Ekonomi

Pemerintah Perlu Segera Bersikap Tegas Soal Utang BUMN Karya

Avatar
×

Pemerintah Perlu Segera Bersikap Tegas Soal Utang BUMN Karya

Sebarkan artikel ini
Foto proyek pembangunan PLTU di Ujungnegoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sumber ilustrasi: ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra.

BARISAN.COKondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya atau konstruksi tengah menjadi sorotan. Bahkan dapat disebut, utang BUMN Karya sudah mencapai ambang waspada.

Menanggapi itu, ekonom senior Fadhil Hasan melihat pemerintah harus cepat atasi utang BUMN Karya yang menggunung. Jika tidak, rencana-rencana pemulihan ekonomi atasi Covid-19 melalui infrastruktur bisa jadi gagal total.

“Terlalu banyaknya penugasan BUMN Karya di tambah inefisiensi organisasi menyebabkan kesulitan keuangan serius. Jika dibiarkan akan membuat bangkrut.” ujar Fadhil Hasan yang juga pendiri Narasi Institute kepada media, Jumat (9/4).

Fadhil menegaskan bahwa saat ini pengelolaan BUMN karya dikelola dipenuhi agent-principle problem yang merusak keuangan BUMN tersebut.

“Pengelolaan BUMN belum banyak berubah, masih terdapat principle-agent problem, dan penunjukan direksi masih diwarnai oleh faktor non-competency,” ujar Fadhil Hasan.

Fadhil Hasan menilai BUMN karya lebih banyak melayani kepentingan politik pemerintah dan bukan sustainabilitas perusahaan dalam jangka panjang.

“Bagi Narasi Insistitute, langkah ini akan menjadi berbahaya untuk Pemerintah juga karena begitu BUMN karya mengalami kesulitan keuangan, akhirnya pemerintah juga akan menanggung beban keuangan tersebut.”

Narasi Institute sebagai lembaga think-tank kebijakan publik melihat, ini akan menimbulkan persoalan kredibilitias BUMN secara keseluruhan bila tidak segera dicarikan solusinya.

Sebenarnya, Pemerintah memiliki beberapa opsi solusi terhadap BUMN Karya yang menggunung utangnya. Di antaranya adalah, pertama, membiarkan BUMN dilikuidasi. Kedua, menambah saham pemerintah lewat anggaran negara. Ketiga, akuisisi melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Selain itu, ada opsi lain yakni melakukan restrukturisasi lewat penjualan proyek-proyek yang laku dijual. Dana penjualan aset tersebut dapat digunakan untuk membayar kewajiban lancarnya BUMN.

Adapun pemerintah juga dapat melakukan privatisasi BUMN. Meski opsi terakhir ini tidak populer dan sulit mencari sektor swasta di tengah ekonomi sulit saat ini. []

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *