BARISAN.CO – Kabar bergabungnya Partai Amanan Nasional (PAN) ke dalam Kabinet Indonesia Maju jilid II sebetulnya berembus sejak lama. Kabar tersebut makin kencang ketika beredar isu akan adanya kocok ulang kabinet April silam.
Rabu 25 Agustus 2021 kemarin, barulah PAN terang-terangan menyatakan bergabung dengan menghadiri pertemuan Presiden Joko Widodo dan pimpinan partai pendukungnya.
Ketum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno duduk di sisi kiri Presiden dalam pertemuan Rabu sore itu.
Eddy Soeparno, saat dimintai keterangan, menyebut bahwa kehadiran PAN dalam pertemuan itu atas undangan yang diberikan oleh Presiden. PAN pun merasa terhormat hadir dalam forum yang membahas berbagai problem bangsa itu.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, membenarkan bahwa posisi PAN telah resmi menjadi partai koalisi pemerintah. Bahkan kata dia, sejatinya sejak Kongres PAN Februari 2020 lalu, PAN sebenarnya sudah mendukung kebijakan Jokowi-Ma’ruf.
“Bahkan sejak pascakongres PAN Februari 2020, PAN tetap mendukung kebijakan pemerintah. Terutama untuk program pemberdayaan rakyat, kebijakan afirmasi ekonomi untuk UMKM, pendidikan dan kesehatan, serta semua program pemenuhan hak hidup rakyat,” kata Viva, dikutip dari Kumparan.
Presiden Jokowi memang disebut sudah lama ingin memakai gaya poitik konsolidatif terhadap PAN, sama seperti ketika menggandeng Prabowo dan Sandiaga masuk ke kabinetnya. Kini ketika itu sudah terjadi, sinyal akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat menjadi semakin kuat.
Disitir dari berbagai sumber, kemungkinan besar ada dua pos kementerian yang sudah disediakan untuk PAN, yakni Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), ataupun Kementerian Perhubungan.
Jika Presiden memberikan posisi Menteri Koordinator, disebut-sebut Zulkifli Hasan yang akan mengisinya. Namun jika bukan, PAN akan menyodorkan nama kader lain selain Zulkifli, di antaranya adalah Soetrisno Bachir, Asman Abnur, Eddy Soeparno, atau Viva Yoga Mauladi.
PAN memang punya reputasi sebagai partai yang masuk gerbong belakangan. Pada masa pemerintahan SBY pertama, PAN memutuskan bergabung ke kabinet setelah kalah mengusung Amien Rais sebagai calon Presiden.
Pada masa pemerintahan Jokowi-JK, PAN bergabung ke kabinet setelah Prabowo-Hatta Rajasa kalah di pilpres.
Kita tahu pada pilpres 2019 PAN tidak mendukung Jokowi-Ma’ruf. Dan sekarang gelagat oportunis PAN kembali berulang. Mereka masuk di babak pertengahan, dan kehadirannya menguatkan koalisi yang sebetulnya sudah sangat besar ini.
Dengan demikian, dari 575 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebanyak 471 dikuasai oleh koalisi dan hanya tersisa 104 kursi bagi oposisi. Pertanyaannya adalah, untuk apa kekuasaan sebesar itu?
Dengan pemerintah telah mengamankan suara mayoritas di parlemen, peluang penolakan partai oposisi akan semakin kecil. Sementara itu, ada sejumlah agenda strategis di sana, di antaranya pembahasan RUU Ibu Kota Negara dan amandemen UUD 1945—soal amanden ini mencakup pula pembahasan seperti Pokok-Pokok Haluan Negara dan perpanjangan masa jabatan presiden. [dmr]