Pengelolaan APBN memang tampak unik dalam hal ini, berbeda dengan keuangan rumah tangga atau kebanyakan perusahaan. Pada APBN 2020 (sesuai Perpres 72), diambilkan dana sebesar Rp70,64 triliun dari SAL, yang dicatat sebagai penerimaan pembiayaan. Maksudnya agar kebutuhan berutang dapat dikurangi.
Dalam realisasinya, defisit lebih kecil dari rencana APBN. Penarikan utang baru sesuai target, bahkan sedikit melebihinya. Sehingga, andai alokasi dari SAL itu tidak dipakai pun masih terdapat kelebihan sebesar Rp174,95 triliun. Dan karena secara akuntansi APBN, sebagian SAL sudah dialokasikan, maka SiLPAnya menjadi Rp245,59 triliun.
Tentu saja ada banyak soalan teknis terkait hal ini. Salah satunya adalah masih kurang baiknya perencanaan belanja dan realisasi belanja yang tidak optimal. Sementara itu, realisasi berutang cenderung terjadi sesuai rencana. Kinerja pembiayaan utang dalam artian mencari utang baru terbilang sangat baik selama beberapa tahun terakhir.
SAL akhir tahun 2020 yang sebesar Rp388,11 triliun tadi sekaligus merupakan saldo awal tahun 2021. LKPP melaporkan bahwa dananya tersimpan pada beberapa akun. Diantaranya yang terbanyak berada pada saldo akhir Kas Bendahara Umum Negara (BUN) sebesar Rp198,51 triliun. Pada saldo akhir Kas pada Badan Layanan Umum (BLU) yang sudah disahkan sebesar Rp57,69 triliun. Pada saldo Akhir Kas di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebesar Rp3,55 triliun.
Pada APBN 2021, sebagian dana SAL kembali dialokasikan untuk pembiayaan, yakni sebesar Rp15,76 triliun. Sejauh ini, realisasi APBN hingga 31 Mei 2021 kembali mencatatkan kelebihan anggaran pembiayaan sebesar Rp90,02 triliun. Seperti biasanya, Pemerintah telah berutang melebihi realisasi defisit selama 5 bulan berjalan.
Bisa dikatakan bahwa hingga 31 Mei 2021, Pemerintah memiliki cukup banyak uang. Tergambar dari SAL awal tahun 2021 dan SiLPA akhir Mei 2021. Setidaknya mencapai kisaran Rp450 triliun.
Pada saat bersamaan, posisi utang pemerintah terus bertambah. Dari sebesar Rp6.080 triliun per 31 Desember 2020 menjadi Rp6.418 triliun per 31 Mei 2021.
Perlu difahami bahwa pemerintah masih akan mencari utang baru sepanjang sisa tahun 2021. Kebutuhan netonya selama setahun sebesar Rp1.177 triliun. Oleh karena harus membayar pelunasan utang yang jatuh tempo, keperluan berutang secara bruto akan mencapai Rp1.684 triliun.
Penulis mengakui bahwa wajar jika berutang dilakukan terlebih dahulu sebelum penggunaannya. Pengelolaan kas pemerintah memang perlu berhati-hati, dan menjaga risiko jika ada mismatch berupa kewajiban segera yang tak ditunaikan. Namun, uraian di atas mengindikasikan masih terbuka “ruang” untuk optimalisasi pengelolaan SAL dan SiLPA.
