Pada daerah-daerah, wilayah, atau entitas sosial yang tidak memberikan kontribusi suara banyak kepada kaum bohir tersebut, mereka akan menjadi “kelompok merana” karena, kemungkinan tidak dijangkau oleh berbagai fasilitas pelayanan maupun program pembangunan bahkan mungkin tidak disentuh sama sekali.
Efek negatif selanjutnya, politik saudagar ini akan berproses juga pada lingkungan birokrasi pemerintah. Posisi jabatan struktural yang strategis yang sering disebut dengan “posisi basah” menjadi barang dagangan yang bisa dijual oleh pejabat publik kepada birokrat-birokrat yang menginginkan posisi strategis tersebut.
Jabatan strategis di eselon I, eselon II, sampai dengan eselon III, seringkali menjadi barang dan jasa yang bisa diperjualbelikan.
Karena pragmatisme beranjak pada kepentingan praktis si pelaku (politisi dan masyarakat),maka keadilan menjadi subjektif. Bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan, tentu akan berpandangan bahwa pemerintah atau pejabat publik dari kaum kapitalisme tersebut tidak adil.
Namun, bagi pejabat publik tersebut mereka akan berpandangan sebaliknya, bahwa mereka telah berbuat adil kepada masyarakat sesuai dengan kontribusinya pada si pejabat publik tersebut.
Adil dalam konteks pejabat publik tentu sifatnya adalah keadilan berdasarkan hukum pasar atau politik saudagar.
Sebab itu semua, jangan coba-coba jadi pemilih pragmatis, sebab masa depan anak cucu kita akan menjadi seperti barang dagangan. []
