masa pemerintahan orde baru melalui gerakan reformasi yang digalang mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat sipil, tidak berjalan mulus, pada praktiknya oligarki mampu mendapatkan celah dalan sistem demokrasi guna merawat keberlangsungan mereka.
Kemampuan oligarki beradaptasi dengan demokrasi, bukan berarti menutup semua usaha untuk melumpuhkan oligarki, selalu ada jalan. Caranya kesadaran masyarakat sipil harus dibangun secara lebih serius, khususnya yang memiliki hak pilih.
Selain butuh peran dari sesama anggota masyarakat yang sadar akan pentingnya pemilu bersih, keterlibatan organisasi masyarakat sipil juga dibutuhkan untuk lebih aktif melakukan edukasi terhadap pentingnya pemilu bersih.
Masyarakat mesti sadar bersama bahwa pemilu punya pengaruh jangka panjang terhadap kehidupan mereka, masyarakat tidak boleh dibiarkan bersikap pesimis terhadap pemilu, menguatnya pesimisme terhadap pemilu justru merupakan keuntungan bagi oligarki, kelompok ini akan semakin mudah melancarkan operasi lewat kekuatan uang yang mereka miliki.
Jika ingin menempuh jalan keluar yang lebih ekstrem, maka sistem pemilu bahkan demokrasi harus dirombak. Memformulasikan pemilu yang berbiaya murah, yang menutup kerang bagi masuknya oligarki, ini perlu dipikirkan bersama.
Zaenal Abidin Riam, Pengamat Kebijakan Publik/Koordinator Presidium Demokrasiana Institute
