Akibat terganjal regulasi HPS baru dan adaptasi sistem e-katalog mini kompetisi, DPUPR Kendal mengakui sejumlah proyek perbaikan jalan terancam gagal rampung di akhir tahun anggaran 2026.
BARISAN.CO, KENDAL – Sejumlah proyek pembangunan dan perbaikan jalan di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, mengalami keterlambatan pada 2026. Bahkan, beberapa pekerjaan infrastruktur diperkirakan tidak dapat diselesaikan hingga batas akhir tahun anggaran akibat kendala regulasi dan proses pengadaan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kendal, Sudaryanto, mengatakan keterlambatan tersebut dipicu perubahan aturan penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) serta penerapan sistem pengadaan melalui e-katalog dengan metode mini kompetisi.
Menurutnya, regulasi baru mengenai penentuan HPS dan analisis harga satuan pekerjaan (AHSP) terbit sekitar awal Maret 2026. Perubahan itu membuat sejumlah dokumen perencanaan yang sebelumnya telah disusun harus direvisi agar sesuai dengan ketentuan terbaru.
“Beberapa paket pekerjaan sebenarnya sudah selesai direncanakan. Namun, karena ada regulasi baru terkait penentuan HPS, kami harus mengubah dan menyesuaikan perencanaannya,” kata Sudaryanto saat ditemui di kantor DPUPR Kendal, Selasa (10/11/2026).
Selain perubahan regulasi, penerapan sistem pengadaan konstruksi melalui e-purchasing dengan metode e-katalog mini kompetisi juga menjadi tantangan baru bagi DPUPR Kendal.
Instansi tersebut harus menyesuaikan mekanisme pengadaan sekaligus meningkatkan pemahaman pegawai. Sejumlah pegawai bahkan dikirim mengikuti pelatihan dan studi banding ke daerah lain maupun kementerian terkait.
Akibat berbagai penyesuaian tersebut, proses pengadaan baru mulai dilakukan sekitar pertengahan Juli 2026. Sementara pekerjaan fisik di lapangan mulai berjalan pada Agustus.
Kendala juga muncul dari sisi penyedia jasa konstruksi yang dinilai belum sepenuhnya siap mengikuti mekanisme pengadaan baru. Kondisi itu menyebabkan beberapa paket pekerjaan harus ditayangkan berulang kali sebelum mendapatkan pemenang.
Sudaryanto menyebut, terdapat paket pekerjaan yang harus melalui lima kali penayangan sebelum memperoleh penyedia jasa. Paket lainnya bahkan mengalami pengulangan hingga tiga kali.
“Ada paket yang sampai ditayangkan lima kali baru mendapatkan pemenang. Ada juga yang tiga kali. Memang prosesnya lebih cepat, tetapi karena tahun ini masih tahap penyesuaian, pelaksanaannya menjadi terkendala,” ujarnya.
Keterlambatan pelaksanaan proyek tersebut turut memunculkan pertanyaan dari masyarakat. Sebab, sejumlah pekerjaan jalan baru terlihat dikerjakan ketika tahun anggaran mendekati akhir.
Sudaryanto mengaku memahami respons masyarakat tersebut. Namun, dia menegaskan pelaksanaan proyek pemerintah harus melalui tahapan administrasi dan pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dia mengatakan, ketersediaan anggaran tidak serta-merta membuat pekerjaan dapat langsung dilaksanakan. Pemerintah tetap harus menyelesaikan proses perencanaan, pengadaan, hingga penetapan penyedia jasa.
DPUPR Kendal juga tidak menampik adanya kemungkinan sejumlah paket pekerjaan tidak terlaksana atau tidak dapat diselesaikan sesuai target hingga akhir 2026.
Saat ini, kondisi paket pekerjaan bervariasi. Sebagian telah rampung, sebagian masih dikerjakan, sementara lainnya masih berproses dalam pengadaan melalui e-katalog. Bahkan, terdapat paket yang belum memperoleh penyedia jasa.
Menurut Sudaryanto, paket yang mengalami kegagalan penayangan pada tahap awal masih memiliki kesempatan untuk diulang karena waktu pelaksanaan relatif mencukupi. Namun, kondisi berbeda terjadi pada paket yang gagal memperoleh pemenang menjelang akhir tahun.
“Kalau yang awal-awal, meskipun sampai diulang empat kali, akhirnya masih bisa mendapatkan pemenang karena waktunya cukup. Tetapi untuk paket terakhir yang gagal dan harus ditayangkan ulang, waktunya sudah tidak memungkinkan,” jelasnya.
Dia menambahkan, seluruh pelaksanaan kegiatan harus tetap mengacu pada ketentuan pengelolaan anggaran daerah. Batas akhir tahun anggaran pada 31 Desember 2026 juga menjadi tenggat yang tidak dapat diubah.
“Kita tidak bisa melawan waktu. Tanggal 31 Desember tidak bisa kita undur lagi. Kalau bisa, mungkin saya ingin mengundurnya dua bulan, tetapi memang tidak bisa,” ungkapnya.
Sudaryanto berharap masyarakat dapat memahami kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun ini.
Meski demikian, dia mempersilakan masyarakat tetap menyampaikan kritik dan masukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. []
