BARISAN.CO – Bidang Ekonomi & Keuangan DPP PKS menyelenggarakan webinar internasional dengan tema Making Development Work, Rabu (24/03). Disebutkan, masih ada banyak tantangan pembangunan yang harus dihadapi Indonesia.
Webinar ini dipandu oleh Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan Farouk Abdullah Alwyni dan menghadirkan dua pembicara, yaitu Pendiri Islamic Development Management Studies di University Sains Malaysia Syukri Salleh dan Rektor Ostim Technical University Turki Murat Yulek.
Dalam pembukaannya, Farouk yang juga merupakan mantan profesional senior di kantor pusat Islamic Development Bank (IDB), Jeddah Saudi Arabia, menyampaikan latar belakang pemilihan tema Making Development Work.
“Berdasarkan klasifikasi IMF, dari lebih 220 negara, hanya 39 negara yang dianggap sebagai negara maju, yang mayoritasnya berada di belahan dunia Barat. Dari ratusan negara berkembang, hanya beberapa negara Asia Timur yang mulai mengejar negara-negara Barat seperti Hong Kong, Singapura, Korsel, Taiwan, dan terakhir China,“ kata Farouk.
Indonesia, kata Farouk, masih harus berjuang dengan isu-isu pembangunan. Meski telah naik kelas ke level pendapatan menengah ke atas (per kapita US$4.000), Indonesia masih jauh dari jajaran negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan nasional per kapita di atas US$12.500.
“Ini baru dari perspektif pendapatan nasional per kapita, belum lagi kalau dilihat isu-isu seperti ketimpangan, ketergantungan ekspor komoditas, birokrasi yang tidak efisien, korupsi, dan aturan hukum (rule of law),“ ungkap Farouk.
Farouk melanjutkan diskusi ini dengan memaparkan satu isu terkait “Islamicity Index”, sebuah indeks yang pada awalnya diciptakan oleh dua professor dari George Washington University di tahun 2010.
Indeks itu pada dasarnya mengukur level keIslamian negara yang direfleksikan dari kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip fundamental Islam, di antaranya peluang yang sama untuk berkembang, keadilan sosial dan ekonomi, ketiadaan korupsi, aturan hukum (rule of law), menghargai martabat kemanusiaan dan kebebasan, otoritas politik yang sah, tata kelola yang baik, dan juga kontribusi kepada dunia kemanusiaan.
Menariknya hasil terakhir (2019) dari Islamicity Index justru menempatkan negara-negara maju seperti Selandia Baru, Swedia, Islandia, Belanda, Swiss, dan Denmark berada pada posisi puncak (10 besar).
Sedangkan negara-negara muslim yang memiliki peringkat tertinggi adalah Uni Emirat Arab di peringkat 44, diikuti Malaysia, Albania, Qatar, dan Oman yang berada di peringkat 45, 46, 51, dan 57. Indonesia sendiri berada pada peringkat 61.
“Walaupun masih ada ruang terbuka dalam penyempurnaan Islamicity Index, tetapi indeks ini membantu negara-negara mayoritas muslim untuk mempunyai standar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam universal dalam kerangka memperbaiki kinerja negara-negara mayoritas muslim,” ucap Farouk.
Pembangunan Berbasis Islam
Pemaparan selanjutnya yakni Prof. Dr. Muhammad Syukri Salleh dalam gilirannya mengangkat isu How to Sustain Islamic-Based Development. Menurutnya ada dua perspektif yang dapat dipakai guna mengupas masalah pembangunan. Pertama, etnosentrik Barat dengan berbagai variannya (neo-classical ataupun radical theories), dan kedua, perspektif Islam (Tauhid [Aqidah], Fiqh [Shariah], dan Tasawuf [Akhlak]).
Alumnus PhD Oxford University ini meyakini bahwa sebagai seorang Muslim, pembangunan berbasis Islam ataupun manajemen pembangunan Islam adalah aplikasi pembangunan yang akan membawa keberhasilan.
“Kondisi di mana mayoritas negara-negara Muslim yang masih terbelakang saat ini adalah karena mereka tidak mengaplikasikan Islamic-based Development (IBD),” ujar Prof Syukri Salleh ketika diskusi berlangsung.